Condong Usung Kader Sendiri, Belum Berani Terang-terangan

RMOL. Setelah Rano Karno digaet Atut Chosiyah untuk jadi pendampingnya di pemilihan gubernur-wakil gubernur (Pilgub) Banten, PDIP sepertinya tak punya kader lagi yang bisa dijagokan untuk Pilgub DKI Jakarta. Partai moncong putih ini pun mulai menjaring bakal calon (balon) dari luar.

Pendaftaran balon gu­ber­nur dan wakil gubernur telah di­bu­ka. Salah satu tempat pendaf­taran di kantor PDIP Jakarta di Jalan Tebet Raya 46, Jakarta Se­la­tan. Bagaimana suasana pen­daftaran itu? Rakyat Merdeka mencoba mengintipnya.

Menginjakkan kaki di tempat ini, dua minibus putih dengan logo moncong putih parkir di ba­gian kanan teras bangunan ber­lan­tai tiga ini.

Satu di antaranya mo­bil medis. Satu lagi untuk Ba­dan Penang­gulangan Bencana (Baguna). Di bagian depan kedua minibus teronggok sebuah perahu karet.

Sementara di sisi kiri teras ter­dapat tumpukan ribuan batang bambu. Tumpukan yang menca­pai setinggi 1,5 meter ini tampak memenuhi sisi teras itu. Sehingga ruang tersisa untuk pintu masuk hanya empat meter.

Beberapa poster bergambar presiden pertama, Sukarno berte­baran di tempat ini. Juga di span­duk besar berukuran 7x4 meter. Pos­ter ketua umum PDIP M­e­ga­wa­ti Sukarno Putri tak kalah me­ra­maikan dinding depan kantor ini.

Ketika Rakyat Merdeka me­ngun­jungi tempat ini, suasananya terlihat sepi. Hanya ada seorang pria berkaos PDIP yang berjaga. Pria yang memakai peci putih ini ngaso di meja di sisi kiri pintu sam­bil menikmati segelas kopi panas.

Melihat lebih jauh ke bagian dalam, suasananya tak jauh berbeda. Sepi. Ruangan-ruangan milik pengurus PDIP Jakarta terlihat kosong tak berpenghuni.

Pengamatan Rakyat Merdeka, belum terlihat meja panitia pen­daftaran balon gubernur dan wa­kil gubernur di tempat ini. Span­duk atau baliho yang me­nan­da­kan dibukanya pendaftaran juga tak tampak.

Muhamad Nuh, kader PDIP yang ditemui di sini mem­be­nar­kan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur sudah dibuka. “Tapi panitia pendaftaran belum dibikin. Mungkin mulai rame minggu depan,” ujar anggota Satgas PDIP itu.

Partainya memang belum me­lakukan sosialisasi secara terbuka sehingga belum ada orang yang mendaftar. “Dari beberapa nama yang santer bakal nyalon, baru Pak Nono Sampono yang sudah main ke sini. Beliau datang ke sini jauh sebelum pendaftaran ca­gub DKI dibuka,” ungkap Nuh.

Kedatangan Nono ke sini meninggalkan sejumlah jejak. Dua poster bekas komandan Pa­su­k­an Pengamanan Presiden (Paspampres) di era pemerintah Gus Dur dan Megawati ini ter­lihat di pintu masuk.

“Jakarta Harus Lebih Baik, Tertib, Aman dan Damai. Perlu Pemimpin: Amanah, seperti Bang Husni Thamrin. Cerdas dan Tegas, seperti Bang Ali. Berani, seperti Bang Yos.” Begitulah isi dari salah satu brosur tersebut.

“Ketika datang Pak Nono ninggalin brosur yang dipasang di pintu itu,” ucap pria yang biasa disapa Nuy ini  sambil menunjuk dua brosur bergambar Nono di pintu masuk.

Seorang pengurus sekretariat PDIP Jakarta membisikkan, pihaknya belum terang-terangan membuka pendaftaran lantaran masih ada perdebatan di internal.

“Keinginan internal PDIP Ja­karta untuk calon DKI-1 (gu­ber­nur) atau DKI-2 (wakil gubernur) harus dari kader. Sejauh ini dari DPP sampai ke bawah condong­nya pengen Boy Sadikin,” ujarnya.

Ia membenarkan dari beberapa nama kandidat baru Nono Sam­pono yang datang. “Pak Nono waktu itu datang cuma sowan sama pengurus. Terus beliau min­ta izin numpang nempel brosur, kita silakan saja. Nanti nggak di­kasih, dikirain kita nggak de­mok­ratis,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Ke­tua PDIP Jakarta, Dwi Rio Sam­bodo mengatakan, berdasarkan hasil rapat gabungan DPP, DPD, DPC dan Fraksi PDIP DPRD DKI, Rabu malam (21/9) memu­tuskan sesegera mungkin mem­bu­ka pen­daftaran cagub dan cawagub.

Pendaftaran bisa dilakukan di tiga tempat yakni, DPP, DPD DKI Jakarta dan kantor-kantor DPC. Dibuka sampai November. “Sekarang ini masih membenahi ke­lengkapan-kelengkapan admi­nistrasi pendaftaran. Tapi kepu­tusannya memang sudah dimulai bulan ini,” ujarnya.

Lantas, apa saja persyaratan yang harus dibawa pendaftar? Kata Rio, persyaratan normatif membawa biodata. Persyaratan khusus ada dua.

