Jurubicara Fraksi Partai Nasdem, Charles Meikiyansah menuturkan, pihaknya mengapresiasi upaya pemerintah yang memprioritaskan pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan dan berkomitmen untuk memenuhi
mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Namun demikian, lanjut Charles, Fraksi Partai Nasdem menyoroti inefisiensi anggaran pendidikan tinggi, di mana anggaran per-mahasiswa di Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) rata-rata 13,8 kali lipat dibanding dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Besaran anggaran fungsi pendidikan PTKL mencapai 39 persen dari anggaran fungsi pendidikan. Sementara anggaran fungsi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) sebesar 22 persen.
Sementara jumlah mahasiswa PTKL hanya sebanyak 200 ribu, sedangkan PTN mencapai 3,9 juta mahasiswa dan PTS 4,4 juta mahasiswa.
“Oleh karena itu Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah untuk me-reformulasi anggaran pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan pendidikan antara pendidikan di antara perguruan tinggi dan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan mandat konstitusi,” kata Charles dalam rapat paripurna.
Sementara itu, Fraksi PKB juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan dan mengevaluasi adanya anggaran pendidikan perguruan tinggi yang dimiliki kementerian dan lembaga.
“PKB mendesak segera mengevaluasi anggaran pendidikan untuk PT yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga, agar tercipta keadilan pembiayaan pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas, yang salah satunya dapat digunakan meningkatkan penerima manfaat kartu Indonesia Pintar kuliah,” kata jurubicara PKB, Rifqi Abdul Halim.
Selanjutnya, pandangan Fraksi PKS yang dibacakan Yanuar Arif Wibowo juga mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana melalui program renovasi sekolah yang menargetkan rehabilitasi 330 ribu sekolah dasar dan menengah hingga 2029 dan dimulai 20 ribu sekolah pada 2025.
Meski demikian, tiga fraksi ini menyetujui asumsi KEM-PPKF RAPBN 2026 dan agar dibahas selanjutnya antara pemerintah dan parlemen.
Tiga fraksi DPR RI turut menyoroti anggaran pendidikan dalam asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RABPN 2026 yang dibacakan dalam rapat paripurna ke-19, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Mei 2025. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: