Kesadaran kebangsaan, kritik sosial, bahkan sikap politik dirumahkan melalui Surat Kabar. Sejak era Medan Prijaji media mulai punya sikap politik sebagaimana disebut Pramoedya Ananta Toer dalam Sang Pemula, jurnalisme advokasi. Sederet nama surat kabar lainnya segera menyusul, Jurnalis memasuki ruang aktivisme dalam semangat melawan kolonial. Mulai dari Surat kabar bernuansa nasionalis hingga kelompok agama dan 'Kaoem Kiri'. Semua menuju jalan raya yang sama, anti kolonialisme.
Begitu juga halnya dengan Vereeniging atau organisasi modern. Shiraishi, Van Niel dan sederet penulis yang menelaah masa itu mencatat betapa para aktivis mulai melakukan perlawanan juga melalui organisasi. Kita punya kategori sosial baru dalam memaknai kelas sosial, Kaum terdidik yang anti kolonial. Tirto dalam medan prijaji menyebutnya 'Bangsawan Pikiran'. Sejak dari yang bernuansa kedaerahan seperti Sarekat Priyayi, kemudian yang bernuansa Islam dan melibatkan orang keturunan Hadrami seperti Sarekat Dagang Islamiyah, hingga bercorak nasionalis seperti Boedi Oetomo, semua bermuara pada satu tujuan, melawan kolonialisme yang menghisap kesejahteraan rakyat. Ketajaman sikap ini makin meruncing di era HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam.
Hingga tiba saat di mana SI beririsan dengan pengaruh ISDV yang dibentuk Sneevliet. Sarekat Islam terpecah menjadi SI Merah dan SI Putih. SI Merah bergerak makin ke kiri dan pada gilirannya menjadi gerakan Politik berhaluan komunis. Sementara SI Putih kian ke kanan dan menjadi entitas Islam Politik Ideologis. Namun keduanya masih bertujuan sama, melawan penindasan kolonial dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Terinspirasi dari sosok bapak Kost yang berpikiran tajam, tiga aktivis muda yang tinggal dsn berdialektika di rumah Milik Tjokro pada akhirnya menempuh jalan berbeda. Soekarno menjadi seorang Nasionalis kiri, Kartosoewirjo berhaluan Kanan, Islam Politik. Smentara Semaoen berada di jalan Kiri. Kendati berbeda rute, ketiganya memiliki tujuan sama yakni menuju Indonesia merdeka yang adil makmur.
Kita masih ingat betapa jalan panjang merumuskan dasar negara begitu sengit dan melelahkan. Ideologi yang berbeda saling bertinju argumen. Untuk apa? Untuk satu tujuan. Namun dari perbedaan pendapat yang terjadi, semua bersepakat ketika itu tentang sila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Mau kanan atau kiri, semua sepakat satu suara tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelompok Agamis, Nasionalis, Sosialis atau Komunis bersepaham bahwa tujuan akhir kita adalah menciptakan masyarakat adil makmur sebagaimana termaktub dalam Konstitusi.
Zaman terus berganti dan ideologi berkembang melakukan penyesuaian. Namun Konstitusi tak bergeser ia setia pada cita-cita semula, mewujudkan masyarakat Indonesia Adil Makmur. Era pemerintahan silih berganti dengan beragam latar ideologi politik.
Kini kita sampai pada masa Presiden ke delapan. Sikap Presiden Prabowo jelas bahwa Pemerintah sebagai Petugas Negara harus menjalankan amanat Konstitusi yang diturunkan dalam bentuk kebijakan dan program kerja yang bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat Indonesia Adil Makmur. Ini bukan hal baru, melainkan mengembalikan arah bernegara kepada rel nya yang semula. Arah yang telah digariskan oleh Kesepakatan bersama para pendiri Bangsa dari berbagai Ideologi. Arah yang menuju kepada usaha mewujudkan Sila Kelima Pancasila.
Maka bagi kita yang memahami konteks sejarah dan ruh konstitusi serta Determinasi Republik, maka kita paham betul bahwa ketika Pemerintah melahirkan kebijakan yang mengarah pada usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat maka kita harus mendukung dan mengawal agar kebijakan tersebut terus berlangsung sampai terwujud masyarakat adil makmur.
Tidak peduli apa latar belakang partai politik kita, dari ideologi mana kita berasal, bahwa Ketika kebijakan Pemerintah mengarah pada upaya mewujudkan sila ke Lima Pancasila kita wajib mendukung dan memastikan agar kebijakan tersebut konsisten pada garis amanat Konstitusi.
Sebagai bagian dari partisipasi publik, maka masukan terbaik dengan rumusan teoritis, akademis, berbasis data dapat diberikan dan akan membantu pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan. Pun demikian halnya dalam aspek evaluasi, Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa Presiden mendengar masukan publik terkait adanya oknum nakal yang menyelewengkan uang rakyat. Tindakan tegas kerap Beliau ambil sebagai bukti konsistensinya dalam menjalankan amanat Konstitusi.
*Penulis adalah Wakil Kepala BP Taskin, Ketua Majelis Aktivis ProDEM (ProDemokrasi)
BERITA TERKAIT: