“Sangat disayangkan jika kita tidak mendengarkan gagasan para kandidat tentang kebudayaan dan pemajuan kebudayaan,” kata anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, kepada wartawan, Selasa (5/12).
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI itu juga mengatakan, seharusnya penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, juga memasukkan tema kebudayaan. Terlebih Indonesia memiliki sejarah kebudayaan sangat beragam dan kuat.
“Sesungguhnya kebudayaan kita sangat kuat. Dan seharusnya jadi landasan berpikir dan pembentukan karakter bangsa,” katanya.
Menurut dia, kebudayaan bukan melulu soal sejarah masa lampau, tetapi juga landasan berpikir pengokohan karakter bangsa masa depan.
Meski begitu, legislator Dapil Jawa Barat I itu mengajak masyarakat tidak berspekulasi terkait tidak dimasukkannya tema kebudayaan dan kesenian oleh KPU. Ia tetap mengajak masyarakat untuk menciptakan Pemilu sejuk, rukun dan penuh kekeluargaan.
“Bisa dibayangkan, sulit membagi tema, karena banyak sekali,” akunya.
Berdasar jadwal, debat Capres-Cawapres akan digelar pada 12 dan 22 Desember 2023. Dilanjutkan pada 7 dan 21 Januari 2024. Debat penutup dilangsungkan pada 4 Februari 2024.
Debat pertama membahas persoalan Hukum, HAM, Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, dan Penguatan Demokrasi. Debat kedua masalah Pertahanan, Keamanan, Geopolitik, dan Hubungan Internasional.
Debat ketiga menyoal persoalan Ekonomi (Kerakyatan dan Digital), Kesejahteraan Sosial, Investasi, Perdagangan, Pangan, Pajak (Digital), Keuangan, Pengelolaan APBN dan APBD, dan Infrastruktur. Debat keempat soal Energi, SDA, SMN, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, dan Agraria, dan Masyarakat Adat.
Terakhir, debat kelima, membahas Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-Covid Society), dan Ketenagakerjaan.
Komisi X DPR RI menyayangkan tidak dimasukkannya secara jelas topik kebudayaan dan kesenian pada materi debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. 
BERITA TERKAIT: