Kursi Produk Lokal Baru Dikirim April

Tiga meja panjang ditempatkan di depan papan warna krem. Agar tidak terlihat semrawut dipasang sekat kayu model lipat selebar dua meter.

Begitu juga pintu be­lakang ruang Banggar ditutup ra­pat. Di de­pannya diletakkan meja. Di atas meja terlihat tum­pukan kardus.

Sejak terungkap dana renovasi yang mencapai puluhan miliar pertengahan Januari 2012, pintu ruang Banggar seluas 780,89 meter persegi dikunci rapat.

Renovasi ruang Banggar sem­pat menuai kontroversi karena menelan biaya hingga Rp 20 mi­liar. Biaya membengkak karena barang-barang yang mengisi ruangan itu berasal dari impor. Lantaran gelombang protes cu­kup, barang-barang impor ditukar dengan buatan lokal.

Kepala Bagian Hubungan Ma­syarakat Sekretariat Jendral DPR, Jaka Winarko mengatakan, kursi di ruangan Banggar yang se­be­lumnya produk impor akan di­ganti dengan produk lokal merek Archigama. Untuk kursi anggota sebanyak 173 unit dengan harga per unit Rp 1,7 juta. Sedangkan kursi untuk pimpinan sebanyak empat buah masing-masing se­harga Rp 1,8 juta.

Ia menambahkan, kursi terse­but masih menjadi tanggung ja­wab kontraktor Pembangunan Pe­rumahan (PP) untuk me­nye­dia­kannya.

“Saat ini belum dikirim ke DPR. Nantinya kursi tersebut akan di­ma­sukkan ke ruang Bang­gar per­tengahan April sehingga bisa di­gunakan untuk rapat pada masa sidang mendatang,” katanya.

Sebelumnya kursi yang me­ngisi ruang Banggar merupakan buatan Jerman. Kursi-kursi impor itu akhirnya dikembalikan pada 2 Februari lalu.

Ratusan kursi yang masih ter­segel rapi ini diangkut oleh pu­lu­han pekerja. Kursi-kursi itu di­angkut dengan menggunakan lima mobil boks kecil dan dibawa ke Parung. Proses pengangkutan dijaga ketat sejumlah petugas pe­ngamanan dalam (Pamdal) DPR.

Kursi impor bermerk Vitra itu di­pasok PT Dekorindo untuk me­ngisi ruang Banggar DPR. Ada 173 kursi Vitra tipe ID Trim dan em­pat Vitra ID Trim L. Di situs PT Dekorindo Selebytra Nugraha disebutkan  harga tiap unit kursi Vitra ID Trim adalah 2.393 Euro atau sekitar Rp 27,998 juta. Sedangkan kursi ID Trim L seharga  2.362 Euro atau sekitar Rp 27,635 juta.

Selain kursi, kata Jaka, per­lengkapan lainnya yang diganti yaitu wireless, lampu. “Tapi saya nggak tahu berapa pasti harga­nya,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh mengatakan, awal masa sidang kedua tahun 2012, anggota Badan Anggaran DPR sudah bisa memakai rua­ngan di lantai II Gedung Nus­an­tara II DPR, yang telah selesai direnovasi.

Nining menuturkan, jumlah efisiensi atau penghematan ang­garan setelah penggantian barang impor dengan buatan  lokal te­ngah ditangani Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ruangan sudah bisa diguna­kan. Tapi jumlah efisiensi angga­ran sedang ditangani BPK. Nanti kalau sudah final akan kami beri in­formasi,” katanya.

Walaupun tidak lama lagi akan di­gunakan untuk ruang rapat Ba­dan Anggaran, tidak terlihat ak­tifitas berarti untuk merapikan rua­ngan tersebut.

Dipangkas 6 Miliar, Kena Penalti 15 Persen

Wakil Ketua Badan Ke­hor­ma­tan (BK) DPR Abdul Wahab Da­limunthe mengatakan, Setjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berjanji un­tuk menyelesaikan penggantian kursi dan perlengkapan ruang Banggar yang direkomendasikan BK agar diganti.

“Dia minggu lalu mereka ngo­mong secara lisan, akhir Maret semuanya akan tuntas,” kata po­litisi Partai Demokrat ini.

