Hal tersebut disampaikan Menpar dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI terkait pembahasan program kerja Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2026, Rabu, 3 Juni 2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR, Chusniah Chalim, dari Fraksi PKB.
Dalam paparannya, Menpar menyampaikan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan sektor pariwisata tetap menunjukkan kinerja positif di tengah dinamika global. Pada Januari-April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau tumbuh 8,24 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2025.
Sementara itu pada Q1 Indonesia memperoleh devisa wisata sebesar 4,05 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 68,28 triliun. Naik 6,30 persen dibandingkan dengan Q1 2025.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Ekonomi pariwisata harus mengalir hingga ke desa, menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi daerah,” ujar Widiyanti.
Ia menambahkan, capaian tersebut harus terus diarahkan agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Salah satunya melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.
Kementerian Pariwisata terus mendorong pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, serta kolaborasi dengan BPJPH untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.
Hingga 30 Mei 2026, Kementerian Pariwisata bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.
Selain desa wisata, pemerataan manfaat pariwisata juga diperkuat melalui penyelenggaraan event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah terlaksana di 15 provinsi mencatat keterlibatan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM, dengan pergerakan ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Menteri Pariwisata.
Kementerian Pariwisata juga memperkuat dukungan ke daerah melalui tugas pembantuan di 38 provinsi. Program ini mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, serta pendukungan event pariwisata untuk meningkatkan kualitas destinasi dan mendorong pergerakan wisatawan.
Menteri Pariwisata menekankan bahwa pembangunan pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR RI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, industri, komunitas, dan masyarakat.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas: pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” pungkasnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata harus memberi dampak yang semakin nyata bagi masyarakat, terutama melalui penguatan ekonomi lokal, desa wisata, UMKM, pekerja pariwisata, dan pelaku usaha di daerah. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: