Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (13/4).
Bagja menjelaskan, program-program prioritas yang disiapkan Bawaslu ini merupakan upaya untuk menunjang pengawasan dalam Pemilu Serentak 2024 secara efektif, utamanya dengan memanfaatkan perkembangan digital saat ini.
"Hal ini untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran dan proses penyelesaian sengketa. Tentu dengan dibarengi pengembangan sistem informasi dan pengembangan online," ujar Bagja.
Bagja menyebutkan, ada 6 program yang digagas Bawaslu. Di mana yang pertama mempersiapkan aplikasi Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor). Kemudian kedua, pengembangan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0.
"Termasuk di dalamnya mempersiapkan persidangan online. Alhamdulillah, hal ini sudah dicoba dalam Pemilihan Tahun 2020," beber lelaki kelahiran Medan itu.
Untuk program strategis ketiga, lanjut Bagja, adalah melakukan pengembangan sistem pengawasan secara elektronik, di antaranya Formulir Pengawasan (Form-A) dan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu).
"Program strategis lainnya seperti pengembangan desa anti-politik uang, pemberdayaan kader pengawas partisipatif, dan tentunya penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)," jelas sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI) ini.
Selain itu, Bagja juga memastikan persiapan Bawaslu RI untuk menghadapi peralihan pimpinan Bawaslu di tingkat Provinsi yang akan dijalankan mulai tahun ini.'
"Tahun ini diharapkan pengisian Bawaslu Provinsi yang kemudian tahun 2023 untuk Bawaslu Kabupaten/Kota," imbuhnya.
Dalam RDP siang tadi, Bagja didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (12/4).
Mereka di antaranya Totok Hariyono, Puadi, Herwyn Malonda, dan Lolly Suhentiy.
Menjelang Pemilu Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menyiapkan sejumlah program prioritas yang disiapkan untuk melakukan kerja pengawasan nanti. 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: