Jadi Irjen Kemendikbud, Haryono Naik Fortuner

RMOL. Sekitar pukul 7.30 WIB, Toyota Fortuner warna hitam keluaran tahun 2009 berhenti di depan pintu masuk lobi gedung Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), Jakarta. Seorang petugas sekuriti pun bergegas membukakan pintu mobil belakang.

Dari pintu yang terbuka, per­lahan sepatu kulit warna hitam mengkilat keluar dan menginjak anak tangga yang dilapisi kera­mik motif warna merah dan hi­tam. Setelah keluar dari mobil barulah jelas sosok pria berkumis tipis itu. Ia mengenakan kemeja  putih panjang bergaris-garis biru dengan celana bahan hitam. Dengan santai, ia memasuki pintu kaca yang sebelumnya sudah dibuka petugas sekuriti.

Melewati pintu kaca, pria itu yang sudah berumur itu sempat melirik karangan bunga yang diletakkan persis di bagian tengah ruang lobby gedung. Karangan itu berisi ucapan selamat atas di­lantiknya Haryono Umar sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Ke­mendikbud.

Pria itu adalah Haryono Umar. Bekas wakil ketua Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) di­per­caya menjadi Irjen kementerian yang memiliki anggaran paling besar.

Tanpa berhenti Haryono menu­ju lift yang akan membawanya ke ruang kerja di lantai tiga. Keluar dari lift, seorang petugas sekuriti mengucapkan selamat pagi kepada Haryono. Ucapan dibalas dengan anggukan kepala dan senyum kecil.

Haryono lalu memasuki rua­ngan yang ada di sebelah kanan. Di dinding depan ruangan itu dipasang papan nama Irjen Ke­mendikbud.

Di dalam ruang kerjanya ter­da­pat tiga ruangan yang ukurannya lumayan besar. Ruangan pertama merupakan tempat kerja bagi sek­retariat Irjen. Di sini terdapat be­berapa baris meja dan kursi.

Dibatasi dengan dinding yang terbuat dari kayu tebal terdapat ruangan kedua. Ruangan ini di­fungsikan sebagai tempat tunggu tamu Irjen. Sofa berwarna kuning emas ditaruh di sisi sebelah kiri ruangan yang menempel dengan lemari kaca bermotif warna cokelat tanah.

Di bagian tengah ruangan ini ter­dapat pintu yang meng­hu­bung­kan dengan ruang kerja Haryono. Ruangan ini sama besarnya de­ngan dua ruangan lainnya.

Di sini berisi berbagai perleng­kapan ker­ja, seperti meja dengan fasi­litas komputer, lemari dan rak untuk menaruh dokumen-doku­men kerja. Meja dan kursi kerja sendiri diletakkan menghadap ke arah pintu.

Setiba di ruang kerja, Haryono me­nuju meja kerja dan menya­la­kan komputer. Ia lalu menatap tumpukan berkas di atas meja dan membacanya secara seksama.

“Di Itjen Kemendikbud ini saya juga melakukan audit ter­hadap manajemen dan anggaran yang ada di sektor pendidikan. Jadi seperti inilah kesibukan saya kalau sedang tidak melaku­kan rapat,” jelasnya kepada Rak­yat Merdeka saat ditemui Selasa lalu (13/3).

Sambil merapikan dokumen yang telah dibacanya, Haryono menuturkan setiap hari jadwal kerja padat. Salah satu kegiatan­nya menggelar rapat.

“Hari ini (Selasa) saya ada agenda rapat dengan pejabat di tingkat eselon I dan II. Saya juga akan menerima tamu perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Biasanya kalau sore saya juga menggelar rapat dengan Pak Menteri,” tuturnya.

Sekadar informasi, Jumat 9 Maret lalu Haryono dilantik men­jadi Inspektur Jenderal di Ke­menterian Pendidikan dan Ke­bu­dayaan (Kemendibud). Ia meng­gantikan posisi Musliar Kasim yang kini telah diangkat menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebenarnya, Haryono sudah ber­tugas ini selama beberapa bu­lan sejak masa jabatannya di KPK berakhir. Hanya saja ja­ba­tannya hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) Irjen. Baru pada 9 Maret dia resmi menjadi Irjen.

