DPR Siap Kawal Evaluasi Tujuh Korporasi Pemicu Bencana

"Kami bersinergi juga dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi (bencana) ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa? Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” tegas Ketua DPR Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 3 Desember 2025. 

Namun, ia menjelaskan bahwa penanganan korban dan wilayah terdampak masih menjadi prioritas utama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, sebelum memasuki tahap evaluasi serta penindakan terhadap korporasi yang diduga memperparah bencana di Sumatera.

"Tentu saja setelah hal itu, pemerintah akan tanggap untuk melakukan seperti yang tadi ditanyakan. Kemudian DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut. Yang pasti tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan bantuan," tambahnya. 

Legislator PDIP ini menyebut bahwa saat ini masa tanggap darurat masih berlangsung, dengan sejumlah wilayah masih terisolasi dan banyak korban yang belum ditemukan. Distribusi bantuan pun terus dikebut bersama seluruh elemen masyarakat.

"Pertama-tama saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan," ujar Puan.

Menurutnya, pemerintah dan DPR tengah bergotong-royong memperkuat proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Setelah tahap tanggap darurat selesai, fokus akan beralih ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi, baik untuk infrastruktur maupun pemulihan layanan publik.

"Setelah itu kita akan fokus masa rehabilitasi atau recovery masa pemulihan bencana baik terkait dengan rehab rekon Terkait dengan infrastruktur maupun rehabilitasi organ. Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu,” pungkas Puan.