RMOL. Wikileaks terus membocorkan kabel-kabel diplomatik yang dikirim ke Washington. Termasuk dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Yang terbaru menyinggung soal Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat.
Sinar matahari pagi masih saÂmar-samar. Waktu baru menunÂjukÂkan pukul 09.00 WIB awal April 2008. Labatt pejabat dari KeÂmenterian Kehakiman AmeÂrika ditemani DOJ InterÂmiten peÂtugas Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta menÂdatangi Gedung BNP2TKI di JaÂlan Gatot Subroto, Jakarta SeÂlatan.
Mengenakan kemeja batik, Jumhur telah menunggu di ruang kerjanya di lantai dua. Ditemani satu pegawai yang dari BNPÂ2ÂTKI, Jumhur menyambutnya kedatangan mereka dan menjabat erat tangan sebagai tanda samÂbutan hangat. Bersalaman selesai, keÂdua pejabat Amerika itu diperÂsilakan duduk di kursi yang telah tertata rapi.
Dua cangkir kopi disuguhkan kepada tamu dari Amerika. SeÂmentara Jumhur dan bawahÂannya memilih teh manis hangat.
“Good morning Mr Jumhur,†sapa Labatt.
“Fine,†jawab Jumhur.
Usai melakukan sapaan akrab, Labatt melanjutkan pembicaraan dan meminta informasi mengenai agenda pencegahan terhadap perdagangan manusia.
Labatt melihat BNP2TKI mamÂpu bertindak lebih jauh unÂtuk memberikan perlindungan terÂhadap para TKI yang bekerja di Luar negeri.
“Apa saja langkah nyata yang sudah dilakukan pemerintah InÂdonesia untuk menanggulangi perÂdagangan orang,†tanya Labatt.
Mendengar pertanyaan terseÂbut Jumhur menjelaskan bahwa BNP2TKI telah melakukan berÂbagai macam upaya untuk mengantisipasi perdagangan orang (trafficking) di luar negeri.
Langkah pertama, menunda pemberangkatan terhadap PelakÂsana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diketahui memberangkatkan TKI di bawah umur.
Langkah berikutnya menunda pemberangkatan TKI bila dibeÂrangkatkan dibukan negara tuÂjuan. Jumhur juga menjelaskan pihaknya melakukan penggereÂbekÂan terhadap PPTKIS yang meÂlakukan perekrutan TKI di luar prosedur yang sudah diteÂtapkan.
Langkah keempat, membeÂrangÂkatkan TKI yang sudah meÂmiliki Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). Hal ini dilaÂkuÂkan karena dalam kartu terseÂbut berisikan 36 item informasi meÂngenai TKI yang bertujuan meÂlinÂdungi orang yang bersangkutan.
Terakhir, memberikan pelatihÂan selama 200 jam atau satu bulan terhadap TKI khususnya pemÂbantu rumah tangga yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
Mendengar informasi tersebut, Labatt memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya BNPÂ2TKI. Labatt memberikan inforÂmasi bahwa pihak Kementerian Kehakiman Amerika Serikat akan membuat pelatihan di beÂberapa kota di Indonesia yang beÂkerja sama dengan KeÂmenterian Tenaga Kerja.
Pelatihan tersebut, bertujuan mendidik peserta tentang hukum anti perdagangan dan hukum InÂdonesia yang berlaku. MeÂneÂkankan pentingnya penangÂguÂlangan perdagangan manusia. Dan memberikan pemahaman terÂhadap pegawai yang ada di BNP2TKI bahwa mereka meÂmiliki peran dan tanggung jawab dalam memerangi perdagangan manusia.
Di akhir pertemuan dibuat keÂseÂpakatan untuk membuat proÂgram pelatihan penanggulangan perdagangan orang dan meminta dua pejabat dari BNP2TKI untuk mengikuti pertemuan tersebut.
Jumhur mengapresiasi perminÂtaan tersebut dan akan mengirim dua pejabatnya mengikuti peÂlatihÂÂan. Setelah sejam melakukan pertemuan, kedua pejabat AmeÂrika itu pergi meninggalkan gedung BNP2TKI.
Pertemuan antara Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat deÂngan pejabat kehakiman Amerika teÂrekam dalam bocoran WikiÂLeaks yang di-posting akhir AgusÂtus lalu.
WikiLeaks atau Wikileaks adalah organisasi internasional yang mengungkapkan dokumen-doÂkumen rahasia negara dan perÂusahaan kepada publik melalui situsnya di www.wikileaks.ch.
Jumhur membenarkan inforÂmaÂsi dari dari Wikileaks meÂngeÂnai adanya pejabat Amerika yang bertemu dengannya. “Pertemuan itu dalam rangka monitoring perÂdagangan orang di seluruh dunia,†katanya.
Jumhur menjelaskan, perteÂmuan tersebut bisa terlaksana karena sebelumnya telah terjadi surat menyurat antara BNP2TKI dengan Kedutaan Besar Amerika SeriÂkat di Jakarta untuk memÂbaÂhas strategi pencegahan perÂdaÂgangan orang.
