Markas PSSI Dijaga Satgas Bergaji 100 Ribu Per Hari

RMOL. Kantor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia atau PSSI di Komplek Gelora Bung Karno, Senayan berubah jadi ‘seram’ sejak muncul wacana’‘pendudukan’ oleh Komite’Penyelamat Sepakbola Indonesia atau KPSI.

Suasana itu terasa kemarin siang, saat Rakyat Merdeka, me­nginjakkan kaki ke tempat Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin ber­kan­tor. Puluhan pria berkaos hitam berjajar, men­jaga markas PSSI.

Tak ada satu pun yang berani me­nye­but­kan nama.  Yang jelas di belakang kaos mereka bertu­lis­kan ‘Satgas” mungkin singka­tan­nya Satuan Tugas.

Mereka asyik berbincang-bin­cang, kedua matanya terlihat awas melihat setiap pergerakan di markas PSSI. “Lagi jaga kantor PSSI,” kata seorang pria yang me­ngaku telah menjaga kantor PSSI sejak Senin, (2/1) setelah ada rencana dari anggota KPSI yang akan mengambil alih kantor ini.

Anggota KPSI yang dimaksud adalah Anggota Komite Ekse­ku­tif, Roberto Rouw yang me­nya­ta­kan, KPSI akan mengirimkan su­rat kepada pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno sela­ku pemilik gedung, bahwa KPSI te­lah diamanatkan 2/3 ang­gota­nya untuk mengambil alih ke­we­nangan PSSI. Itu termasuk me­ngambilalih kantor PSSI yang akan dijadikan sebagai ‘rumah’ KPSI, hari Senin (2/1).

“Kami disuruh bos kami untuk menjaga kantor dari orang-orang yang ingin mengambil alih sam­pai dengan kondisi aman,” tam­bah pria berkulit gelap ini.

Kata dia, anggota Satgas yang menjaga PSSI ada 70 orang. Tapi, dia tak mau menyebut nama-namanya. Jumlah tersebut bisa bertambah menjadi 100 orang bila keadaannya genting. “Seperti  Selasa kemarin (3/1) ka­­rena ba­nyak pengurus PSSI yang datang, maka jumlahnya diper­ba­nyak, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Bila suasana sedang tenang, katanya, yang jaga hanya 70 orang yang berasal dari salah satu ormas kedaerahan yang berada di Jakarta. Anggota Satgas, jelas­nya, terbagi dua. Ada yang ber­kaos resmi bertuliskan “Satgas” ada juga yang berpakaian preman.

Berapa honornya? Pria yang berprofesi sebagai tukang steam motor ini mengaku mendapat ho­nor sebesar Rp 100 ribu setiap harinya. “Tapi makan dan minum ditanggung sendiri, karena pa­ni­tia nggak mau repot-repot nyiapin makanan,” katanya.

Sistem kontrak pengamanan di Kantor PSSI berjangka waktu satu hari dari mulai pukul 09.00-18.00 WIB. “Kalau dibutuhkan besok dikontak lagi sama pa­nitia,” katanya.

Tak hanya ‘seram’ di luar, kan­tor PSSI terasa tegang begitu ingin masuk ke dalam. Tanpa izin petu­gas, jangan harap bisa nye­lo­nong ke dalam. Pintu gerbang masuk se­lebar lima meter hanya dibuka tak kurang dari satu meter. Pulu­han Satgas juga nampak ber­jaga-jaga di pintu pagar dengan mimik serius.

Setiap orang yang ingin masuk kantor PSSI dan tidak me­nge­na­kan tanda pengenal tidak akan di­perbolehkan masuk lebih da­lam. Hanya yang mengenakan tanda pengenal yang boleh masuk.

Masuk lebih dalam ke kantor PSSI, di depan pintu masuk di­jaga dua Satgas. Mereka akan me­ngawasi setiap pengunjung yang masuk ke kantor pengurus sepak bola. Rakyat Merdeka tidak diperbolehkan masuk lebih dalam karena belum membuat janji de­ngan pengurus PSSI.

KPSI Buka Kantor Di Eks Badan Futsal

Nggak Jadi Rebut Kantor PSSI

Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) bersikeras membuka kantor sendiri, tapi PSSI tetap tidak menghiraukan.

