Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai perubahan redaksi dalam putusan MK tersebut sangat membahayakan masa depan dan integritas di tubuh MK. Bahkan berpotensi menjadikan MK sebagai “alat†segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.
“Saya menduga ada kesengajaan terhadap perubahan itu redaksi dalam salinan putusan itu. Tidak seperti biasanya, MK selalu cermat dan prudent dalam menyalin putusan hukumnya,†tegas Nasir kepada wartawan, Minggu (29/1).
Menurutnya, Dewan Etik merupakan langkah awal untuk menjawab keragu-raguan publik soal adanya sulap dalam perubahan redaksi salinan putusan tersebut. Pembentukan dewan itu diharapkan dapat menjaga kewibawaan MK dan hakimnya yang berpredikat negarawan.
“Lembaga yang diisi oleh negarawan itu ibarat lembaga yang diisi oleh manusia setengah dewa. Karena itu tidak boleh dianggap remeh soal yang kini telah menjadi perhatian publik. Semoga DPR dan Presiden mendorong upaya pembentukan dewan etik tersebut,†demikian Nasir Djamil.
Petikan putusan yang dibacakan hakim dalam perkara nomor 103/PUU-XX/2022 disebut berbeda dengan yang ada di salinan putusan. Dugaan ini mulanya diungkap oleh penggugat perkara nomor 103/PUU-XX/2022 yakni Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Zico menduga ada individu hakim mengganti substansi itu sebelum diunggah di website MK.
Gugatan ini sendiri berkaitan dengan pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR. Aswanto digantikan Guntur Hamzah yang saat itu merupakan Sekjen MK
"Jadi mengubah 'dengan demikian' menjadi 'ke depannya', dan risalah sidang, bukan di putusan doang. Berarti kan ini sengaja kalau di risalahnya pun berubah. Jadi setelah sidang itu langsung diganti itu, sebelum dipublikasi," katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Mahkamah Konstitusi diduga mengubah substansi putusan soal pencopotan hakim Aswanto. Ini lantaran petikan putusan yang dibacakan hakim di ruang sidang berbeda dengan yang ada di salinan putusan. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: