Penambang Liar Menggila, Rusak Lahan Reklamasi

RMOL. Bermodalkan kaca mata menyelam dan selang, seorang penambang nyebur ke laut di kawasan Sungailiat, Bangka Belitung.

Selang dihubungkan ke kom­presor yang memompakan udara terus menerus. Dengan alat bantu napas ini, penambang bertahan di bawah air sampai berjam-jam.

Bahaya keracunan gas kar­bon­dioksida (CO) maupun dekom­pre­si tak menciutkan nyali. Pe­nam­bang terus mengaduk-aduk dasar laut demi segenggam pasir timah. Aktivitas penambangan liar (illegal mining) seperti ini sudah berlangsung belasan tahun. Disebut liar, lantaran tak me­ngantongi izin.

“Inilah Bangka. Kalau kata orang di Bangka ini di bawah kaki kita duit. Di bawah badan kita duit. Apa artinya? Kita ber­diri di bawah ada timah. Kita ti­dur di bawah ada timah,” ucap Mahdi (40), satu dari puluhan pe­nambang liar di daerah Sungai­liat, Bangka Belitung.

Mahdi dan dua rekannya setiap hari melakukan pekerjaan itu dari pagi sampai sore hari. Penuh ri­siko dan itu disadari berbahaya.

“Kita tukar pikiran saja, kata orang illegal. Kita ini kayak orang kawin siri. Menurut agama sah, menurut pemerintah tidak sah kan. Katanya illegal, tapi kan kita nggak nyolong. Kalau kita kerja kan semua ada risikonya, baik di darat, di laut dan di uda­ra,” terang Mahdi.

Pendapat itu diangguki penam­bang liar lainnya, Samsiar. Ia menganggap kebutuhan hidup di Bangka relatif tinggi. Dengan me­nambang timah, Samsiar bisa menghidupi keluarga dan mem­ba­ngun rumah yang nyaman.

“Kalau dulu itu susah, kerja se­ra­butan. Kan anak sekarang su­dah besar-besar. Kadang kerja, ka­dang nggak. Kalau jadi supir, dapat berapa sehari? Cuma Rp 30 ribu. Semenjak ada TI (tambang ilegal) ini berubah hidup. Rumah aja dulu pakai kayu, sekarang pakai beton, biarpun kecil.”

Lain lagi komentar Rifky. Le­laki tanggung itu bilang, keba­nya­kan masyarakat di bumi Las­kar Pelangi ini berdalih pe­nam­bangan tanpa izin itu sah. Ma­sya­rarakat menganggap PT Timah—perusahaan negara yang menda­pat konsesi melakukan penam­ba­ngan di Bangka—tak ber­kon­tr­i­bu­si terhadap urusan ‘perut’ mereka.

Ini diperparah lagi dengan isu yang diembuskan bahwa perus­a­haan itulah yang merusak ling­ku­ngan di sini karena aktivitas penambangannya.

 â€œApakah masyarakat tidak melihat para penambang, pe­nam­pung timah ilegal yang hanya bisa memperkaya diri sendiri tan­pa melihat dampak ke depan un­tuk anak cucu kita nanti. Terus te­rang, saya ‘anak timah’. Dari mu­lai SMA dibayarin sampai lulus, dikasih buku,” tutur Rifky.

Dalam film Laskar Pelangi yang diangkat dari novel karya Andrea Hirata digambarkan kesi­bukan masyarakat berangkat ke area penambangan saat pagi hari. Kondisi ini tak jauh berbeda di lapangan. Begitu banyak pen­d­u­duk yang menjalani pekerjaan se­bagai penambang, sehingga pu­sat-pusat kota di Bangka dan Be­litung terlihat lengang pada jam kerja. Praktis, tidak banyak ke­giatan perkantoran di Babel.

Jalanan yang luas dan mulus tampak lengang. Kalau pun ada ke­ramaian, lebih terpusat pada ruang-ruang belajar dan publik, se­perti sekolahan. Lebih dari 50 per­sen masyarakat Babel meng­gan­tungkan hidup dari menambang.

Karena hanya mengandalkan timah sebagai sandaran hidup, ma­syarakat berlomba untuk mengkavling wilayah penam­bangan. Bahkan sebagian tidak peduli bahwa area yang mereka tam­bang merupakan lahan PT Timah.

Selain menyerobot lahan dan merusak lingkungan, penam­ba­ngan liar mengganggu bisnis pe­ru­sahaan negara itu. Padahal, PT Timah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) di Babel.

 â€œBisa dibayangkan, sekarang ini total produksi PT Timah kalah dari total timah yang ditambang oleh tambang inkonvensional,” ke­luh Direktur Utama PT Timah, Wachid Usman. Tambang inkon­ven­sional yang dimaksudnya adalah penambang yang tak me­miliki izin.

Menurut Wachid, para penam­bang liar biasa beroperasi di wi­layah usaha pertambangan milik PT Timah, baik yang sudah diolah maupun lahan reklamasi.

Tak sulit untuk menemukan jejak penambang liar di lahan yang telah direklamasi. Para pe­nambang meninggalkan banyak lubang bekas penggalian.

“Namun akhirnya, PT Timah yang disalahkan, karena lubang-lubang menganga yang diting­gal­kan para penambang ilegal be­ra­da di wilayah pertambangan kami,” tutur Wachid.

Menjamurnya penambang ilegal karena difasilitasi smelter atau peleburan timah milik pe­ngusaha-pengusaha yang tidak memiliki IUP.

“Para pengusaha ilegal akan menampung timah-timah dari para penambang liar dan men­jual­nya ke luar negeri. Total pro­duksi dari aktivitas itu kemudian melebihi jumlah yang dihasilkan PT Timah,” jelas Wachid.

Keluarnya timah Bangka me­la­lui smelter itu sudah ber­lang­sung menahun. Dampak dah­syatnya, kata Wachid, Indonesia tak bisa mengendalikan harga internasional walaupun menyup­lai 50 persen timah dunia.

Negara-negara seperti Malay­sia, Singapura dan Thailand yang se­cara geografis bukanlah peng­hasil timah justru berperan dalam menentukan harga timah dunia.

“Kita tak berdaya mengontrol timah di pasar internasional, ka­rena terlalu banyak penye­lun­du­pan,” jelasnya.

Maraknya penyelundupan memunculkan kesepakatan para produsen timah di Bangka untuk menerbitkan kebijakan mora­torium ekspor.

Meski menuai kontroversi, mo­ratorium dipertahankan sampai akhir tahun. Sebab tujuannya untuk menaikkan posisi tawar Indonesia di pasar timah inter­­nasional.