Anggota DPR Enggan Tempati Rumah Dinas

RMOL. Tahun lalu sempat heboh anggaran renovasi rumah dinas DPR di Kalibata yang menelan anggaran sampai Rp 445 miliar. Setelah direnovasi, justru banyak anggota Dewan enggan menempati.

Kemarin, Rakyat Merdeka ber­kunjung ke Komplesk Rumah Ja­batan Anggota DPR, Kalibata, Ja­karta Selatan. Kompleks yang di­kelilingi tembok beton setinggi se­kitar 3 meter ini berbatasan de­ngan pemukiman warga.

Ada dua pintu gerbang yang bi­sa dijadikan akses masuk dan ke­luar kompleks. Di setiap pintu ma­suk terdapat pos keamanan yang dijaga beberapa petugas se­kuriti yang berasal dari Penga­manan Dalam (Pamdal) DPR.  

Di pintu masuk ini terdapat pa­lang pintu yang membuka dan me­nutup secara otomatis. Meski oto­matis, petugas sekuriti tetap me­ngawasi setiap kendaraan yang ke­luar masuk. Sebuah ka­mera CCTV juga dipasang di pin­tu ger­bang untuk merekam setiap ken­daraan dan orang yang keluar masuk.

Tak jauh dari dua pintu gerbang terdapat bangunan luas berlantai dua yang berada di tengah-tengah kompleks. Bangunan itu disebut sebagai gedung serba guna. Luasnya 500 meter persegi sehing­ga bisa digunakan untuk tem­pat pertemuan besar.

Tak hanya itu, gedung ini juga biasa dipakai anggota Dewan yang ingin mengadakan acara, misalnya bedah buku atau seminar.

Selain untuk pertemuan dan tempat acara, gedung yang konon me­nelan biaya sebesar Rp 22 miliar ini juga dipakai sebagai kan­tor pihak pengelola dan pera­watan kompleks.

Di sebelah gedung tersebut, ter­da­pat mesjid besar yang juga ba­gian dari paket renovasi rumah ja­batan anggota. Tak jauh dari mes­jid terdapat fasilitas lain se­perti balai pengobatan dan mi­nimarket yang masih dibawah pengelolaan pihak Setjen DPR.

Jalan utama di kompleks ini cukup mulus. Dilapisi aspal. Tak terlihat ada lubang di sepanjang jalan yang ditelusuri. Sementara ja­lan yang menghubungkan blok satu dengan lainnya terbuat dari co­ne cone block. Di beberapa ba­gian rumput liar mulai tumbuh dari sela-sela cone block.

Kompleks rumah jabatan anggota DPR di Kalibata dibagi men­jadi beberapa blok. Yakni dari Blok A sampai E. Semua ben­tuk rumah di sini sama. Ber­lantai dua dengan dinding dicat perpaduan antara warna gold dan merah hati.

Di depan rumah terdapat garasi yang hanya cukup menampung satu mobil. Rumah-rumah di sini tak memiliki pagar. Lantaran garasi hanya menampung satu kendaraan, sebagian badan jalan digunakan untuk parkir mobil.

Dari lima blok yang telusuri hampir di setiap blok terdapat rumah yang kondisinya sepi. Di Blok B1 misalnya. Ada beberapa rumah yang lampu depannya dibiarkan menyala pada siang hari. Ini menandakan bahwa rumah itu tak berpenghuni.

Rumah-rumah itu juga terlihat sudah lama tak ditempati. Terlihat dari debu tebal yang menutupi lantai garasi dan teras rumah.

“Memang banyak rumah yang kondisinya seperti itu. Tapi kami selaku pihak sekuriti tidak bisa mematikan lampu, karena saklarnya ada di dalam rumah,” kata seorang petugas sekuriti kompleks itu.

Selama penelusuran, hanya sedikit rumah yang kondisinya ter­buka atau terlihat ada peng­huninya. Di kompleks ini hanya sesekali saja terlihat orang maupun kendaraan yang lewat.

“Memang di sini selalu sepi, baik pagi, siang sore, apalagi malam. Paling kalau hari libur, kondisi sedikit ramai seperti biasa dengan banyak orang yang berjalan kaki,” ujar sekuriti tadi.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mem­be­narkan banyak anggota Dewan yang tak menempati rumah dinas di Kalibata.

Eva sendiri memilih menem­pati rumah dinas yang sudah disedia­kan untuknya. Ia sudah menem­pati selama setahun sejak renovasi selesai pada awal tahun 2011.

“Saya yang tinggal di Blok E hampir setengahnya rumah yang ada di sekitar tidak dihuni. Kalau pun ada, itu paling ditunggu oleh pembantu atau anak buah dari pemilik rumah,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Di Blok E1 ada enam rumah yang posisi berderetan. Dari enam rumah itu, tiga di antaranya nya­ris tak pernah didatangi anggota Dewan yang berhak menempatinya.

Masih kata Eva, di beberapa blok yang kerap dilewati saat akan keluar masuk kompleks juga terlihat sepi. Ia memper­kirakan hanya 60 persen rumah yang sudah dihuni. Sisanya kosong.

“Itu pun lebih banyak bukan ditinggali oleh anggota DPR, melainkan ditempati saudaranya ataupun rekan sesama partai,” jelas Eva.

Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati tidak menepis banyak anggota yang memang tidak menempati rumah dinas yang telah disediakan. Biasanya, kata dia, anggota Dewan meminta asisten priba­dinya maupun stafnya untuk menempati rumah dinas itu.

Rumah dinas ini baru di­tengok pada akhirnya pekan atau saat anggota DPR hendak menerima tamu maupun kon­stituen. Dim­yati tak memper­soalkan hal ini.

“Yang penting kami sudah bekerja untuk memenuhi hak anggota DPR. Masalah mereka pakai atau tidak bukan tanggung jawab kami,” katanya.

Biaya Perawatan Per Tahun Rp 14 M

Renovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata mene­lan biaya sampai Rp 445 miliar. Biaya perawatan per tahunnya juga besar.

Untuk tahun 2012, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR mengang­garkan dana Rp 76 miliar untuk perawatan.

Besaran angka itu diungkapkan Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok mengetahui angka itu setelah membaca rencana kerja dan anggaran per satuan kerja Setjen DPR Tahun 2012.

Biaya perawatan rumah dinas ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2011 dianggarkan Rp 33,3 miliar.

Uchok membeberkan anggaran Rp 76 miliar itu dua keperluan. Pertama, untuk penyelenggaraan dan operasional perkantoran. Anggarannya Rp 50 miliar lebih.

Sisanya, sekitar Rp 26 miliar untuk penge­lolaan rumah jabatan anggota dan wisma DPR.

Besarnya anggaran untuk biaya perawatan rumah, menurut Ucok, semakin menunjukkan bahwa DPR tak berpihak pada rakyat.

Kini, anggaran reno­vasi rumah dinas yang sangat besar itu terkesan mubazir. Sebab, anggota DPR enggan menempatinya. Ini juga menunjukkan bahwa para wakil rakyat itu tak menghargai uang negara yang telah dikeluar­kan untuk mereka.

“Buktinya banyak rumah ja­batan yang tidak digunakan oleh anggota. Buat apa dana besar dikeluarkan kalau rumahnya tidak dipakai. Memang itu uang pribadi? Itu kan uang negara,” tegasnya.

Kepala Bagian Perumahan dan Wisma DPR Dimyati membenar­kan ada biaya perawatan dan pengelolaan untuk rumah jabatan anggota dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Namun ang­garan­nya tak sampai puluhan miliar. Hanya belasan miliar saja.

“Tahun 2012 sudah kami alokasikan anggaran untuk biaya perawatan rumah jabatan anggota DPR sebesar Rp 14 miliar,” katanya.

Dari Faktor Keluarga Sampai Janji Politik

Beragam alasan disam­paikan anggota DPR untuk tak me­nempati rumah dinas di Ka­libata. Mulai dari faktor ke­luarga sampai janji kepada konstituen.

Anggota DPR dari Fraksi Ha­nura Murady Darmansjah tidak membantah dirinya tak menghuni rumah dinas di Ka­libata. Selama ini dia selalu pu­lang ke rumah pribadinya di Ke­lapa Gading, Jakarta Utara.

“Memang jarak Kelapa Ga­ding-Senayan dengan Kalibata-Se­nayan lebih jauh dari rumah sa­ya. Tapi anak-anak saya se­kolah di sekitar tempat tinggal saya. Karenanya tidak mungkin kalau saya harus menempati rumah dinas di Kalibata,” tuturnya kepada Rakyat Mer­deka, kemarin.

Menurut Murady, urusan ru­mah dinas ditinggali atau tidak su­dah masuk ranah pribadi. Ia berdalih dalam undang-undang juga tidak diatur anggota DPR harus menempati rumah dinas yang telah disediakan.

“Presiden SBY saja tidak dipermasalahkan kalau dia sering tinggal di rumah priba­di­nya di Cikeas, kenapa DPR di­salahkan?” kata bekas ben­da­hara Fraksi Hanura DPR ini.

Meski begitu, Murady me­nuturkan rumah dinas itu tetap di­huni. Staf ahli dan asisten kerap tidur di situ. “Menempati itu bukan berarti harus setiap hari berada di situ. Saya dua minggu sekali datang ke sana un­tuk mengadakan kegiatan yang menunjang aktifitas DPR,” kata anggota Komisi IV DPR ini.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Bambang Soe­satyo juga mengaku tak tinggal di rumah dinas di Kalibata. Ia mempersilakan dua staf ahli untuk menempatinya.

“Selain untuk staf saya tidur, rumah dinas itu juga untuk me­layani kader-kader atau konsti­tuen dari daerah yang datang ke Jakarta,” jelasnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bambang sengaja tak me­nem­pati rumah dinas itu untuk memenuhi janji saat kam­panye Pemilu 2009. Kepada kon­stituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII, dia berikrar tidak akan mengguna­kan fasilitas negara bila terpilih jadi anggota DPR.

“Dari mulai gaji yang saya serahkan pada dapil, rumah dinas juga saya peruntukkan pada konstituen yang sedang di Jakarta. Saya sendiri tidak ting­gal di rumah dinas,” jelasnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa juga memilih tinggal di rumah pribadi ketimbang di rumah dinas.

“Selama ini rumah dinas saya persilahkan buat kader partai dan juga staf saya untuk tinggal di sana. Kalau ada tamu dari daerah, saya juga persilakan untuk menginap di sana,” jelasnya.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 45 persen anggota DPR berdomisili di Jabode­tabek. “Jelaslah mereka akan lebih memilih rumah sendiri ketimbang rumah dinas,” ujar Abdullah Dahlan, peneliti senior ICW.  [Harian Rakyat Merdeka]