Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Baru Direnovasi Kok Mampet Lagi

Ngintip Toilet Baru Di Gedung DPR

Sabtu, 07 Januari 2012, 08:59 WIB
Baru Direnovasi Kok Mampet Lagi
ilustrasi, Toilet Baru Di Gedung DPR

RMOL. Ade sibuk mengepel lantai toilet di samping ruang rapat komisi VII di lantai dasar Gedung Nusantara 1 DPR, Senayan Jakarta, Kamis siang (5/1).

Setelah lantai bersih, petugas cleaning service ini kemudian ber­­sandar di dinding toilet me­lepas lelah. “Kalau airnya sudah menggenang banyak baru dipel lagi,” kata dia.

Ade mengatakan, genangan mun­cul karena air dari toilet tak me­ngalir lancar ke saluran pem­buangan alias mampet. Padahal, menurut dia, toilet ini belum lama selesai direnovasi.

“Baru dua minggu lalu di­re­no­vasi total, tapi saluran airnya ba­nyak yang tidak berfungsi baik. Mungkin karena (kerjanya) boro­ngan, jadi pengerjaannya kurang maksimal,” katanya mengira-kira penyebab genangan ini.

Pria yang mengenakan kemeja warna biru ini mengatakan, setiap ada orang yang masuk toilet di­rinya harus sigap dengan perala­tan mengepel.

Kalau tidak dibersihkan, gena­ngan air itu bisa menganggu ke­nya­­manan pengguna toilet. Ke­ja­dian ini, masih menurut Ade, ber­langsung sejak seminggu lalu dan belum ada upaya untuk di­per­baikinya. “Kalau bisa se­ce­pat­nya. Soalnya khawatir gena­ngan air bisa semakin meninggi,” katanya.

Ade mengatakan, enam toilet di lantai dasar Gedung Nusantara 1 DPR telah direnovasi total. Se­dangkan toilet di lantai dua ke atas belum tersentuh renovasi ka­rena masih menunggu penge­ce­kan lebih lanjut.

Untuk mengetahui lebih jauh ten­tang kondisi toilet setelah di­renovasi, Rakyat Merdeka me­lihat lebih dekat kondisi toilet yang berada lorong sebelah kanan ruang rapat Badan Legislasi DPR.

Menuju ke toilet harus mele­wati lorong selebar satu meter. Terdapat dua toilet. Di sebelah kanan untuk pria. Sebelah kiri untuk wanita.

Masuk ke dalam toilet tersedia pintu masuk yang terbuat dari kaca putih yang diburamkan. Cara membukanya dengan di­ge­ser. Di belakang pintu masuk se­belah kiri tersedia ruangan se­lebar satu meter untuk tempat wudhu. Hanya satu keran yang disediakan.

Di depan tempat wudhu, ter­da­pat dua wastafel yang dilengkapi dengan cermin. Tak lupa dise­dia­kan tisu dan cairan sabun tangan (hand soap).

Di bagian dinding toilet dilapisi dengan batu granit warna hitam dengan pencahayaan berasal dari lampu yang diletakkan di bel­a­kang cermin.

Empat urinoir disediakan di toilet ini. Tempat kencing ini di­lengkapi mika yang mencegah air seni terpercik ke pakaian.

Untuk buang air besar dise­dia­kan tiga bilik. Tinggi bilik sekitar dua dengan bagian atas dan ba­wah terbuka. Pintu dan dinding bi­lik terbuat dari kaca yang dicat warna putih susu.

Hanya dua bilik yang ber­fung­si. Satu lagi rusak. Tak ada pe­ngu­muman mengenai kondisi klo­set yang rusak ini. Kondisi lan­tai toilet terlihat bersih karena petugas cleaning service selalu sigap membersihkan lantai.

Bau pesing tak tercium. Se­buah pewangi ruangan yang di­pasang di dinding atas rutin me­nyemprotkan parfum untuk meng­harumkan toilet.

Bentuk dan model toilet di lan­tai dasar gedung Nusantara I sama. Rakyat Merdeka mencoba me­ngintip ke dalam toilet di sebelah kiri ruang rapat Komisi VII.

Di toilet ini juga terdapat em­pat urinoir yang dilengkapi mi­ka. Namun hanya tiga yang ber­fungsi baik. Satu lagi tak bisa di­gunakan karena air untuk mem­bilas tak keluar.

