Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Menurut Bahlil, sebagian subsidi justru dinikmati masyarakat yang tergolong mampu. Salah satunya subsidi untuk BBM jenis Pertalite yang masih dikonsumsi masyarakat dari kelompok ekonomi atas.

"Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masak orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10, masih kena, masih dapat subsidi," kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Karena itu, pemerintah mulai membahas mekanisme pembatasan subsidi, khususnya bagi desil 9 dan 10 dengan menyasar jenis-jenis mobil.

"Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya, dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri (Keuangan)," jelasnya.

“Jangan pakai BMW, pakai Mercy masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi,” sambungnya.

Sebelumnya kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga menunjukkan konsumsi Pertalite masih banyak berasal dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho, mengatakan masyarakat berpendapatan menengah ke atas mengonsumsi sekitar 63 persen dari total Pertalite atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

“Berdasarkan kajian Indef pada 2023, sekitar 63 persen dari mereka yang mengonsumsi Pertalite itu berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas,” kata Andry pada April 2026 lalu.

Menurut Andry, kondisi tersebut menunjukkan persoalan ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi BBM masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Kementerian ESDM.

Ia mengatakan tingginya konsumsi Pertalite oleh kelompok mampu juga menjadi salah satu alasan perlunya pembenahan mekanisme subsidi agar anggaran negara tidak banyak dinikmati masyarakat yang sebenarnya tidak berhak.