KPSI yang terus mewacanakan Kongres Luar Biasa (KLB) sempat mencetuskan rencana bekerja di kantor PSSI, namun diurungkan. Mereka kemudian memilih eks kantor Badan Futsal Nasional (BFN) yang juga berada di kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

“Kita bikin kantor sendiri, tem­patnya lagi dibereskan. Saya beum cek, apa sudah selesai atau belum. Ya, dekat sekretariat Persija, di samping Pintu Utama Senayan,” ujar Ketua KPSI, Toni Apriliani.

Toni mengatakan, meski KPSI memiliki kantor sendiri, dirinya tetap akan mengunjungi kantor PSSI, sebab masih merasa seba­gai anggota Komite Eksekutif. Padahal ia dan tiga orang lainnya, yaitu La Nyalla Mattalitti, Ro­berto Rouw dan Erwin Dwi Bu­dia­wan sudah dipecat keang­go­taannya oleh Komisi Etik PSSI. “Saya tetap sebagai Exco. Kita abaikan saja lah, karena tidak ada urusan dengan kode etik,” ujarnya.

Direktur Organisasi PSSI, Agus Yas­min, mengatakan tin­da­­­kan KPSI yang akan me­ngambil alih kantor PSSI tidak­lah benar. “Sam­pai saat ini saya belum per­nah men­dengar secara langsung me­nge­nai apa yang menjadi niat KPSI untuk ber­kan­tor di PSSI,” katanya.

Agus menambahkan, bagaima­na­pun juga PSSI akan tetap mem­pertahankan tempat ini. Karena tempat ini adalah milik Gelora Bung Karno (GBK), artinya tem­pat ini milik pemerintah.

“Kalau mereka mau mema­kai­nya, harusnya dengan cara yang benar. Siapapun boleh-boleh saja me­makai kantor ini, tapi ada mekanismenya,” katanya.

Mengenai pengamanan kantor PSSI, Agus mengatakan, akan ditingkatkan, karena gedung ini adalah aset negara. “Kami akan ber­jaga-jaga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan akan mengerahkan 50 tenaga keamanan lokal yang siap me­nga­mankan kantor PSSI dari pi­hak-pihak yang tidak ber­tang­gung jawab,” jelasnya.

Djohar Mikir Terbangkan Timnas U-17 Ke Hong Kong

Ketua Umum PSSI, Djohar Ari­fin Husin mengingatkan ke­pada seluruh pengurus PSSI agar tetap fokus dan konsentrasi pada program yang dicanangkan. Me­reka diminta agar tidak ter­pe­nga­ruh dengan berbagai masalah, se­perti permintaan Kongres Luar Bia­sa (KLB) dari 452 anggota PSSI.

“Biarlah ini ada tim yang me­ngurusnya. Karena masya­rakat, rakyat sepak bola lelah dan mung­kin muak dan bosan melihat situasi saat ini,” katanya.

Djohar mengatakan, pihaknya berpedoman pada surat FIFA yang menegaskan untuk me­ngam­­bil tin­dakan. “Sebelum me­ngambil tin­dakan inilah kita perlu duduk bersama dengan kepala dingin. Apa sih untungnya, apasih rugi­nya. Kami berharap semua bisa kem­bali ke pangkuan PSSI,” katanya.

Memasuki tahun 2012, banyak program yang harus dijalani PSSI. Selain menerbangkan tim­nas U-17 untuk mengikuti kejua­raan Asia di Hong Kong, PSSI juga harus menyiapkan skuad Timnas U-20 untuk kejuaran se­pak­bola Sultan Hasanah Bolkiah di Brunai Darussalam dan Pra Piala Dunia (PPD) yang menyi­sa­kan satu pertandingan melawan tuan rumah Bahrain pada Feb­ruari mendatang.

“Kami juga meminta kepada yang menangani timnas untuk membentuk tim SEA Games. Pada saat ini juga harus kita per­siapkan, karena SEA Games ta­hun depan. Jadi, waktu kita sa­ngat singkat, tinggal setahun lagi. Jadi tim SEA Games harus mulai kita persiapkan mulai dari seka­rang,” katanya.

Delapan Klub Gugat Ke Pengadilan Jakpus

Delapan tim Indonesia Su­per League (ISL) yaitu Per­si­pura, Persiba Balikpapan, Per­sija, Mitra Kukar, Persiwa, Per­sela, Arema, dan PSPS Pe­kan­baru melaporkan PSSI ke Pe­nga­dilan Negeri Jakarta Pusat. Tim-tim tersebut menilai PSSI di bawah kepemiminan Djohar Arifin Husin tidak menjalankan amanah Kongres Tahunan PSSI di Bali, Januari 2011.

