Pemprov DKI Didorong Perkuat Fiskal Pasca Pemotongan DBH

“Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat sinergiitas dengan pemerintah pusat dan DPRD dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan Jakarta,” kata Dailami dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Rabu 12 Agustus 2026.

Dailami mengatakan, kebijakan fiskal terhadap Jakarta harus tetap memperhatikan posisi daerah tersebut sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi.

"Jakarta tetap memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian nasional, sekaligus kota yang setiap hari melayani jutaan masyarakat dari kawasan aglomerasi," kata Dailami.

Ia menilai, prinsip keadilan fiskal perlu menjadi perhatian dalam kebijakan DBH. Jakarta, kata dia, membutuhkan dukungan fiskal yang proporsional agar berbagai pelayanan publik dan pembangunan strategis tetap berjalan optimal, di antaranya pembangunan infrastruktur, transportasi massal, pendidikan, kesehatan, serta pengendalian banjir.

Dailami memastikan DPD RI akan terus mengawal aspirasi Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan DBH.

Selain persoalan fiskal, Dailami menekankan pentingnya penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Rasa aman merupakan fondasi bagi keberlangsungan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Jakarta.

Ia mendorong penegakan hukum dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu. Namun, upaya tersebut harus diiringi langkah pencegahan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

"Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan tanpa pandang bulu," kata Dailami.