Disewa Rp 600 Ribu, Setoran Tertutup Bensin Pun Penuh

RMOL. Aksi unjuk rasa yang marak di Jakarta beberapa hari terakhir ternyata membawa berkah bagi sejumlah kalangan bawah. Mulai dari supir angkutan yang kendaraannya digunakan pengunjuk rasa, pedagang asongan hingga pemulung.

Jumat lalu (30/3) merupakan pun­cak aksi unjuk rasa menen­tang kenaikan harga BBM. Ge­dung DPR di Senayan, Jakarta menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Pasalnya, hari itu para wakil rakyat akan memutuskan me­nye­tujui kenaikan harga BBM atau se­baliknya: menolak.

Ribuan orang dari elemen ma­sya­rakat dan buruh berdatangan. Mereka berkumpul di depan ge­dung DPR.  Ruas jalan tol Ca­wang-Slipi sampai ditutup karena massa tumplek di jalan bebas hambatan itu.

Massa datang menggunakan sejumlah angkutan sewaan. Se­telah menurunkan pengunjuk rasa, kendaraan-kendaraan itu par­kir di tak jauh dari gedung DPR.

Pengamatan Rakyat Merdeka, Metro Mini, Kowanbisata, bus Ma­yasari Bhakti hingga bus pa­ri­wisata yang dilengkapi AC ter­lihat parkir di depan bekas Taman Ria Senayan maupun di jalan di de­pan Gelora Bung Karno.

Metro Mini jurusan Blok M-Pasar Minggu yang dikemudikan Adi termasuk kendaraan yang disewa pengunjuk rasa. Ia me­nu­tur­kan saat ngetem menunggu pe­numpang di Terminal Pasar Ming­gu  ia didatangi tiga maha­siswa sa­lah satu kampus di kawasan Len­teng Agung, Jakarta Selatan.

“Para mahasiswa itu bilang ke saya, mau tidak kalau disewa un­tuk mengantar mereka ber­de­mons­trasi ke Gedung DPR. Kare­na harganya cocok, tanpa banyak pikir langsung saya terima ta­wa­ran tersebut,” tuturnya.

Dibayar berapa? Untuk dise­wa selama enam jam, Adi me­masang tarif Rp 500 ribu. Kalau ternyata waktu sewa melebihi ba­tas yang disepakati, penyewa akan dikenai biaya tambahan yang dihitung per jam.

“Tapi berapa besarnya, bia­sa­nya itu kesepakatan antara kami dengan mereka yang menyewa. Intinya saya tidak mau juga mem­beratkan mereka dengan harga yang tinggi. Maklum kan mereka mahasiswa,” ujar Adi

Pria asal Slawi, Jawa Tengah itu mengatakan pembayaran uang sewa itu dilakukan dua tahap. Pembayaran pertama sebelum berangkat ke lokasi unjuk rasa. Sisanya setelah pengunjuk rasa diantar pulang ke kampus.

“Dibayar setengah dulu untuk antisipasi juga kalau sampai ter­jadi bentrok dan mereka lari ka­rena dikejar-kejar polisi sehingga pulangnya tidak dengan bis kita,” jelas Adi.

Apakah pernah tidak dibayar penuh? Bapak satu anak ini me­ngaku beberapa kali dirinya me­ne­rima order mengantar para de­monstran pembayarannya selalu beres. Menurut dia, apa pun kon­disinya para mahasiswa itu selalu bertanggung jawab untuk mem­bayar biaya sewa.

Lain lagi cerita Joni, supir Ko­wanbisata jurusan Pulo Gadung-Depok. Ia mengaku senang me­ngang­kut mahasiswa ke lokasi un­juk rasa. Soalnya, uang setoran dan bensin pasti bakal tertutupi. Ke­lebihannya bisa ia bawa pulang.

Joni mengungkapkan mematok tarif Rp 600 ribu untuk me­ngang­kut para demonstran. “Dari uang sewa tersebut akan dipotong un­tuk bayar setoran sebesar Rp 200 ribu ke pool. Lalu isi bahan bakar Rp 150 ribu untuk narik sekarang dan besok. Sisanya akan saya bagi dua dengan kernet untuk kami bawa pulang ke rumah,” terangnya.