Setelah selesai, lanjutnya BK DPR akan meminta laporan se­cara tertulis kepada Setjen dan BURT mengenai progres peng­gantian perlengkapan di ruang banggar. “Kalau sudah selesai se­mua, ruang tersebut bisa lang­sung dipakai rapat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Ke­hormatan (BK) DPR  mendesak Sekretariat Jenderal DPR agar se­gera merampungkan penggantian furnitur di ruangan baru Badan Anggaran. “Ruangan itu harus su­dah bisa digunakan,” katanya.

Menurutnya, Setjen DPR di­minta segera mendatangkan peng­ganti kursi Vitra buatan Jer­man yang sempat ditolak Dewan. Kursi senilai puluhan juta ini di­anggap menyalahi kepatutan kare­na harganya yang terlampau besar.

Prakosa menjelaskan biaya ruang baru Badan Anggaran (Banggar) DPR telah dipangkas sebesar Rp 6 miliar. Semua yang mewah dan impor diganti barang lokal. Menurutnya penggantian itu bukan hal yang mudah karena ruangan itu telah diisi barang-ba­rang. Yang mungkin diganti ha­nya kursi, wireless sound system, dan lampu.

“Kalau yang lain-lain itu dari kelayakan teknis sulit digantikan. Yang lain, seperti karpet yang su­dah terpasang dibongkar lagi nan­ti rusak,” katanya.

Meski begitu, BK DPR merasa perlu ada pembahasan lagi de­ngan Sekjen DPR terkait IT se­nilai Rp7,9 miliar. BK DPR menyarankan agar diganti dengan yang lebih murah. “Yang pasti BK akan mempertanyakan ap­a­kah ini sudah diupayakan maksi­mal. Jadi misalnya IT finansial lebih murah dari itu,” katanya.

Sejak dibongkar pada 2 Feb­ruari lalu, ruangan Banggar hing­ga kini masih terkunci. Belum ada aktivitas renovasi lan­jutan. Me­nurut Prakosa, kursi baru juga belum datang. “Maka­nya kami re­komendasikan agar sekretariat se­gera memanggil pe­kerja,” katanya.

Untuk penggantian kursi, tidak ada permintaan khusus dari BK. Syarat utama adalah murah, pro­duksi dalam negeri, dan ber­kua­litas. Penggantian pun harus me­madai dan sesuai dengan spe­si­fikasi yang ditetapkan dalam pagu anggaran. Namun, untuk melakukan penggantian ini, DPR dikenakan ongkos pembatalan senilai 15 persen.

Begitu ruangan baru Banggar itu rampung direnovasi, lanjut Prakosa, Banggar DPR harus mulai pindah dan menggunakan ruangan itu.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi anggota DPR untuk me­nolak memasuki ruangan itu se­perti yang sempat dilontarkan elite Gerindra. “Apa pun ala­san­nya, ruang itu sudah harus dise­le­saikan dan dipakai,” katanya.

Selain itu, politisi PDIP ini me­ngatakan, saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil audit Ba­dan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk me­ngambil langkah selanjutnya terkait polemik renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) se­nilai Rp 20 miliar.

“Kami menunggu laporan BPKP, untuk nanti kami jadikan dasar untuk melakukan langkah selanjutnya,” katanya.

Ia menegaskan, BK meneng­garai ada kejanggalan dalam pe­lak­sanaan proyek itu. “Namun un­tuk meneliti atau menegaskan adanya masalah mark up atau pe­ngadaan fiktif secara sahih, tentu kita menunggu hasil resmi audit BPKP, sebagai lembaga yang ber­wewenang melakukan post audit proyek-proyek pembangunan,” katanya.

Prakosa berharap hasil audit bisa cepat diserahkan. “BK se­dang menunggu laporan itu. Mu­dah-mudahan sesegera mung­kin,” katanya.

Pengacak Sinyal HP Tidak Jadi Dipasang

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan ruang Banggar yang menelan biaya besar akan segera digunakan. Sebab, ang­gota Badan itu sudah meminta agar bisa menggunakan rua­ngan baru karena yang lama su­dah tak memadai.

“Prinsipnya pimpinan setuju agar dana yang dikeluarkan de­mikian besar tidak mubazir,” kata­nya. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, mem­be­nar­kan ruang Badan Anggaran (Banggar) yang baru akan se­gera digunakan.

