Teken Absen, Hadir 10 Menit Lalu Ke Luar

RMOL. Penyakit malas anggota DPR untuk menghadiri rapat susah dihilangkan. Agar terlihat rajin banyak anggota Dewan yang menyuruh “joki” untuk mengisi absen saat sidang paripurna.

Istilah joki absen muncul dari internal DPR. Sebutan itu untuk seseorang yang mengisi tanda ta­ngan anggota Dewan pada daftar absensi yang ada di depan pintu masuk ruang sidang paripurna.

Karena daftar absensi sudah diteken secara administrasi ang­go­ta Dewan tersebut tercatat meng­hadiri rapat. Padahal, ang­gota dewan yang bersangkutan sama sekali tidak menunjukkan batang hidungnya.

“Saya kira sudah rahasia umum, beberapa anggota DPR ti­dak pernah hadir tapi absennya pe­nuh, bisa jadi ada joki-joki yang bertugas di sini,” ungkap Sa­leh Husin, anggota DPR dar Frak­si Partai Hanura.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa heran me­lihat banyak kursi yang kosong saat rapat paripurna. “Lebih kaget lagi ketika BK mengecek pada daftar absensi anggota yang dise­diakan oleh sekretariat DPR. Ter­nyata hampir seluruh anggota ter­catat membubuhkan tandatangan pada daftar absensi yang ada,” terangnya kepada Rakyat Merdeka.

Padahal, menurut Prakosa, anggota DPR yang hadir di rapat tak sebanyak yang tertera di daftar absensi. Karena itu, dia men­duga selama ini telah ada manipulasi tanda tangan di daftar absensi rapat.

Menyikapi temuan itu, BK beberapa kali melakukan moni­to­ring rapat paripurna. Bukan ha­nya daftar absensi yang dipelototi tapi juga kondisi ruang rapat termasuk anggota yang hadir.

Untuk memantau jumlah ang­gota yang hadir, BK mem­an­faat­kan kamera CCTV yang memang dipasang di ruang sidang pari­purna. Ada beberapa kamera pe­ngawas yang di ruangan ini. Salah satunya dipasang di bagian depan. Gambar yang diambil kamera ada kursi-kursi anggota yang meng­hadap meja pimpinan rapat.

Ruang rapat paripurna DPR terletak di lantai empat gedung Nu­santara II. Persis di depan pin­tu masuk ruangan paripurna se­di­kit ke arah kanan, terdapat meja panjang yang menyerupai mim­bar besar. Pada meja inilah dile­tak­kan daftar absensi anggota DPR yang akan mengikuti rapat.

Meja tempat daftar absensi ini diletakkan dijaga staf Setjen DPR dan petugas pengamanan dalam (Pamdal). Daftar absensi rapat hanya berupa kertas putih yang berisi nama-nama anggota DPR berdasarkan asal fraksinya. Ko­lom di sebelah kiri berisi nama ang­gota. Sedangkan kolom di ka­nan dikosongkan untuk tempat membubuhkan tanda tangan.

“Hasil pengamatan kami, ter­nyata membuktikan kecuri­ga­an kami selama ini. Daftar absensi ang­gota tidak sesuai dengan ke­hadiran fisik anggota DPR dalam sidang paripurna,” kata Prakosa.

Lantas siapa yang jadi joki ab­sen itu? Menurut politisi PDIP, orang yang biasa ditugaskan me­ngisi tandatangan berasal dari in­ternal DPR sendiri. Mereka adalah asisten pribadi (Aspri) maupun tenaga ahli anggota DPR sendiri.

“Para aspri dan tenaga ahli ini­lah yang biasanya mengisi daftar absensi anggota dan memberikan tandatangan. Tapi mereka juga yang biasanya memberitahukan tentang alasan anggota tidak ha­dir,” terang pria berkepala botak ini.

Prakosa melanjutkan, bukan hanya aspri dan tenaga ahli saja yang biasa memanipulasi tan­da­tangan anggota DPR. Me­nu­rut­nya, tak sedikit staf Setjen yang terlibat praktek joki absen.

“Anggota dewan bekerjasama dengan pihak kesekretariatan DPR untuk mengisi tand­a­ta­ngan­nya pada daftar hadir di sidang paripurna. Namun bagaimana bentuk kerjasamanya, kami ma­sih menyelidiki itu semua,” ung­kap Prakosa.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari tidak mem­bantah adanya permainan dala­m daftar absensi. Namun permainan absensi ini muncul karena sistem di DPR memang tak tertib.

“Orang itu berperilaku sesuai de­ngan setting sistem. Kalau ab­sen jadi indikator kinerja, ya akan dipenuhi bahkan dengan cara yang tidak elok. Ada pemalsuan tanda tangan biasanya kolusi de­ngan kesetjenan. Atau, tanda­ta­ngan saja lalu ngilang,” beber Eva.

