100 Pekerja Garap Ruang Banggar DPR Siang Malam

RMOL. Renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR terus berjalan walaupun banjir protes. Renovasi yang menelan biaya sampai Rp 20 miliar itu sudah memasuki tahap akhir. Rencananya, akhir Januari ruangan ini sudah bisa dipakai.

“Kami ditargetkan hari Minggu besok harus sudah selesai pem­bangunan ruangan ini. Karena habis ini, ruangan akan di­ber­sihkan dan dipasangkan sistem IT oleh pihak lain,” kata seorang pekerja yang ditemui Rakyat Merdeka.

Pria yang berbicara dengan logat Jawa ini mengatakan me­re­ka diberi target untuk menye­le­sai­kan ruang rapat Banggar ini dalam waktu satu bulan.

“Al­ham­dulillah kami bisa selesaikan ruangan ini sesuai target yang diberikan,” tutur pria berambut keriting itu.

Untuk mengejar tenggat waktu itu, kontraktor mengerahkan 100 pekerjaan. Pengerjaan dilakukan sejak pagi sampai tengah malam. Para pekerja dibagi menjadi men­jadi beberapa shift.

Setelah renovasi memasuki ta­hap akhir, jumlah pekerja di­ku­rangi. Pengurangan pekerja di­la­kukan sejak pekan lalu. “Mung­kin yang tersisa tidak lebih dari 20 orang saja. Sisanya sudah pada pulang ke kampung masing-m­a­sing di daerah Jawa Tengah sana,” terangnya.

Rakyat Merdeka mengintip ruangan rapat Banggar yang ter­letak di lantai dua gedung Nu­san­tara II DPR. Ruangan ini ber­ha­dapan dengan ruang rapat Komisi III. Bagian samping bersebelahan dengan ruang rapat Komisi I.

Ruangan ini memang di­per­untukkan bagi tempat rapat Ba­dan Anggaran. Tapi selama ini tak pernah digunakan.

Ruangan ini lebih sering dipa­kai oleh rapat-rapat Panitia Kerja (Panja) yang ada di Banggar. Hasil kerja Panja lalu dibawa ke Banggar untuk dibahas. Rapat pembahasan dilakukan di lantai dasar gedung Nusantara I.

Dua pekerja sedang sibuk me­masang list panjang yang terbuat dari alumunium. Listi itu dipa­sang persis di bawah tulisan “Ruang Sidang Banggar DPR RI” yang terbuat dari dari logam warna silver.

Seorang pria yang terlihat se­perti mandor tampak mengawasi dua pekerja yang sedang me­masang list itu. Ia memerintahkan pekerja yang sedang istirahat di sudut ruangan untuk agar mem­bersihkan sisa cat dan dempul yang jatuh ke lantai.

“Sisa cat dan dempul yang ada di ruang tunggu tamu dan ruang kerja pimpinan dibersihkan. Nanti kalau lengket akan susah dibersihkan,” perintah pria yang mengenakan batik warna coklat.

Perintah itu langsung dijalan­kan pekerja yang bergegas menu­ju ruang tamu dan ruang pim­pinan Banggar.

Di sini, ada empat ruangan yang dipakai untuk keperluan Banggar. Selain ruang rapat, ada ruang tamu yang berukuran 3x3 meter, ruang kerja pimpinan dan ruang balkon yang berukuran 7x4 meter.

Ruang rapat dilengkapi furnitur mewah. Furnitur itu masih dibungkus plastik. Ruangan ini akan diisi 200 kursi dengan warna kulit hitam. Meskipun hanya dilapisi busa tipis, saat diduduki kursi itu terasa cukup empuk. Seperti ada pegas di dalamnya.

Kabarnya, kursi ini harganya mahal karena diimpor dari Jer­man. Di belakang kursi yang ma­sih dibungkus plastik ini terdapat stiker bertuliskan “PT Dekorindo Selebytra NUG”. Di stiker itu juga tercantum alamat perusa­haan itu yakni di Plaza 3 Pondok Indah Blok C, Jalan Simatupang, Jakarta Selatan.

Selain kursi, juga ada meja yang diletakkan memanjang ber­hadap-hadapan dengan kursi. Me­ja ini bagian atasnya terdapat kaca putih dan seluruh bagiannya terbuat dari serat kayu yang di­pres. Meja ini berwarna cokelat.