Ia menambahkan, koreksi su­dah dikerjakan dan uang peng­hematan telah dikembalikan ke kas negara. “Karena itu kami per­silakan kalau sewaktu-se­waktu Badan Anggaran akan menggunakan ruangan itu. Ko­non, ruang itu akan digunakan pada masa persidangan men­datang,” katanya.

Priyo membantah perangkat Information Technology (IT) di ruang Banggar yang baru se­lesai direnovasi menggunakan seharga Rp7,9 miliar.

Priyo memastikan jika semua perlengkapan impor dan me­wah telah ditiadakan “Pimpinan BURT dan Sekjen DPR sudah menjelaskan ke pimpinan DPR bahwa ruang banggar yang ke­marin sempat heboh sudah di­pastikan dan itu dirobak se­mua,” katanya.

Priyo membenarkan, dalam perencanaan ruang banggar sempat mencantumkan perang­kat IT, namun dalam rangka efisiensi hal itu dihapuskan.

Politisi Golkar ini me­nga­takan, DPR sudah merespons kritik yang dikemukakan ma­sya­rakat dan sudah dilakukan penggantian antara lain terha­dap kursi ruangan yang meraup angka hingga miliaran rupiah tersebut.

“Dipastikan tidak ada kursi buatan asing betul-betul itu di­kerjakan dalam negeri, tidak ada lagi yang dikatakan sistem telekomunikasi canggih se­perti mematikan sinyal hand­phone dipastikan tidak ada,” katanya.

Priyo menambahkan, pim­pi­nan DPR juga tidak men­g­gu­na­kan peralatan canggih, karena itu komisi dan alat kelengkapan pun tak perlu memiliki perala­tan super mutakhir.

“Semua hal yang berbau wah dan impor didrop sehingga pi­hak Badan Urusan Rumah Tang­ga (BURT) dan Kesek­jenan menghemat sekian mi­liar,” katanya.

Mengenai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) menurut Priyo belum diterima pimpinan dewan. “Saya kira ini positif ko­reksi dari publik sudah dires­pons positif dan Sekjen juga su­dah ditegur jadi diambil po­si­tifnya,” katanya.

Semula renovasi ruang rapat Banggar ini menelan biaya Rp 20,3 miliar. Sampai saat ini baru kursi impor ruang Banggar se­nilai Rp 5 miliar yang diganti. Lampu ruang Banggar seharga hampir Rp 1 miliar juga sedang dalam proses penggantian.

LCD atau televisi layar datar impor seharga 1,9 miliar juga ti­dak diganti, karena sudah ter­lanjur terpasang. Yang paling mahal adalah perangkat IT di ruang Banggar yang berharga 7,9 miliar. Dari total peng­hematan, saat ini ruang baru Banggar masih berharga sekitar Rp 14 miliar.

KPK Masih Gali Informasi

Kepala Hubungan Ma­sya­rakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi me­ngatakan, kasus renovasi ruang Banggar masih dalam tahap pe­ngumpulan keterangan

“Kami telah meminta kete­ra­ngan kepada pihak-pihak yang mengetahui proyek tersebut,” kata Johan.

Namun Johan mengaku lupa siapa saja pihak yang sudah di­panggil KPK untuk dimintai keterangan mengenai proyek re­novasi ini. “Saya harus tanya dulu ke petugasnya,” katanya.

Sembari menggali kete­ra­ngan dari pihak lain, KPK ma­sih menunggu hasil audit BPKP mengenai renovasi ruang Bang­gar DPR. “Hasilnya belum ada, kalau sudah keluar baru bisa disikapi bagaimana penanga­nan selanjutnya,” kata Johan.

Sebelumnya, Ketua DPR Mar­zuki Alie meminta KPK me­nindaklanjuti laporan ang­gota DPR menyangkut proyek renovasi ruang Banggar DPR yang menelan biaya hingga Rp 20 miliar. Ia juga ikut mela­porkannya ke Komisi yang kini dipimpin Abraham Samad.

Menurut Marzuki, pem­ba­ngu­nan ruang baru Banggar DPR terlalu mewah. Apalagi di­hiasi barang impor yang mahal. “Apa pun kemewahan itu jelas menyakiti hati rakyat. Saya nggak suka barang impor, kita harusnya mengutamakan pro­duk lokal. Konsultan yang me­nawarkan barang mahal sudah nggak ada nasionalis­nya, hanya mengejar rupiah saja,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]