Asrama Mahasiswa Diubah Jadi Hotel

RMOL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit atas pengelolaan dana Universitas Indonesia (UI). Hasilnya mengejutkan.

Ada potensi kerugian negara hingga Rp 41 miliar. Kampus ku­ning itu juga kena denda Rp 4 mi­liar lantaran molor mem­ba­ngun rumah sakit pendidikan.

Potensi kerugian negara Rp 41 miliar berasal dari kerja sama dengan swasta dalam penge­lo­la­an aset lahan di Jalan Pegangsaan Timur 17, Cikini Jakarta Pusat. La­han bekas asrama mahasiswa itu bakal digunakan untuk keper­luan komersial.

Saat menyesahkan hasil audit ke DPR, Anggota BPK Rizal Djalil menyebutkan perjanjian ker­ja sama itu tanpa seizin Men­teri Keuangan.

Lahan milik UI yang dise­rah­kan pengelolaannya kepada PT Nurtirta Nur Lestari ini memiliki luas 2,3 hektar. Terletak persis di samping Universitas Bung Kar­no. Lahan ini memanjang ke be­lakang hingga Jalan Kimia.

Pagar seng setinggi 3 meter yang dicat warna merah dan putih dipasang di depan ini. Sebuah plang dipasang di belakang pagar seng. Plang ini berisi informasi mengenai proyek yang sedang dikerjakan di sini.

Di plang yang diberi tajuk “Pa­pan Proyek Bangunan Tinggi: di­sebutkan proyek ini untuk hu­nian, hotel dan fasilitasnya. Ba­ngu­nan­nya terdiri dari 16 lantai sudah ter­masuk satu lantai basement.

Pemilik proyek adalah De­par­temen Pendidikan cq Universitas Indonesia & PT Nurtirta Nusa Lestari. Sedangkan pem­bo­rong­nya PT Tricon Indah Perkasa.

Disebutkan pula, proyek ini su­dah mengantongi Izin Men­di­ri­kan Bangunan (IMB) bernomor 117/P-IMB/O/MTG/2010 ter­tanggal 25 November 2010.

Lantaran terhalang pagar seng tinggi tak terlihat aktivitas pem­ba­ngunan di lahan itu. Rakyat Mer­deka pun melihat kondisi pem­bangunan dari lantai tiga ge­dung Universitas Bung Karno (UBK).

Terlihat pembangunan lantai basement sudah selesai. Tiang-tiang untuk penyangga lantai dua sudah berdiri dan dicor. Besi-besi menyembul dari tiang-tiang itu.

Sejumlah pekerja tampak se­dang merangkai besi rangka un­tuk lantai kedua. Ada yang me­ngelas maupun membengkokkan besi. Lainnya merapikan letak ce­takan untuk mengecor tiang penunjang lantai ketiga.

Di bagian belakang pem­ba­ngu­nan sudah menyentuh lantai ke­tiga. Sebuah crane berdiri tegak di tengah-tengah bangunan. Alat ini mempermudah mengangkut material dari bawah ke lantai yang sedang dikerjakan.

Dua pohon trembesi tumbuh persis di samping bangunan. Di li­hat dari tinggi dan besar batang­nya, pohon ini diperkirakan su­dah berusia puluhan tahun.

Salah satu pohon terlihat me­rangas. Daunnya jarang-jarang. Sepertinya pohon ini tak lama lagi mati. Tanah tempat akar pohon ini menjalar sudah digali untuk dijadikan basement.

Walaupun melihat dari ketin­g­gi­an, belum jelas bentuk bangu­nan ini. “Setahu saya ini mau di­ba­ngun hotel mewah Mas,” tutur orang pekerja yang sedang isti­ra­hat ketika ditemui Rakyat Mer­deka Sabtu lalu.

“Kalau tidak salah nama hotel ini Hotel Hilton Cikini,” ujarnya sam­bil menyeruput kopi panas. Ma­sih menurut pekerja itu, pem­bangunan sudah dimulai perte­ngahan 2011. Diawali de­ngan pemancangan paku bumi.

“Kita sudah mengerjakan pro­yek ini 3-4 bulan. Pekerjaannya masih lama karena akan diba­ngun 16 lantai,” ungkapnya. Se­orang pekerja lain yang ditemui mengatakan, di lokasi ini bakal berdiri dua tower dengan jumlah yang sama.

Rakyat Merdeka pun mencoba melihat dari pintu belakang yang terletak di Jalan Kimia. Di sini ter­lihat tumpukan tanah hasil pe­ngerukan lantai basement. Pintu di sini juga tertutup rapat.

Informasi yang diperoleh, ada beberapa bangunan yang bakal dibangun di sini. Di bagian paling depan adalah hotel yang ber­ka­pa­sitas 261 kamar. Informasi yang diperoleh juga menyebut­kan bahwa nama hotel ini adalah Hotel Hilton Cikini.

Di bagian bawah hotel terdapat ruang pertemuan besar (con­ven­tion center) yang bisa me­nam­pung sampai seribu orang. Di be­lakangnya bakal dibangun ser­vice apartment. Tapi belum jelas kapan pembangunannya.

Di bagian belakang yang meng­hadap Jalan Kimia henak di­bangun rumah sakit khusus wa­nita (women health care center). Akses masuk ke rumah sakit ini dari Jalan Kimia.

Rencananya, akhir 2012 hotel dan convention center sudah bisa bisa digunakan.

Rektor UI: Kami Akan Menjawab

Bagaimana pihak Univer­sitas Indonesia menyikapi hasil audit BPK? Berikut jawaban Rektor UI Prof Dr der Soz Gumi­lar Rusliwa Somantri.