Bekas aktifis buruh ini mengaÂtakan pertemuan dengan pejabat KeÂmenterian Kehakiman AmeÂrika berlangsung dua kali. PertaÂma, berlangsung di kantor BNP2ÂTKI dan kedua di tempat pelaÂtihan di Batam, Kepulauan Riau.
Jumhur menjelaskan, pelatihan yang diselenggarakan KemenÂteÂrian Kehakiman Amerika yang beÂÂkerjasama dengan KeÂmenÂterian Tenaga Kerja dan TransÂmigrasi sangat besar manfaatnya. SeÂbab, memberikan berbagai macam pengetahuan tentang pencegahan perdagangan orang.
Bahkan setiap tahun, kata JumÂhur, Amerika Serikat mengeÂluarÂkan tingkatan atau Tier meÂngenai seberapa besar perlindungan dan perÂhatian negara terhadap perÂdagangan orang.
Jumhur menjelaskan, Tier 1 berÂarti baik. Tier 2 sedang dan Tier 3 buruk. “Alhamdulillah InÂdonesia masuk di Tear 2,†kataÂnya. Sebelumnya, Indonesia maÂsih watch list untuk Tier 2.
Jumhur mengaku tidak khaÂwaÂtir dengan adanya bocoran dari WiÂkiLeaks karena informasi yang disampaikan bersifat positif dan tidak ada yang negatif sedikitpun. “Yang saya bingung kenapa WikiLeaks bisa punya data ini,†katanya.
Jumhur mengatakan, bocoran ini bukan rahasia negara. Bagi dia, semakin semakin banyak yang mengetahui informasi ini seÂmakin bagus.
Dengan adanya pertemuan deÂngan pejabat Kehakiman AmeÂrika, menurut Jumhur, maÂsyaÂraÂkat dunia bisa tahu apa yang teÂlah dilakukan Indonesia untuk menÂcegah perdagangan maÂnusia.
Kabel diplomatik yang diÂboÂcorkan Wikileaks menyinggung sejumlah orang penting di neÂgeri ini. Mulai dari presiden, menteri sampai gubernur.
Koran Australia The Age perÂnah mengutip informasi dari WikiLeaks mengenai Presiden SBY. Koran itu lalu meÂnuÂrunÂkan dalam berita berjudul “YuÂdhoyono Abused Powerâ€.
Menko Polhukam Djoko SuÂyanto membantah seluruh isi berita koran itu. Menurut dia, informasi dari Wikileaks yang dikutip koran itu sangat mentah.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sampai memanggil Dubes AS Scott Marciel. Ia meÂnyampaikan protes Pemerintah Indonesia dan menyatakan tak satu pun laporan itu yang benar.
Usai bertemu Marty, Scot MarÂciel menyatakan, rasa priÂhatin yang mendalam kepada PreÂsiden SBY dan seluruh maÂsyaÂrakat Indonesia. “Jenis pubÂlikasi ini sifatnya sungguh tidak bertanggung jawab,†katanya.
Bekas wakil presiden Jusuf Kalla pun sempat disinggung dalam kawat diplomatik yang diÂbocorkan Wikileaks.
Kalla disebutkan menguÂcurÂkan uang 6 juta dolar AS atau sekitar Rp 54 miliar untuk meÂmeÂnangkan kongres Partai GolÂkar pada 2004.
Setiap pengurus kabupaten diberi Rp 200 juta jika memÂbeÂriÂkan suaranya kepada Kalla. Sementara pengurus provinsi Rp 500 juta.
Kalla yang kini ketua Palang Merah Indonesia (PMI) memÂbantah melakukan money poÂlitics di kongres. “Saya tanya peÂserta kongres yang hadir dan pulang (ke daerahnya) bagaiÂmana untuk bayar tiket mereka. Di mana mereka menginap,†katanya.
WikiLeaks juga mem-posting kawat diplomatik mengenai menteri-menteri Kabinet IndoÂnesia Bersatu II yang dibuat pada 23 Oktober 2009. Ada beberapa menteri yang layak dijadikan sekutu. Yakni Sri Mulyani, Mari Pangestu, MS Hidayat dan Hatta Rajasa
Kemudian, Endang Rahayu Sedyaningsih, Gusti M. Hatta, Djoko Suyanto, Purnomo YusÂgianÂtoro dan Marty NataÂleÂgaÂwa. Purnomo yang kini Menteri PerÂtahanan disebut, “telah beÂkerja dengan kita dahulu untuk hal konÂtraterorisme, energi dan lainnya.â€
Purnomo mengatakan, isu soal ini sudah lama beredar. “Itu data lama, sama seperti tahun 2009, sekutu seperti apa, kalau kerja sama memang kita laÂkukan,†katanya beberapa wakÂtu lalu.
Wikileaks juga menyajikan kawat mengenai kisruh peÂmiÂlihan kepala daerah Jawa Timur. KaÂwat lainnya mengenai Wakil GuÂbernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang mengapresiasi keÂgiatan Konsulat Jenderal Amerika mempresentasikan keÂhidupan muslim di negara adiÂdaya itu. [rm]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.