Permintaan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto saat rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut Mind-ID, Dirut Antam dan Dirut IBC, Rabu kemarin (12/4).
Mulyanto minta pemegang saham korporasi baterai listrik Indonesia yakni Pertamina, PLN, MIND-ID, dan Antam mengganti Dirut IBC karena dinilai tidak cakap membawa kemajuan yang berarti bagi perusahaan setelah bekerja lebih dari tiga tahun.
Pengamatan Mulyanto, selama tiga tahun bekerja hasilnya lebih banyak kajian yang menelan biaya hampir Rp 100 miliar untuk membayar konsultan. Namun demikian, tidak nampak langkah konkretnya untuk perusahaan.
Ia mengaku baru mengetahui jika Dirut IBC ini pernah menjabat sebagai Dirut Petral, perusahaan migas berbasis di Singapura yang membuat heboh dan akhirnya diusulkan untuk dibubarkan oleh Tim Pemberantasan Mafia Migas.
Bagi Mulyadi, penunjukan Toto Nugroho tidak etis karena Petral ia nilai bermasalah dan menimbulkan polemik di dunia migas nasional.
"(Petral) yang akhirnya dibubarkan oleh Tim Pemberantasan Mafia Migas malah diangkat lagi sebagai Dirut IBC yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan EBET nasional. Ini mengkhawatirkan masa depan energi hijau kita," jelas Mulyanto.
"Apalagi yang bersangkutan juga tidak menguasai seluk-beluk bisnis terkait teknologi baterai listrik. Apa tidak ada putra bangsa ini yang lebih baik? Mestinya kan ada," lanjutnya.
Menurut Mulyanto, seharusnya IBC melibatkan berbagai lembaga riset yang sebelumnya terkonsolidasikan oleh Kemenristek (sekarang BRIN) dalam konsorsium riset baterai listrik.
Pemerintah diminta segera mengganti Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC) Toto Nugroho karena dianggap gagal mengelola perusahaan sesuai target yang ditetapkan. 
BERITA TERKAIT: