GREAT Institute:

Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>
LAPORAN: ADITYO NUGROHO
  • Rabu, 18 Maret 2026, 23:10 WIB
Pengungkapan Pelaku Teror Air Keras Bukti Ketegasan Prabowo
Ketua Desk Politik GREAT Institute Hanief Adrian. (Foto: Dokumentasi GREAT Institute)
rmol news logo Kasus teror air keras yang menimpa Wakil Koordinator bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus pada Kamis malam, 12 Maret 2026 lalu akhirnya menemui titik terang.

Polda Metro Jaya didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengumumkan dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK. Sementara Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengumumkan empat terduga pelaku berinisial NDP, SL, BHW dan ES.

Puspom TNI bahkan secara spesifik mengumumkan bahwa empat terduga pelaku adalah tiga perwira dan satu bintara dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) bermatra TNI AL dan TNI AU.

Ketua Desk Politik GREAT Institute Hanief Adrian mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dari TNI dan Polri yang diperintah langsung oleh Presiden Prabowo dalam mengungkap kasus teror air keras kepada aktivis HAM Andrie Yunus.

"Ini juga merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo memiliki ketegasan dalam  penegakan hukum dan HAM, ia menegaskan bahwa teror terhadap aktivis HAM adalah pelanggaran HAM," tegas Hanief dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.

Menurutnya, ketegasan Prabowo menunjukkan tidak pandang bulu jika ternyata pelaku teror air keras tersebut diduga adalah aparat negara.

"Walaupun Prabowo tentara, ia bersikap tegas sekalipun dalam penyelidikan kasus ini pelakunya diduga adalah aparat dari tentara. Inilah karakter asli Prabowo sebagai seorang pemimpin yang tegas dan adil." ucap Hanief.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap mendukung secara kritis dan optimis bahwa kasus ini akan terbuka terang benderang.

"Kita berharap dengan ketegasan Prabowo, penanganan kasus ini akan menjadi titik balik penegakan demokrasi berbasis supremasi hukum dan HAM, bahwa seluruh warga negara setara di depan hukum, bahwa masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah agar agenda pembangunan berjalan adil dan makmur," tutup Hanief. rmol news logo article


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA