Pak Prabowo, Tolong Koreksi Omnibus Law Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan aksi ini membawa tuntutan naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10 persen, dan kedua, cabut UU Cipta Kerja.

"Bapak Prabowo kami rakyat, kaum buruh, tolong koreksi itu omnibus law cipta kerja yang katanya ingin menciptakan lapangan kerja," kata Said Iqbal.

Dia melanjutkan, kaum buruh menaruh harapan tinggi kepada pemerintahan Prabowo Subianto meskipun buruh juga mempertanyakan motivasi presiden kembali melantik 17 menteri kabinet sebelumnya yang jelas-jelas perancang Omnibus Law.

"Kami berharap untuk membuktikan bahwa pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme tetapi menggunakan ekonomi Pancasila," tegas Said Iqbal.

"Buktinya hanya satu dengan mencabut omnibus law undang-undang cipta kerja sekurang-kurangnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani," sambungnya.

Di sisi lain, kaum buruh juga menyoroti sikap Presiden Prabowo yang geram dengan birokrasi saat ini yang terkenal ribet dan sangat lambat. Bukannya mempermudah, birokrasi justru mempersulit rakyatnya.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin rapat kabinet perdananya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Kepala Negara pun memberikan wewenang kepada menterinya untuk tidak ragu memecat pejabat yang tidak kompeten atau menghambat kinerja kementerian. 

"Saya yakin presiden Prabowo tidak akan melindungi orang yang berbohong. Kan dia bilang pecat aja orang-orang kayak gitu. Yaudah pakai aja omongan presiden, nggak usah kita dengerin menteri," tandas Said Iqbal.