Sekjen Komite Penyelamat Se­pakbola Indonesia (KPSI), Hinca Pandjaitan mengatakan, Kedelapan klub menuding Djo­har tidak memberikan hak me­reka sebagai klub untuk men­jalankan amahan Kongres Bali. Hal ini dianggap sangat me­ru­gi­­kan klub dari sisi bisnis mau­pun legal.

Poin lain dari Kongres Bali yang tidak dijalankan PSSI sam­bung Hinca adalah terkait pembagian saham 99 persen bagi klub-klub ISL, dan soal penyelenggaraan kompetisi yang seharusnya dilaksanakan oleh PT Liga Indonesia.

De­ngan dibekukannya PT Liga oleh PSSI, klub-klub ISL diru­gi­kan secara legalitas, dan juga tidak diakui PSSI memiliki ma­yoritas saham sehingga klub ter­ancam kehilangan haknya.

Hinca menjelaskan, sangat jelas, dalam statuta, salah satu tu­gas ketua umum adalah untuk melaksanakan keputusan yang dikeluarkan dalam kongres. Maka, semua produk kongres ter­masuk di Bali itu wajib dija­lan­kan,” tambah Hinca.

Tidak hanya dilaporkan ke Pe­nga­dilan Negeri Jakarta Pu­sat, PSSI juga dilaporkan ke Court of Arbitration for Sport (CAS) yang bermarkas di Swiss. Namun kali ini, yang men­jadi pelapor adalah KPSI menyikapi terkait desakan Kong­res Luar Biasa (KLB).

Menurut Hinca, KPSI me­min­ta CAS untuk mendesak FIFA dan AFC menyetujui, dan memfasilitasi KLB. La­poran ke­pada CAS itu sudah masuk agen­da sidang, dan dalam wak­tu dekat akan mulai diproses.

Hinca menjelaskan, pihaknya menggunakan beberapa cara yang dibenarkan untuk meng­ge­lar KLB. Salah satunya mela­lui pengadilan arbitrase.

“Kami juga sudah berkirim su­rat ke FIFA dan AFC terkait dengan mosi tidak percaya, dan per­mintaaan KLB dari anggota PSSI. Kami minta secara resmi mereka memerintahkan agar menggelar KLB sesuai pasal 31 Statuta,” katanya.

Menanggapi gugatan terse­but, Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin mengatakan, lang­kah tersebut harus dilakukan sesuai aturan.

“Itu hak mereka. Kami tak bisa halangi. Silakan saja. Soal gugatan Persipura, semua sudah ada jawabannya. Mereka sudah kirim surat pada AFC, dan su­dah ada jawabannya langsung ke Persipura,” katanya.

Djohar menegaskan, semua ada aturannya. Itu memang hak mereka menggugat. “Tapi hak kami juga untuk menjalankan organisasi,” katanya.

Djohar tak ingin menanggapi gugatan terhadap PSSI terlalu jauh. Bekas staf ahli Menpora itu mengaku ingin fokus pada pekerjaan PSSI. Sedangkan me­ngenai desakan KLB, Djohar me­ngaku sudah ada tim khusus yang sedang mem­verifikasi berkas tuntutan tersebut.

“KPSI mengajukan surat kepada PSSI tanggal 23 De­sem­ber 2011, dengan data-data pen­dukung. Nah itu kan harus di­periksa. Kami sudah bentuk tim verifikasi untuk memeriksa apa-apa saja surat mereka yang di­ma­sukakn untuk kami. Karena saat surat masuk kami lagi libur natal dan tahun baru, jadi baru diproses,” katanya.

Sekjen PSSI Tri Gustoro ber­janji akan bekerja dengan cepat untuk memeriksa berkas-berkas desakan Kongres Luar Biasa yang diberikan Forum Peng­prov PSSI (FPP). Tim ini terdiri dari 11 orang pengurus PSSI.

Gustoro mengatakan, pihak­nya akan melihat terlebih dahu­lu data yang disampaikan. “Klub­nya apa benar anggota kita. Kita cek. Kita kan ada data anggotanya,” katanya.

Gustoro mengatakan, rabu ini (4/1) tim rencananya akan me­nyocokkan data dengan daftar anggota PSSI, setelah itu pihak­nya akan menyeleksi berkas tersebut satu per satu.

“Kalau bisa hari ini selesai, tapi kan ti­dak mungkin. Kita coba usa­hakan lebih cepat, lebih baik,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]