“Tentu jangan langsung berpi­kir bahwa setiap hasil peme­rik­saan BPK langsung dinilai ada korupsi. Ada klausul tentang ada­nya potensi kerugian negara men­jadi langsung disimpulkan ada yang bersalah. Tidak begitu. Per­lu ada telaah lebih lanjut dengan tahap klarifikasi. Kan di situ dise­but adanya potensi, bukan telah ada korupsi. Cermati itu,” ujar Gumilar.

Hal itu dikatakan Gumilar di sela-sela pelantikan Chandra Mo­tik Yusuf sebagai Ketua Umum Iluni UI periode 2011-2014 di Ge­dung Terapung di Danau Ke­nanga, Perpustakaan Pusat Kam­pus UI, Kota Depok, Sabtu kemarin.

BPK telah menyerahkan hasil audit atas pengelolaan dana di UI ke Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Ditanya apakah siap diperiksa KPK, Gumilar me­nga­takan, masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan tersebut.

“Nanti terkesannya saya pa­sang badan. Tadi, saya katakan masih ada 60 hari waktu yang tersedia untuk pihak rektorat UI un­tuk memberikan jawaban atas temuan BPK itu. Semua orang bila dipanggil oleh lembaga pene­gakan hukum negara harus siap. Karena semua pihak harus mene­gakkan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan ketaatan kepada hu­kum,” ujar Gumilar.

Langkah awal yang dilakukan UI, kata dia, adalah membaca de­ngan cermat dan mengkaji hasil audit BPK tersebut. Hasil audit te­lah diterima pihak UI pada Jumat 20 Januari. Menurut dia, audit yang paling penting adalah esensinya.

“Pertama, apa obyek yang di­audit. Kedua metode yang di­gu­nakan. Dan ketiga, kemudian di­lakukan kajian dari perspektif tim teknis yang melakukan proyek di UI,” paparnya.

Gumilar menjelaskan, pada 2011 sudah dilakukan empat kali audit terhadap UI. Pertama dila­ku­kan audit internal oleh badan audit internal kampus UI. Kedua oleh Inspektorat Jenderal Kemen­dik­bud sebanyak dua kali.

“Dari BPK ada 3 surat tugas, yang terakhir, 45 auditor bekerja selama 44 hari. Kemudian oleh auditor eksternal, yaitu auditor yang ditunjuk oleh Majelis Wali Amanah UI,” ujarnya.

Mengenai temuan BPK yang mene­mukan indikasi pelang­ga­ran, Gumilar mengatakan, tidak ada hal-hal yang disengaja untuk me­lakukan perbuatan yang ber­tentangan dengan hukum.

“Apa yang dilakukan di UI dilakukan oleh para ahli yang ada di bidang masing-masing. De­ngan mengkaji peraturan hukum yang ada,” ujarnya. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Saya rektor tentu di level po­licy. Tetapi detail hal teknis ada pada ahli-ahli yang membi­dangi­nya,” kata Gumilar berdalih.

Investor Hanya Setor Rp 600 Juta/Tahun

Rencana untuk  meman­faat­kan lahan bekas asrama maha­siswa UI di Jalan Pegangsaan Timur 17, Cikini, Jakarta Pusat sudah ada sejak 1992.

Sejak awal Direktorat Pe­ngem­bangan Aset dan Ventura UI hendak mengembangkan lahan 2,3 hektar itu untuk bisnis komersial.

“Akhirnya diputuskan akan dibuat menjadi Academic Con­vention Center,” kata dr Soe­nanto Roewijoko, MS., Sp.A, Direktur Pengembangan Aset dan Ventura UI seperti dikutip situs konstruksi.co.id.

Namun proyek itu tertunda karena krisis moneter. Bela­ka­ngan muncul usul untuk mem­bangun hotel di lahan itu. Hotel yang berdiri di atas convention center itu akan dikelola Hilton. Sehingga peserta konvensi dari luar kota maupun luar negeri bisa menginap di sini. Tak perlu re­pot-repot mencari penginapan.

Selain hotel, di lahan ini juga bakal berdiri apartemen dan rumah sakit khusus wanita. Un­tuk mewujudkan rencana ini, UI menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Nurtirta Nusa Lestari (NNL).

Lewat perjanjian Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer), PT NNL diberi hak un­tuk mengelola selama 20 ta­hun. Bila dianggap bagus bisa diperpanjang 10 tahun lagi. Setelah itu, bangunan diserah­kan kepada UI.

Kabarnya, perusahaan milik Kentjana Wijaya ini bakal menginvestasikan dana Rp 260 miliar. Informasi yang diper­oleh, PT NNL sudah mengu­cur­kan Rp 15 miliar sebagai pem­bayaran pertama kepada UI. Selanjutnya, perusahaan ini mem­beri Rp 600 juta per tahun.

PT NNL tertarik menjalin ker­ja sama karena sulit mencari lahan di tengah kota. “Cikini ada­lah wilayah bagus, akan sulit sekali mendapatkan tanah bebas seluas dua hektar di daerah Cikini,” kata Deddy KP, Chief Executif Officer (CEO) PT Nur­tirta Nusa Lestari seperti dikutip situs yang sama.  

Pemancangan tiang pertama kompleks perhotelan dan apar­temen ini dilakukan 19 Agustus 2009. Pembangunan basement sudah rampung. Kini berlanjut ke lantai atas.

Belakangan, kerja sama ini dipersoalkan. Sebab, nilai se­wa­nya dianggap terlalu murah. Per­janjian itu juga tanpa seizin Menteri Keuangan. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),  potensi kerugian negara dari proyek ini mencapai Rp 41 miliar. [Harian Rakyat Merdeka]