Cara membersihkan urinoir ma­sih manual. Setelah kecil, un­tuk membilas perlu menekan tom­bol kecil yang terletak di atas uri­noir. Air pun mengalir dari atas membersihkan sisa-sisa air kencing.

Untuk buang air besar juga di­sediakan tiga bilik yang berseb­e­lahan. Hanya dua toilet yang bisa digunakan, sedangkan satu lagi dalam keadaan rusak. Di depan pintunya ditempel sobekan kertas putih yang bertuliskan “rusak”.

Lantai toilet tampak kotor ka­rena selalu digenangi air bila ada pengguna yang sedang masuk toilet. Petugas cleaning service nam­pak sibuk mengepel lantai agar tidak kotor.

Kepala Biro Pemeliharaan Ba­ngunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR, Soemirat me­nga­takan, renovasi toilet di Gedung Nusantara I dilakukan karena anggota Dewan kerap menge­luh­kan kondisi tempat buang hajat itu. “Ada anggota minta secepat­nya untuk toilet (diperbaiki). Suara-suara itu banyak,” katanya.

Soemirat mengatakan, setelah dicek, kondisi toilet di beberapa lantai di gedung itu memang tak sesuai persyaratan Undang-Un­dang Nomor 28 Tahun 2002 ten­tang Bangunan Gedung.

Undang-undang itu mengatur syarat-syarat teknis toilet yakni yang mencakup aspek kese­la­matan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

“Sekarang yang jadi per­ma­sa­la­han yaitu tingkat kebersihan. Dari segi kesehatan, bau. Itu di­pakai untuk umum juga. Padahal, faktor kesehatan harus dite­kan­kan,” kata Soemirat.

Soemirat menambahkan, toilet di Gedung Nusantara I belum per­nah direnovasi sejak gedung itu di­bangun 17 tahun lalu. Selama ini, hanya dilakukan peme­li­ha­ra­an berupa pergantian keran yang bocor, keramik, dan lainnya.

Soemirat mengatakan renovasi 220 toilet memakan biaya Rp 2 mi­liar. Anggaran diperoleh sete­lah dilakukan survei untuk me­li­hat tingkat kerusakan masing-masing toilet. “Karena kondisi toi­let itu sangat memprihatinkan dari segi keselamatan, segi ke­se­hatan, segi kenyamanan, dan segi kemudahan,” ujarnya.

Soemirat menjelaskan, reno­vasi toilet tidak akan dipukul sa­ma rata. Namun disesuaikan ting­kat keru­sa­kan masing-masing toilet. “Mu­lai dari lantai 2 sampai lan­tai 23 ti­dak sama kerusa­kan­nya. Kami harap semua bisa di­perbaiki. Tapi ka­lau anggaran ti­dak cukup, se­bagian bisa diang­garkan di tahun berikutnya,” katanya.

Setiap lantai di gedung Nu­san­tara I memiliki 10 toilet. Ada per­bedaan toilet untuk pria dan wa­nita. Untuk pria memiliki tiga klo­set, dua wastafel, tempat wudhu dan lima urinoir. Se­dangkan di toilet wanita tak ada urinoir.

Ketua DPR:

Kenapa Semua Yang Dikerjakan Dianggap Salah

Ketua DPR Marzuki Alie siap pasang badan agar proyek reno­vasi toilet bisa berjalan. “Saya, da­lam hal ini siap berbeda pen­da­pat dengan siapa saja yang tidak boleh memperbaiki kerusa­kan toilet anggota DPR.

Masalah anggaran, ada yang bertanggung jawab. Kementerian PU ikut dalam masalah teknisnya dan Sekjen yang bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, toilet di gedung DPR sudah rusak parah. Karena itu ia berharap semua pihak tidak mempersoalkan proyek renovasi toilet ini.

“Sekarang semua sudah tidak rasional lagi karena hanya ingin pencitraan seolah berpihak kepa­da rakyat,” katanya.

Marzuki mempersilakan, ma­syarakat melihat sendiri ba­gai­mana kondisi toilet di Gedung Nu­­santara I. “WC yang mampet. Air tidak mengalir. Untuk wudhu saja menjadi ragu-ragu keab­sa­han­nya, padahal agama menga­jar­kan kebersihan,” katanya.

Marzuki menambahkan, kon­disi toilet sudah berusia 18 tahun dan banyak yang rusak. “Kalau ti­dak diperbaiki sangat jelas kita hanya berpikir tentang citra, su­dah tidak rasional lagi,” katanya.