Kepada Rakyat Merdeka, pria kelahiran Prabumulih, Sumatera Selatan pada 8 September 1960 ini bercerita kenapa sampai ber­labuh di Kemendikbud.

Haryono menuturkan setelah menyelesaikan tugas di KPK pada Desember 2011 Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Didi Widayadi menelepon. Didi me­minta Haryono mengabdi di Kemendikbud.

Kini Haryono berusia 51 tahun. Masa pensiunannya masih jauh. Sambil menunggu pensiun, Har­yono pun bersedia ditugaskan di Kemendikbud.

“Saya sendiri sebenarnya su­dah sejak lama tertarik dengan du­nia pendidikan, khususnya dalam manajemen pendidikan yang baik. Saya punya mimpi, ke depan orang tua dan siswa tidak perlu merasa khawatir tidak bisa bersekolah hingga perguruan tinggi karena alasan biaya,” katanya.

Masih adanya praktek korupsi di dunia pendidikan menjadi tan­tangan tersendiri bagi Har­yono. Ia bertekad untuk mem­berangus praktek itu. Salah satu caranya dengan melakukan pe­nga­wasan dan pencegahan agar tidak ada peluang bagi oknum me­lakukan korupsi di bidang pendidikan.

“Karena pengabdian, saya menyanggupi permintaan dari Ketua BPKP. Lagipula, antara ilmu yang saya miliki, karier di BPKP dan KPK, posisi Irjen Kemendikbud ini berhubungan secara linear, yakni sama-sama pe­ngawasan dan auditor,” jelas­nya. Sebelum mengabdikan diri di KPK, Haryono meniti karier di BPKP.

Setelah menyanggupi permin­taan Didi, Haryono lalu mengi­kuti fit and proper test oleh Tim Penilai Akhir (TPA) di Sekreta­riat Negara. Melihat pengalaman dan kepangkatannya setelah 30 tahun menjadi PNS, TPA me­nyetujui Haryono menjadi Irjen Kemendikbud.

Apa saja tugas Irjen? “Melak­sanakan kebijakan pengawasan. Kita akan memperkuat sisi pe­ngawasan. Kemudian, kita ingin memperbaiki sistem penge­lolaan keuangan. Kita akan kerja sama mulai dari kementerian, pusat, dan daerah,” jelasnya.

“Pak Menteri (M Nuh) juga berpesan dapat lebih fokus mem­perbaiki sistem agar tidak ada lagi pungutan di sekolah, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan tidak ada penyimpangan, me­ning­katkan pendidikan antiko­rupsi, serta bekerja sama untuk membangun sistem pemerintahan yang baik,” tambahnya.

Menurut Haryono, dirinya tak asing dengan Kemendikbud. Saat menjadi wakil ketua KPK, pihak­nya pernah melakukan kerjasama dengan Kemendikbud untuk pendidikan antikorupsi, termasuk kurikulumnya.

Di awal masa jabatannya se­ba­gai Irjen, Haryono fokus mela­ku­kan pencegahan dan pengawasan terhadap tindakan yang ber­po­tensi korupsi. Pengalaman di BPKP dan KPK sangat mem­bantu dirinya dalam mengemban tugas ini.

“Saya akan mengerjakan ter­utama berkaitan dengan pen­di­di­kan antikorupsi baik itu di SMA dan perguran tinggi. Juga upaya pen­cegahan di kementerian sen­diri,” ungkapnya.

Gaji Lebih Kecil Tapi Tak Ditekan

Haryono Umar ditunjuk menjadi Plt Irjen Kemendikbud sejak awal Januari. Pada Jumat pekan lalu (9/3), dia baru ditas­bihkan sebagai Irjen.

Setelah beberapa bulan me­nempati posisi itu, Haryono mu­lai merasakan perbedaan ik­lim kerja di tempatnya yang ba­ru dengan di KPK. Mengemban tugas sebagai Irjen Ke­men­dik­bud dirinya hanya lelah secara fi­sik saja. Padahal, cakupan tu­gasnya lebih luas bila diban­ding­kan di KPK.

“Saat di KPK, selain letih fisik saya juga capai secara psi­kis. Hal ini karena banyak teka­nan dalam kasus yang sedang kami periksa saat itu,” jelasnya saat berbincang dengan Rakyat Merdeka di kantornya.

Saat di KPK, kata dia, dirinya hanya fokus pada masalah pen­cegahan korupsi saja.

Sebagai Irjen, Haryono me­mi­liki target untuk memper­bai­ki manajemen pendidikan di ting­kat SMU dan perguruan tinggi yang masih buruk. Bila tugasnya berhasil, tak ada lagi mahasiswa yang mendemo rek­tornya karena masalah ma­na­je­men yang buruk.

“Beberapa bulan di sini, sudah ada beberapa orang yang me­lapor tentang masalah di kampusnya atau sekolahnya. Bahkan ada beberapa guru yang melapor tidak digaji sampai soal biaya mengikuti sertifikasi guru,” tuturnya sambil tersenyum.

Hanya saja, tekadnya untuk mem­perbaiki manajemen pen­di­dikan kurang didukung de­ngan staf yang memadai. Saat ini, jumlah auditor di Itjen Ke­mendikbud hanya 250 orang. Ti­dak pernah ada penambahan. Beberapa auditor sudah tak produktif lagi karena usianya sudah tua.

“Padahal untuk menunjang kinerja pengawasan, perlu auditor yang masih muda dan ulet. Tapi semua itu saya serah­kan saja pada Pak Menteri apa­kah akan menambahkan atau tidak,” kata Haryono

Bagaimana dengan fasilitas? Untuk ruangan kerja, kata Har­yo­no, lebih besar dan bagus ke­tim­bang di KPK dulu. Namun dari segi gaji jauh lebih kecil dibanding saat menjabat seba­gai Wakil Ketua KPK.

“Di sini saya dibayar sesuai de­ngan gaji PNS di golongan IV. Namanya PNS, gaji yang saya terima tidak sampai Rp 10 juta per bulan. Tentunya jauh le­bih kecil dibanding gaji sebagai se­orang pimpinan KPK,” ka­tanya.

Koruptor Dana Pendidikan Bakal Diseret Ke KPK

Demi menciptakan dunia pen­didikan yang benar-benar bersih dari korupsi, Haryono Umar ber­tekad untuk menindak tegas pegawai Kementerian Pen­di­di­kan dan Budaya yang nakal. Ia juga tak ragu untuk menyeret ke ranah pidana jika menemukan in­dikasi korupsi.

“Saat ini Kemendikbud su­dah menggandeng beberapa ins­tansi terkait sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan terhadap korupsi. Kami ber­koor­dinasi dengan KPK, BPKP, BPK dan instansi lainnya di pusat dan daerah,” tegasnya.

Namun, lanjut Haryono, ada hal yang perlu diluruskan me­ngenai korupsi yang terjadi di­dunia pendidikan. Selama ini kerap menilai segala bentuk ko­rupsi yang berkaitan dunia pen­didikan merupakan tanggung jawab Kemendikbud.

“Korupsi di dunia pendidikan terkait alokasi APBN yang 20 per­sen. Itu tanggung jawab ber­sama khususnya aparat penegak hukum, bukan Kemendikbud se­mata. Meskipun kami tidak menu­tup mata akan hal itu,” ujar Haryono.

Dua puluh APBN dialokasi un­tuk dunia pendidikan. Jum­lahnya mencapai Rp 300 tri­liun. Menu­rut Haryono, tak se­mua dana itu dikelola Ke­men­dikbud. Ada 16 lembaga yang juga ter­kait dengan dunia pen­didikan. Kemendikbud, kata dia, hanya mengelola anggaran se­besar Rp 60 triliun.

“Misalnya Dana BOS, Ke­men­dikbud itu tidak meng­e­lo­la­nya secara langsung. Karena da­na tersebut berasal dari Ke­men­terian Keuangan yang ke­mu­dian di transfer langsung ke kas daerah. Tapi kami tetap me­lakukan pengawasan untuk itu. Penegak hukum harus lebih pro aktif di sini,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]