Bukan faktor uang saja yang membuat supir mau mengangkut pe­ngunjuk rasa. Bagi Joni, me­ngantar para demonstran jauh le­bih santai dan tidak lelah ke­tim­bang harus narik mengikuti tra­yek yang ada.

Bila narik biasa, ia harus me­ngejar setoran dan mencari uang lebih untuk dibawa pulang. “Ngan­terin para pengunjuk rasa, saya tidak perlu pusing cari seto­ran karena sudah tertutup dari uang sewa,” jelasnya.

Bagaimana bila terjadi bentrok dengan aparat dan kendaraan rusak? Pria asal Medan, Sumatera Utara ini mengatakan, siapa pun tidak berharap aksi demonstrasi akan berujung bentrok termasuk dirinya.

Nah, untuk mengantisipasi agar kendaraan tetap aman bila terjadi kericuhan, Joni memarkir di tempat yang aman. Biasanya, dia parkir di tempat yang sedikit jauh dari lokasi unjuk rasa. Tapi dia sendiri masih bisa memantau aksi unjuk rasa.

Kalaupun kendaraan rusak, kata Joni, dirilah yang bertang­gung jawab. Sebab kendaraan itu se­dang dibawanya. Beda bila ken­daraan disewa dengan pola lepas kunci. Bila ada kerusakan pihak pe­nyewa yang bertanggung jawab.

Namun selama ini kendaraan disewa bersama supirnya. “Saya sendiri belum pernah mengalami saat disewa demonstran kenda­raan sampai rusak. Tapi dari te­man-teman supir yang pernah me­ngalami, kerusakan itu se­pe­nuhnya ditanggung oleh pe­nyewa,” kata Joni.

Namun, sambungnya, kalau se­dang beruntung ada juga pe­nye­wa yang bersedia membantu un­tuk meringankan biaya mem­per­baiki kerusakan meskipun tidak seluruhnya. “Ya namanya juga mahasiswa, sekelas pelajar juga yang duitnya pasti masih minta dari orang tua,” katanya sambil tertawa.

Musim Demo, Jakarta Macet Parah, Susah Dapat Setoran

Apakah ancaman Dishub DKI itu bakal membuat supir jera mengangkut demonstran? Ter­nya­ta tidak. Adi, supir Metro Mini jurusan Pasar Minggu-Blok M mengatakan dirinya nekat me­nyewakan kendaraan kepada de­monstran karena tak perlu pusing mengejar uang setoran.

Kondisi lalu lintas di Jakarta yang kerap dilanda macet mem­buatnya harus kerja keras untuk bisa menutupi setoran. Ia pun masih harus mencari uang lebih un­tuk dibawa pulang.

“Kalau tujuannya baik, mudah-mudahan baik-baik saja. Yang penting saya tidak ugal-ugalan saat bawa kendaraan dan me­matuhi rambu-rambu lalu lintas,” ujarnya saat ditemui Rakyat Mer­deka di sekitar kawasan Gedung DPR, Jakarta.

Pihak pemilik kendaraan tahu? Pria asal Slawi, Jawa Tengah ini mengaku selama pemilik ken­da­ra­an tidak diberitahu. Sebab Met­ro Mini telah mengeluarkan lara­n­gan kepada supir agar tidak me­ngangkut penumpang di luar tra­yek, termasuk untuk unjuk rasa.

“Makanya kami sembunyi-sembunyi dalam menyewakan ken­daraan ini. Selama itu kantor juga tidak tahu dan curiga pada kami. Karena yang penting, kami datang ke pool bawa setoran cu­kup,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Boy, supir Kopaja jurusan Cilandak-Pasar Minggu. Menurutnya, ka­lau sudah terbentur urusan perut sulit untuk menaati larangan itu. Apalagi, jika si supir belum me­ngantongi uang untuk disetor.

“Kalau sedang musimnya demo seperti sekarang, narik ang­ku­tan seperti biasa malah banyak risiko­nya. Sudah penumpang susah, ja­lanan macet pula. Kalau sudah be­gitu cari setoran susah,” ujarnya.