Pertama, menyiapkan visi ten­tang empat pilar kebangsaan yaitu, pandangan si calon tentang negara kesatuan RI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. “Karena itu bagian terje­ma­han ideologi perjuangan partai. Mekanismenya sedang kita sem­purnakan agar nanti jadi panduan pendaftar untuk bisa memenuhi itu,” ungkapnya.

Kedua, kata Rio, pendaftar ha­rus memaparkan pandangan mereka tentangan desain kebija­kan politik yang prorakyat. “Ke­bi­jakan itu tentunya yang ber­basis pada perjuangan ber­keadi­lan sosial untuk konteks Jakarta. Ini sa­lah satu kekhususan materi ke­leng­kapan syarat,” ujarnya.

Jangan Cuekin Partai Bila Terpilih

Bursa calon gubernur DKI Jakarta semakin hari semakin ramai. Namun, belum terdengar nama yang bakal diusung PDIP.

Lantas, apa saja kualifikasi yang harus dipenuhi calon yang ingin mendapat dukungan partai ini? Wakil Ketua PDIP Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengatakan, par­tainya menitikberatkan tiga poin.

“Pertama, jelas komitmennya terhadap empat pilar kebangsaan. Ini penting di tengah ancaman di­sintegrasi yang mengancam ke­utuhan bangsa, apalagi Jakarta sebagai pusat kekuasaan di Indonesia,” ujarnya.

Kedua, calon akan meng­hasil­kan kebijakan-kebijakan politik prorakyat dan berkeadilan sosial. Menurutnya, pembangunan se­besar apapun tanpa dilandasi pan­dangan strategis dan ideologis, hanya memberikan kemanfaatan bagi segelintir orang.

Ia mencontohkan persoalan ke­macetan, banjir, kemiskinan, ren­dahnya layanan kesehatan dan pendidikan di Jakarta merupakan dampak pembangunan yang ha­nya memperhatikan kepen­tingan segelintir pihak.

“Selain memiliki pandangan strategis dan ideologis, punya keberanian, kecerdasan dan jejak rekam yang jelas. Kita bisa lihat dari perjalanan mereka ketika men­jalani aktivitas sosial dan politik . Itu akan menjadi pertim­bangan dalam pembobotan,” ujarnya.

Poin penting ketiga, kata Rio, calon harus mampu membangun sinergi dengan partai. Sebab, lan­jut­nya, partai punya kepentingan ideologi, politik, dan organisasi.

“Jangan sampai masalah yang dihadapi rakyat dan ditangkap pa­­tai tidak ditindaklanjuti dengan pemecahan masalah di tingkat kebijakan pemda,” ujarnya.

Percuma dari Militer Kalau Masih Takut

Bagaimana dengan latar belakang calon? Apakah PDIP punya kriteria tertentu? Wakil Ketua PDIP Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengatakan, partai­nya tidak mempermasalahkan latar belakang pemimpin DKI ke depan.

“Yang penting, pemimpin ibukota nanti harus berani, te­gas, cerdas, dan punya tero­bo­san jitu untuk mensejahterakan rakyat. Percuma saja, kalau ber­latar belakang militer tapi masih takut-takut,” kata Rio.

Melanjutkan keterangannya, Dwi mengaku, partainya masih terus mengkaji sejumlah tokoh, baik lokal ataupun nasional guna diusung sebagai calon gu­bernur periode 2012-2017.

“Kita terus mensurvei guna mengukur persepsi publik ter­ha­dap pilkada dan para bakal ca­lon. Baik popularitasnya ataupun elektabilitasnya,” je­lasnya. Setelah itu, lanjut Dwi, me­nyiap­kan konsep da­sar se­bagai kontak politik atau per­janian politik terha­dap calon nanti.

Sejauh ini, sejumlah nama dari luar partai tengah diti­mang-timbang. Mereka yakni Nach­rowi Ramli, Fauzi Bowo, Djan Faridz, Triwisaksana, Priya Ra­madhani, Tantowi Yahya, Pri­jan­to. Sementara dari internal di antaranya Boy Sadikin dan Joko Widodo yang kini Wali Kota Solo.

Sebelumnya, politisi PDIP Boy Sadikin menilai, figur yang cocok memimpin Jakarta memiliki latar belakang militer. “Minimal jen­deral bintang tiga (letnan jenderal) agar koor­di­nasi dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro bisa lebih lu­wes,” ujar Boy.

Sosok militer dibutuhkan lan­­taran gubernur harus bisa mem­­berikan rasa aman, nya­man serta menciptakan keter­ti­ban bagi warga Jakarta. Da­lam menata ibu kota tak cukup mengandalkan popularitas saja.

“Apakah menjamin tokoh yang populer akan membawa Jakarta lebih baik memimpin Jakarta? Tidak boleh coba-coba tapi harus punya kemampuan di atas rata-rata,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Boy, DPP PDIP masih terus melaku­kan survei. “Seharusnya parpol punya sikap dalam menentukan cagub. Tidak semata-mata ha­nya mengan­dalkan survei dalam penjaringan­nya. Kalau ada figur eksternal yang layak dan mumpuni untuk diusung sebaiknya diberi kesempatan. Ka­lau yang diusung kurang popular, ya tugas parpol mendongkrak popularitas sang calon.”   [rm]