Anggota Komisi III itu me­ngaku mendapati jadwal rapat di waktu yang sama. Lantaran jad­walnya bertabrakan dia harus pin­tar-pintar mencari cara agar bisa menghadiri rapat-rapat itu. Ter­kadang dia hanya hadir beberapa menit kemudian berpindah ke tempat rapat lain. Ini untuk me­me­nuhi daftar kehadiran.

“Di banyak kasus, karena jad­wal bentrok hingga ada 4 meeting paralel. Sehingga saya hanya te­ken, 10 menit hadir secara ber­gi­liran. Saya tunjukkan kehadiran fisik, dan bukan kualitas ke­ha­diran,” jelas Eva.

Meski begitu, Eva berharap fraksi memaksimalkan pener­ti­ban absensi. Tentu harus diimb­a­ngi dengan reward agar anggota DPR kian rajin mengikuti rapat-rapat.

“Tapi sebaiknya, fraksi me­mak­simalkan peluang mener­tib­kan disiplin anggota. Akan fair jika indikator absensi ini sebagai bagian dari performance review para anggota. Jika tidak ada tin­dakan apa-apa, tidak meng­imp­le­mentasikan reward system, ya para anggota tetap cuek dan ma­nipulasi. Soalnya kalau menung­gu kesadaran, agak berat, tidak ada motif,” terang Eva.

Absen Sidik Jari Cegah Manipulasi

Demi memutus mata rantai dari sepak terjang ‘joki absen’ di DPR, pimpinan Dewan dan Badan Kehormatan (BK) se­pakat untuk menerapkan sistem fringer print mulai masa sidang depan. Nantinya, anggota DPR yang hadir dalam sidang pari­purna di absen melalui sidik jari yang sudah terekam di sistem komputerisasi.

“Sistem ini akan membuat orang berlaku jujur dulu. Se­ka­rang ini absennya banyak yang nggak jujur. Ada absennya nggak ada orangnya, banyak yang nggak jujur,”  kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Dengan sistem yang baru ini tidak dimungkinkan anggota DPR bisa menitip absen. Ka­rena kehadiran harus dibuktikan dengan absen sidik jarinya.

“Rekaman sidik jari tersebut nantinya akan masuk dalam sistem yang selalu terpantau oleh Badan Kehormatan DPR. Karenanya system ini harus segera dilaksanakan pada masa sidang depan,” ujar Marzuki.

Ketua BK DPR M Prakosa juga membenarkan kalau pi­hak­nya telah berkoordinasi de­ngan pimpinan dewan dalam pelaksanaan sistem fringer print di masa sidang depan. Karena de­ngan sistem baru inilah, ke­disiplinan anggota dewan meng­hadiri rapat-rapat bisa ter­pantau secara akurat.

Apakah absen sidik jari akan diterapkan di semua rapat DPR? Menurut Prakosa, pene­rapan  fringer print awalnya ha­nya untuk sidang paripurna. Se­hingga, alat yang digunakan un­tuk data absensi anggota di­se­diakan di depan sidang ruang paripurna.

Kenapa? “Kelemahan DPR, jadwal rapat yang harus diikuti oleh anggota terkadang kerap bentrok. Anggota DPR yang tergabung dalam komisi juga ikut dalam alat kelengkapan lain. Dan dalam sehari, bisa tiga-empat rapat yang harus di­ikuti oleh anggota dalam waktu yang bersamaan,” terangnya kepada Rakyat Merdeka.

Namun saat sidang pari­pur­na, sambung Prakosa, tidak ada lagi kegiatan lain seperti rapat atau sidang yang di gelar di kompleks parlemen secara ber­samaan. Karena itu, tidak ada alasan bagi anggota tak mengi­kuti sidang paripurna.

“Kalau manajemen penga­tu­ran waktu rapat sudah bisa di­perbaiki sehingga tidak ada yang bentrok. Barulah fringer print itu akan diterapkan juga pada sidang-sidang komisi. Tapi karena masih bentrok, makanya sistem ini baru bisa di­terapkan dalam sidang pari­purna saja,” kata politisi PDIP ini.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setjen DPR Zakaria mengatakan, saat ini pihaknya tengah memper­siap­kan segala hal yang ber­kaitan dengan pengadaan sis­tem absen sidik jari. Sehingga saat masuk masa reses nanti, sistem ini sudah bisa dipasang di ruang sidang paripurna.

“Ini sudah jadi permintaan pim­pinan DPR, BURT dan Ba­dan Kehormatan. Karenanya itu, kami dari Setjen harus siap un­tuk merealisasikannya,” ka­ta­nya ke­pada Rakyat Merdeka. [Harian Rakyat Merdeka]