DPR Minta Data WNI di Kawasan Konflik Diperbarui, Evakuasi Harus Disiapkan

Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin menegaskan, pendataan menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam kondisi darurat.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan seluruh KBRI harus memastikan data WNI benar-benar akurat dan diperbarui secara berkala. Pendataan ini menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk jika sewaktu-waktu diperlukan langkah evakuasi,” ujar Nurul dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menilai komunikasi antara WNI dan perwakilan RI di luar negeri perlu diperkuat, termasuk memastikan kanal informasi resmi dan hotline darurat aktif 24 jam untuk merespons perkembangan situasi di lapangan.

Menurut Nurul, pemerintah juga perlu menyiapkan skenario kontingensi secara menyeluruh, mulai dari pemetaan wilayah berisiko tinggi, identifikasi kelompok WNI yang rentan, hingga kesiapan jalur evakuasi melalui udara, laut, maupun darat jika konflik semakin meluas.

“Evakuasi harus sudah masuk dalam perencanaan sejak awal. Bukan berarti kita ingin situasi memburuk, tetapi dalam kondisi konflik, kesiapan adalah hal mutlak,” katanya.

Selain itu, ia mengimbau WNI untuk menunda perjalanan ke kawasan Timur Tengah sementara waktu, termasuk perjalanan ibadah umrah, mengingat kondisi keamanan yang belum stabil. 

“Keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama. Jangan memaksakan perjalanan ketika situasi belum sepenuhnya aman,” ujar Nurul.

Komisi I DPR, lanjutnya, akan melakukan pengawasan terhadap kesiapan pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. DPR juga menyatakan siap mendukung langkah yang diperlukan, baik dari sisi kebijakan maupun anggaran.