Marzuki mengimbau LSM ti­dak asal mengritisi DPR. Me­nu­rut­nya, masih ada anggota DPR yang serius bekerja seperti dirinya.

“Bagaimana mungkin, toilet buntu, rusak dibiarkan, dimana logika kita? Kita bekerja untuk rakyat. Seribu empat ratus triliun dana (APBN) yang dibahas di DPR.  Jangan apriori karena per­buatan beberapa orang yang ti­dak amanah sebagai anggota DPR,” katanya.

Marzuki menambahkan, masih banyak anggota yang baik, yang amanah melaksanakan fungsi-fung­si DPR. “Apalagi hanya men­dengarkan LSM yang tidak ada baiknya. Semua yang diker­ja­kan DPR adalah salah,” katanya.

Marzuki ingin ingin menyam­pai­kan, bila rusak wajib hukum­nya diperbaiki. Tidak perlu yang mahal yang penting kuat dan mu­dah dibersihkan.

Tahun Baru, Proyek Baru

Selain proyek renovasi toilet, ada dua proyek yang mulai di­kerjakan pada awal tahun. Yak­ni pengadaan sistem absen elek­tronik (finger print) dan tempat parkir sepeda motor.

Kepala Biro Pemeliharaan Ba­ngunan dan Instalasi Sek­re­tariat Jenderal DPR, Soemirat menje­las­kan pihaknya menga­lo­kasikan anggaran Rp 3,7 mi­liar untuk pe­ngadaan finger print. Seba­nyak 16 alat absen akan dipasang di ruang rapat paripurna DPR.

“Waktu itu, ada vendor yang menawarkan Rp 4 miliar. Se­ka­rang ada yang lebih murah lagi hanya Rp 3,7 miliar. Kita ba­n­dingkan lagi,” kata Soemirat.

Dia menjelaskan, sistem ab­sen ini akan terhubung dengan server. “Jadi nanti sudah ter­in­tegrasi dengan sistem visitor. Itu lengkap ada CCTV dan lain­nya, software-nya ternyata ma­hal,” ujarnya.

Soemirat mengatakan, pe­nga­daan ini sudah disepakati se­mua fraksi. Tender dimulai per 16 Januari 2012. “Tender akan dilakukan terbuka dan trans­paran agar tidak ada ke­curigaan publik,” kata dia.

Sementara untuk proyek tem­pat parkir sepeda motor dis­e­dia­kan dana Rp 3 miliar. “Untuk yang parkir itu sudah dilelang dan sudah mulai jalan,” kata Soemirat.

Ia menjelaskan, kontraktor­nya PT Baitul Rahmat Jaya. Ren­ca­nanya tempat parkir ken­daraan roda dua ini terdiri dari dua lantai. Letaknya di bagian barat.

Tenpat parkir ini mampu me­nampung 2.000 sepeda motor milik staf maupun tamu. Saat ini, tempat parkir DPR hanya mampu menampung 800 motor. “Rencana proyek jalan bulan Januari ini akan segera tuntas,” kata Soemirat.

Forum Indonesia untuk Trans­paransi Anggaran (Fitra) men­curigai ada pemborosan ang­garan renovasi toilet, penga­daan peralatan finger print, dan perbaikan areal parkir motor.

“Menghadapi tahun baru bu­kan kinerja yang mereka be­na­hi, tetapi lebih fokus kepada pro­yek yang yang sangat tidak masuk akal, seperti renovasi toilet DPR, finger print absen, dan parkiran motor,” kata Koor­dinator Advokasi dan Inves­ti­gasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Uchok mencium aroma tak sedap dalam renovasi toilet Rp2 miliar. “Bila ada 220 tolilet yang akan direnovasi, renovasi satu toilet membutuhkan angga­ran Rp 9 juta,” kata dia.

Perhitungan ini, menurut dia, tak masuk akal. Lagi pula, kata Uchok, toilet anggota dewan itu masih bagus dan layak dipakai.

Pengunaan anggaran untuk finger print DPR dan parkiran, sambung Uchok, juga sama bo­ros­nya. “Lihat saja, hari per­tama absen semua anggota de­wan akan hadir. Lama-kela­ma­an, fi­nger print ini juga akan di­politisi alias diakali, di mana ang­gota de­wan tercatat dalam finger print, tapi fisik tidak ha­dir dalam rapat-rapat,” jelasnya.   [Harian Rakyat Merdeka]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA