"Indonesia harus terus mendesak agar panggung PBB dijadikan katalis agar isu Palestina tidak lagi diperlakukan sebagai agenda sisipan, melainkan prioritas global," kata Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris melalui keterangan elektronik di Jakarta, Senin 22 September 2025.
Fahira mengungkapkan, PBB lewat komisi penyelidikannya, telah menyatakan Israel melakukan kejahatan genosida, kejahatan perang, hingga politik apartheid. Ini harusnya sudah menjadi dasar kuat bagi negara-negara di seluruh dunia untuk bertindak tegas kepada Israel.
Indonesia, misalnya dapat menawarkan diplomasi kemanusiaan yang lebih agresif mulai dari pengiriman bantuan ke Gaza tanpa blokade, fasilitasi jalur aman bagi pengungsi, hingga memimpin koalisi Global South untuk menuntut embargo senjata terhadap Israel.
Selain itu, forum Sidang Majelis Umum PBB ini juga menjadi momentum tepat bagi Indonesia untuk mengkritik struktur PBB yang sudah usang. Hak veto Dewan Keamanan terbukti menjadi penghalang utama penyelesaian genosida di Palestina, karena membuat satu negara adikuasa bisa mematikan aspirasi kemanusiaan ratusan negara lain.
“Indonesia punya peluang menjadi
game changer dalam diplomasi global, menyuarakan dengan lantang bahwa kemerdekaan Palestina adalah agenda global yang harus segera dituntaskan,” pungkas Fahira.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB pada 23 September 2025 setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat.
BERITA TERKAIT: