Demikian dikatakan Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Henry Indraguna melalui keterangan tertulisnya, Minggu 9 Maret 2025.
Henry mengatakan, unggahan putra mahkota Keraton Solo itu lahir dari keresahan atas berbagai masalah yang merugikan rakyat.
"Kami mendengar suara putra mahkota dan memahami alasannya. Kasus korupsi di Pertamina jelas sangat mengecewakan rakyat," kata Henry.
Kondisi ini diperburuk dengan PHK massal 10 ribu pekerja Sritex di Sukoharjo sejak 2024 setelah impor tekstil dibebaskan. Hal itu memicu pengangguran dan kemiskinan baru. Belum lagi korupsi timah Rp271 Triliun yang merampas hak rakyat atas sumber daya alam.
"Yang paling nyata dirasakan Keraton Kasunanan adalah janji Daerah Istimewa Surakarta yang dijanjikan sejak 1946 tak diwujudkan. Bahkan upaya mewujudkan saja tidak terlihat. Republik meninggalkan keraton dan warga Solo tanpa hak istimewa yang diharapkan," kata Henry.
Henry mengaku bisa memahami kegelisahan putra mahkota dan meminta pemerintah merespons secara bijak. Kritik putra mahkota itu adalah panggilan nyata agar republik kembali berpihak pada rakyat. Karena sejatinya rakyat adalah pemilik republik.
"Bahwa pemerintah dan raja sekali pun mereka terpilih sebagai pengelola negara dan raja yang secara turun temurun menjadi pengageng budaya dan wilayah, sejatinya tetap harus memberikan pelayanan kepada rakyat sebagai titah dan sumpahnya," kata Henry.
Henry menambahkan, unggahan itu bukan penolakan terhadap NKRI, melainkan seruan agar janji kemerdekaan tidak hanya jadi slogan.
"Rakyat yang dirugikan harus didengar, tapi persatuan tetap kita junjung. Ini saatnya bertindak nyata," pungkas Henry.
Keprihatinan putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta, KGPAA Hamengkunegoro atas situasi Indonesia melalui unggahan "Nyesel Gabung Republik" mencerminkan adanya kerugian nyata rakyat. 
BERITA TERKAIT: