KPU Perbolehkan ASN Jadi Anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024, Asalkan...

Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap menjelaskan, ASN diperbolehkan menjadi anggota badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Namun, dia menegaskan bahwa ada syarat tertentu yang mesti dipenuhi untuk mereka aktif menjadi pelaksana dalam Pemilu Serentak 2024.

"Sebenarnya secara regulasi itu (ASN jadi petugas badan ad hoc) boleh, asal ada izin dari atasan. Karena ini sifatnya adhoc," ujar Parsadaan saat ditemui usai beraudiensi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan KPU RI ini menekankan, para ASN yang menjadi panitia pemilu harus mendapatkan izin cuti dari atasannya dalam kurun waktu selama masih menjadi PPK misalnya.

"Cuti itu sama saja dengan berhenti sementara. Dia betul-betul tidak menjalankan kewajiban sebagai ASN dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya," demikian Parsadaan menambahkan.