Karena kondisi itulah, akhirnya para supir nekat menyewakan ken­daraan kepada para demon­s­tran. Lagi pula, kata Boy, permin­ta­an para demonstran tidak ma­cam-macam: cukup diantar ke lo­kasi unjuk rasa lalu diantar pulang.

Apakah pernah ditilang? “Ber­untung saya sampai seka­rang be­lum pernah ditilang petugas. Ka­lau diberhentikan pernah tapi ti­dak sampai ditilang saat me­ngan­tar para pengunjuk rasa beberapa hari lalu,” ungkapnya.

Angkut  Demonstran, Supir Diancam Ditilang

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berjanji akan me­nindak tegas angkutan umum yang dipakai untuk kepentingan demonstrasi. Supir kendaraan akan diberi sanksi.

Kepala Dishub Udar Pristono me­­ngatakan pihaknya sudah be­kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk bersikap tegas dalam me­nertibkan angkutan umum yang beroperasi tidak sesuai trayeknya.

“Angkutan umum yang di­gu­nakan sebagai angkutan untuk ber­unjuk rasa, kampanye atau me­ngangkut suporter sepakbola akan diberhentikan oleh petugas dan ditilang,” ujarnya.

Namun, jika tidak memung­kin­kan menghentikan angkutan umum yang melanggar trayek itu petugas akan memfoto kendaraan dan supirnya. Juga mencatat plat nomornya.

“Hasil tersebut nantinya akan dijadikan barang bukti oleh petu­gas untuk melakukan penilangan di waktu yang berbeda,” tegasnya.

Menurut Pristono, larangan penggunaan angkutan umum dalam demo sudah diumumkan pertengahan Maret lalu. Ia yakin para pengusaha angkutan sudah mengetahuinya.

Pristono menambahkan me­nga­cu pada Undang-undang No­mor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ang­kutan umum tidak diperbolehkan beroperasi di luar trayek yang telah ditentukan, apalagi dengan penumpangnya sampai naik ke atap kendaraan.

“Kami melakukan pener­ti­ban ini demi untuk membantu ma­sya­rakat. Sebab, jika ang­ku­tan umum tidak melakukan tu­gasnya karena lebih banyak dipakai untuk angkutan para pengunjuk rasa, maka banyak masyarakat yang tidak ter­layani,” tegasnya.

Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Wah­­y­ono juga memastikan angkutan umum yang keda­pa­tan menyalahgunakan tra­yek akan ditilang.

“Pertama, kami meng­hen­tikan angkutan umum yang melanggar tersebut, lalu kami minta penumpang turun dari atap agar masuk ke dalam bus. Sejumlah titik kami pan­tau. Kalau sudah berkali-kali tidak dilaksanakan, kita ti­lang,” tuturnya.

Ketua Organda DKI Ja­karta, Sudirman mendukung upaya penertiban ini asalkan disertai peringatan tegas dari Dishub. “Anggota kami su­dah menerima peraturan yang ada. Namun kondisi kadang di luar kontrol. Kami bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Ja­karta akan mem­peringat­kan. Ini sudah lama dibiarkan dan melanggar. Saya men­du­kung penertiban yang akan di­laksanakan,” katanya.

Bentrok Di Ampera, Supir Ikut Diserang

Biasanya, supir merasa men­dapat rezeki nomplok jika ken­daraannya disewa mengangkut rombongan. Tapi dialami Sae­fuddin, supir Kopaja jurusan Blok M-Tanah Abang ini justru berujung maut.

Kejadiannya 29 September 2010 lalu. Saat itu warga Kebon Nanas, Tangerang ini mendapat order mengantar sekelompok orang ke Pengadilan Negeri Ja­karta Selatan yang terletak di Ja­lan Ampera Raya.

Setiba di tempat tujuan, rom­bongan yang diangkutnya ter­libat bentrok dengan seke­lompok orang. Saefuddin yang tak tahu apa-apa ikut men­jadi sasaran penyerangan.

Ayah tiga anak ini dihujami sa­­betan senjata tajam. Ia be­rusaha berlari menye­la­mat­kan diri. Namun ambruk ber­simbah darah di aspal jalan di depan kantor Medco. Ia te­was. [Harian Rakyat Merdeka]