GMNI: Istana Harus Refleksi, Bukan Menuduh Civitas Akademika

Menurut Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino, tidak selayaknya pihak Istana menuduh sikap para gurubesar dan civitas akademika sebagai bagian dari orkestrasi elektoral. Justru Istana mesti refleksi diri karena apa yang disampaikan oleh para civitas akademika berangkat dari keresahan yang nyata atas maraknya penyimpangan dan tindakan intimidasi yang bisa merusak demokrasi.

“Saya kira para civitas akademika ini kelasnya bukan seperti buzzer dan influencer, mereka bicara atas dasar nurani dan panggilan moralnya sebagai pendidik. Seharusnya dijadikan pelajaran untuk refleksi dan koreksi, bukan menuduh yang tidak-tidak,” tegas Arjuna, melalui keterangannya kepada redaksi, Minggu (4/2).

Arjuna menilai apa yang dilakukan oleh para civitas akademika merupakan bagian dari gerakan moral. Kita tidak perlu latah elektoral walaupun di masa pemilu. Tidak bisa semua peristiwa dimaknai dalam kerangka elektoral. Dan apa yang dilakukan para civitas akademika adalah bagian dari kontrol sosial ketika pemerintah dianggap sudah menyimpang.

“Jangan sedikit-sedikit dipandang dalam kerangka elektoral. Kalau kita lihat, sikap civitas akademika adalah gerakan moral, bagian dari kontrol sosial. Sebagai upaya mengembalikan jalannya pemerintahan ke rel yang benar dan beradab,” tuturnya.

Arjuna pun menilai, justru istana yang seringkali cawe-cawe dan mengorkestrasi kepentingan elektoral. Terlihat dari Presiden Jokowi yang hanya kerap memamerkan tontonan berdua dengan Prabowo Subianto yang notabene adalah salah satu capres. Bahkan sejumlah pejabat melakukan politisasi bansos hingga perlakuan tidak adil lainnya terhadap partai-partai yang tidak mendukung anak presiden. Di sini Istana melakukan penyalahgunaan wewenang untuk kampanye terselubung.

“Bukannya yang kerap memainkan orkestrasi elektoral itu Presiden dan sejumlah menteri ya? Mulai dari makan bakso hingga pembagian bansos yang menggila dan perlakuan diskriminatif terhadap partai yang tak mendukung anak Presiden. Jadi jangan asal ngomong,” kritik Arjuna.

Arjuna melihat saat ini negara mengalami kemerosotan wibawa, kehormatan, dan pamornya akibat terlihat sangat jelas mengerahkan seluruh sumber daya untuk memenangkan salah satu paslon.

Prinsip netralitas dan etika berpolitik diterabas, ada potensi abuse of power. Dan ketika penyelenggara negara mengabaikan prinsip netralitas dan etika politik maka berpotensi menciptakan gejolak sosial, mengakibatkan semakin semrawut dan morat-maritnya keadaan rakyat.

“Negara sudah kehilangan wibawa, kehilangan pamor. Karena penyelenggara negara kini bersifat partisan. Tidak bisa menjadi pengayom bagi seluruh rakyatnya. Mereka sendiri yang mempertontonkan watak partisan kok gurubesar dan civitas akademika yang dituduh partisan?” tutup Arjuna.