Bagian lantai ruangan dilapisi oleh karpet warna abu-abu de­ngan motif garis merah. Ka­bar­nya, penutup lantai ini bermerek Milliken yang merupakan karpet berkualitas wahid. Konon har­ga­nya mencapai Rp 5 juta per meter persegi.

Perlengkapan lain yang me­nambah kemewahan ruangan yang berukuran 10x10 meter ini adalah perangkat elektronik. Ada 3 televisi raksasa (LCD TV Wall) yang diletakkan di sudut-sudut ruangan.

Sebuah LCD TV Wall dibentuk oleh 12 monitor layar datar yang masing-masing berukuran 46 inchi. Jika menampilkan taya­ngan, LCD TV wall itu akan men­jelma jadi televisi raksasa.

Tak hanya perlengkapan elek­tro­nik, ruangan ini juga dileng­kapi dengan lampu-lampu yang jumlahnya mencapai ratusan. Hebatnya, terang dan gelapnya cahaya yang dipancarkan lampu-lampu itu bisa diatur dengan remote control.

Di sebelah kanan ruangan rapat terdapat dua ruangan yang tidak begitu besar yang posisinya sa­ling berhadap-hadapan. Sebelah kiri digunakan untuk ruang tunggu tamu. Sementara ruangan di seberangnya untuk ruang kerja pimpinan Banggar.

Dinding dan lantai kedua ruangan ini tidak berbeda dengan yang ada di ruang rapat. Hanya di kedua ruang ini, kursinya tyak berwarna hitam dan berbentuk memanjang ke atas. Pada dua ruangan ini, kursinya model sofa berwarna coklat. Sofa ini masih dibungkus plastik.

Furnitur yang akan melengkapi ke­dua ruangan belum ditata. “Be­lum ada perintah untuk menata ruangan ini. Kami hanya ditu­gas­kan untuk bersih-bersih saja. Yang pertama, membersihkan kur­si dan meja dari debu,” tutur seorang perempuan cleaning service yang sedang melap meja di ruang kerja pimpinan Banggar.

Di bagian atas ruangan rapat ini, terdapat balkon yang ber­uku­ran sekitar 7x4 meter. Balkon ini merupakan ruangan yang di­per­gunakan untuk media dan ma­syarakat yang ingin menyaksikan proses pembahasan rapat.

Berbeda dengan ruangan rapat, kesan kemewahan tidak terlihat di balkon ini. Kursi berwarna hitam dengan lapisan tempat duduknya yang berwarna merah diletakkan memanjang tanpa dilengkapi meja. Namun pe­ne­rangan, lampu yang ada di balkon ini juga sama dengan yang ada di ruangan rapat.

Jasa Konsultasi Habiskan Rp 800 Juta

Selain biaya pengerjaan dan pembelian perlengkapan, jasa konsultasi untuk renovasi ruang rapat Banggar DPR juga menye­dot biaya besar. Untuk jasa ko­n­sultasi, pihak Setjen DPR meng­gunakan dua perusahaan dengan biaya hampir Rp 800 juta.

Berdasarkan rincian biaya re­no­vasi ruang rapat Banggar DPR yang dirilis pihak Setjen DPR untuk jasa konsultasi terdiri dari dua jenis, yakni konsultan pe­ren­cana dan konsultan pengawasan.

Untuk konsultan perencana, pemenang tendernya adalah PT Gubah Larang dengan nilai kon­trak sebesar Rp 565.000.000. Pe­menang tende ditetapkan pada 12 September 2011. Sementara tender pengawasan dimenangkan PT Jagat Rona Se­mesta. Nilai kontraknya Rp  234.390.000. Jadi biaya yang di­keluarkan untuk jasa konsultasi mencapai Rp 799.890.000.

Sedangkan tender untuk pelak­sana pekerjaan dimenangkan PT Pembangunan Perumahan (Per­sero). SPMK untuk pekerjaan ini terbit pada tanggal 14 No­vem­ber 2011 dengan durasi sam­pai de­ngan 31 Desember 2011. Nilai kon­traknya men­ca­pai Rp 19.995.000.000.

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengatakan, untuk mendapatkan pemenang pelaksana pekerjaan, tender terpaksa harus diulang. Tender pertama dilaksanakan pada 29 September 2011 dengan diikuti 11 perusahaan.

Namun, pada saat pembukaan penawaran, hanya ada satu pe­ru­sahaan yang ikut serta, se­hingga berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tender dinyatakan gagal. Oleh sebab itu, tender pe­laksana pembangunan digelar kembali. Tender ulang dilakukan pada 13 Oktober 2011. Ada 13 perusahaan yang mendaftar. Se­mentara yang memasukkan ­p­e­nawaran hanya 3 perusahaan.

Dari tiga perusahaan itu, dua di antaranya dinyatakan tidak len­g­kap administrasinya, yaitu PT Lince Roauli Raya dan PT Panca Megah Parkasa. Sehingga secara kelengkapan dokumen dan teknis PT Pembangunan Perumahan dinyatakan sebagai pemenang.

“Sekali lagi, ini ada konsultan perencana, harga-harga ini sudah ada standarnya. Kita serahkan ke yang profesional,” kata Nining di Gedung DPR, Jakarta (11/1).

Menyikapi hal tersebut, pim­pinan DPR merasa kurang puas dengan penjelasan yang dila­ku­kan Setjen DPR. Karena ang­ga­ran sebesar Rp 20,7 miliar diang­gap tidak masuk akal untuk me­ngerjakan proyek ruangan yang hanya berukuran 10 x 10 meter persegi.

“Saya terkejut karena itu kami tidak tahu dengan model yang terkesan mewah. Itu tidak tepat apalagi anggaran sampai menem­bus sekian miliar,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

Menurut politikus Golkar ini, anggaran yang digunakan untuk renovasi ruangan rapat Badan Ang­garan itu dinilai tidak tepat. Se­jauh mana penggunaan ang­ga­ran itu digunakan sesuai kebutuhan.

Kekesalan juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. Politisi Demokrat meminta agar pihak Kesetjenan DPR bisa menjelas­kan secara rinci anggaran yang te­lah memperburuk citra DPR ini.

“Tidak ada alasan Setjen untuk tidak membuka hal itu. Tidak ada rah­asia negara dalam proyek di DPR, apalagi jika ini menyangkut penggunaan anggaran negara. Setjen harus buka itu kalau pro­se­durnya dijalankan. Ini me­nyang­kut pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 ten­tang KIP dan transparansi yang kita canangkan bersama,” ujar Marzuki Alie.

Bekas sekjen Partai Demokrat mengatakan dirinya sudah me­minta BPK untuk mengaudit se­lu­ruh proyek di DPR. Publik, ha­rus tahu, apa yang mela­tar­belakangi penggunaan anggaran mencapai Rp 20 miliar untuk merenovasi ruangan nganggur untuk ruangan rapat Banggar.

“Publik juga harus tahu alasan­nya mengapa harus produk luar yang dibeli. Kenapa tidak me­ma­kai produk dalam negeri? Saya juga minta KPK untuk meme­rik­sa. Kalau ada unsur korupsinya, tindak. Renovasi ruangan Rp 20 miliar apapun alasannya sudah kelewatan. Melukai publik dan ti­dak sensitife dengan nasib rak­yat,” tegasnya.

“Haram Nginjak Ruangan Itu...”

Fraksi Partai Amanat Na­sional (PAN) mengha­ramkan anggotanya yang duduk di Ba­dan Anggaran untuk meng­gu­na­kan ruang rapat bernilai Rp 20 miliar itu.

Sekjen PAN Taufik Kurnia­wan menegaskan fraksinya mengharamkan pada kadernya di Senayan untuk menggunakan ruangan Banggar tersebut. Ala­sannya, proses renovasi rua­ngan Banggar ini telah melukai hati masyarakat.

“Tentunya akan semakin me­lukai hati masyarakat kalau ke­mudian kami ikut menikmati fa­silitas ruangan Banggar ter­sebut. Karena kami menilai ba­nyak kejanggalan, Fraksi PAN sepakat tidak akan meng­gu­na­kan ruangan itu,” tegas Taufik yang juga wakil ketua DPR itu.

Taufik juga setuju KPK dan BPK turun tangan. Hal ini pen­ting untuk memastikan keb­e­naran nilai proyek renovasi ruang rapat Banggar itu.

“Teman-teman DPR harus bijaksana dalam masalah ini. Jangan kita tidak merasa em­pati. Ini sudah di luar nalar kita,” ujarnya.

Bagi Taufik, duit Rp 20 mi­liar hanya untuk merenovasi rua­ngan yang luasnya 100 me­ter persegi sudah di luar nalar. Bahkan, menurutnya, kalaupun ruangan itu dilapisi dengan emas, harga Rp 20 miliar juga ma­sih lebih banyak.

“Luasnya hanya 100 meter per­segi. Bila dirata-ratakan ber­arti harga per meternya men­capai Rp 20 juta. Itu sama de­ngan harga satu kilogram emas. Andai seluruh ruang dilapisi emas, uang Rp 20 miliar itu pas­ti masih tersisa,” kritik Taufik.

Sementara itu, lima orang ang­gota DPR resmi melaporkan indikasi penyalahgunaan ang­garan renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) ke KPK.

Mereka yakni Bambang Soe­satyo (FPG), Fachri Hamzah (F-PKS), Trimedya Panjaitan (F-PDIP), Akbar Faisal(F-Hanura), Lily Wahid (F-PKB) dan Sya­rifuddin Suding (F-Hanura).

“Kita menyampaikan kepada KPK bahwa ada indikasi penya­lahgunaan anggaran Rp 20 mi­liar tersebut. Angka ini sangat tidak masuk akal,” ujar Sya­ri­fuddin Suding.

Laporan lima anggota DPR ke­pada KPK ini tidak hanya sebatas anggaran Rp 20 miliar untuk renovasi ruang Banggar tapi juga pembangunan lahan par­kir Rp 3 miliar dan toilet yang menelan biaya Rp 2 miliar. “Uang segitu bisa bangun ge­dung lima lantai,” ujarnya.

Pimpinan DPR Geram Sama Sekjen

Buntut dari renovasi ruang sidang Badan Anggaran, Setjen DPR Nining Indra Saleh ter­ancam dipecat dari jabatannya.

Pimpinan DPR sudah kom­pak untuk untuk mengusulkan proses pemecatan Nining ke Presiden Susilo Bambang Yu­dho­­yono. Ketua DPR Mar­zuki Alie membeberkan, saat ini unsur pimpinan sudah mulai gerah dengan sikap yang di­tunjukkan Nining.

Menurutnya, Nining sebagai pejabat birokrasi tertinggi di DPR kurang bertanggungjawab terhadap hal yang sifatnya kontroversial.

“Beliau (Nining—red) itu ese­­lon IA. Artinya pejabat ter­tinggi di DPR. Dia tidak bisa ha­nya melempar persoalan, te­tapi tidak ada tanggung jawab. Seolah-olah ini semua salah pihak lain, saya hanya sebagai pelaksana. Kalau pelak­sana cukup eselon III. Eselon IA itu orang yang mengambil ke­bijakan, menegur kalau di bawahnya tidak benar,” jelas Marzuki.

Karena itu, kata dia, pi­m­pi­nan DPR memberikan teguran keras terhadap Nining. Teguran itu dalam tertulis.

Tak hanya itu, lanjutnya, pim­pinan DPR akan mengu­sul­kan pencopotan Nining. “Ma­yo­ritas pimpinan mere­ko­men­dasikan untuk memecatnya. Kalau semua pimpinan sepakat untuk mengganti, yah kita ganti. Kalau pimpinan usulkan (pemecatan), jadi barang itu,” ucapnya.

Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Ku­molo setuju kalau Nining dipe­cat dari jabatannya. Untuk merealisasikan rencananya tersebut, menurut Tjahjo, pim­pinan dewan cukup meng­gu­na­kan hak mengusulkan per­gan­tian Setjen DPR saja.

“Ini hal biasa, pimpinan punya hak untuk mengusulkan seorang Sekjen DPR diganti dari jabatannya. Saya mendu­kung usulan ini kalau benar akan dilakukan pimpinan,” ujar Tjahjo.

Namun, lanjutnya, bukan ha­nya Sekjen DPR saja yang di­usulkan agar diganti. Pimpinan DPR, kata Tjahjo, perlu juga me­lakukan reformasi di tataran Sekretariat Jenderal dan me­nge­valuasi Badan Urusan Urusan Rumah Tangga (BURT).

“Ketua DPR harus segera usul­kan reformasi Setjen DPR. Kalau perlu minta perwira ting­gi TNI bintang dua sebagai Sek­jen DPR. BURT harus segera evaluasi seluruh perencanaan pem­­bangunan di lingkungan DPR,” ujar Sekjen PDIP ini. [Harian Rakyat Merdeka]