Anehnya, justru muncul rencana pemerintah untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya.
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, rencana pemerintah melanjutkan jalur kereta cepat hingga Surabaya layak dikaji ulang.
"Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung saja sejak awal sudah menimbulkan kontroversial," kata Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).
Jamiluddin menambahkan, disebut kontroversial karena pembangunan kereta cepat menggunakan anggaran fantastis. Anggaran yang besar itu justru dominan bersumber dari utang dan APBN menjadi jaminannya.
"Bahkan ada yang menilai utang pembangunan kereta cepat tidak akan selesai hingga kiamat bila hanya mengandalkan penjualan tiket. Itu mengesankan, pembangunan kereta cepat tidak didasari studi kelayakan yang akurat," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Jamiluddin, pemerintah sudah tidak selayaknya melanjutkan pembangunan kereta cepat ke Surabaya bila hanya mengandalkan anggarannya dari utang.
"Pemerintah tidak boleh lagi seperti besar pasak daripada tiang. Lagipula, siapa pun bisa melakukan pembangunan bila sumber dananya dari utang. Karena itu, bukan prestasi bila membangun atas dasar utang, termasuk melanjutkan kereta cepat ke Surabaya," katanya.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk menyetop proyek tersebut kalau harus melanjutkan hingga Surabaya.
"Jadi, pemerintah sudah seharusnya menyetop pembangunan atas dasar utang. Jangan lagi bebani rakyat untuk membayar utang negara hanya untuk pembangunan mercusuar," tutupnya.
BERITA TERKAIT: