Usulan KPK Soal Batas Ketum Parpol Dinilai Anomali

Namun, usulan tersebut menuai penolakan dan kritik dari sejumlah partai politik.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, kondisi politik di Indonesia memang menunjukkan kecenderungan kuat bahwa ketua umum menjadi figur sentral dalam partai.

“Negara kita ada kecenderungan bahwa ketua umum partai politik adalah segalanya. Secara historis, pendiri partai biasanya langsung didapuk menjadi ketua umum karena dianggap punya instrumen dan kapasitas membesarkan partai,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Kamis, 24 April 2026.

Ia menjelaskan, sebagian besar partai politik di Indonesia sangat bergantung pada figur ketua umum, baik dari sisi pesona, kewibawaan, kekuatan struktur, hingga jejaring politik yang dimiliki.

“Bahkan dalam banyak hal, hidup mati partai itu ditentukan oleh ketua umumnya,” jelasnya.

Menurut Adi, hal inilah yang membuat partai cenderung enggan melakukan pergantian kepemimpinan secara berkala, termasuk membatasi masa jabatan ketua umum.

“Magnet utama partai itu ada pada ketua umum. Karena itu, apakah menjabat lebih dari dua periode, sangat tergantung pada kebutuhan dan strategi politik masing-masing partai,” katanya.

Meski demikian, Adi mengingatkan bahwa dalam literatur politik modern, partai yang kuat seharusnya tidak bergantung pada satu figur semata, melainkan pada sistem, nilai, serta visi dan misi kelembagaan.

“Secara teori, partai modern itu tidak tergantung pada siapa ketua umumnya. Siapa pun pemimpinnya, partai tetap solid dan kompetitif karena bertumpu pada sistem dan nilai perjuangan,” paparnya.

Namun, Direktur Parameter Politik Indonesia itu melihat praktik politik di Indonesia justru menunjukkan kondisi yang berbeda.

“Kalau kita lihat, partai politik di Indonesia seperti anomali. Kekuatan politiknya sangat tergantung pada figur ketua umum,” pungkasnya.