Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/3).
Syahganda bersama sejumlah anggota grup media sosial (WAG) Peduli Negara seperti, Hatta Taliwang (pimpinan WAG Peduli Negara), Adhie M. Massardi (eks Jubir Gus Dur), Abdurrahman Syebubakar (Direktur IDe, Indonesia Democracy Watch), Zulkifli Ekomei (advokat UU D45), dan Ramli Kamidin (aktivis alumni UI) menyambangi Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa pagi.
Mereka diterima oleh dua anggota Ombudsman RI La Ode Ida dan Ahmad Alamsyah Saragih.
SMI akan dipanggil Ombudsman terkait pernyataannya di sela-sela acara World Bank, di Jakarta, Kamis (30/1).
Mantan direktur World Bank itu mengaku cemas dan "sakit perut" tiap hari mendengar janji manis dan obral program gratis pasangan capres-cawapres 2019. Janji manis itu terkait kebijakan fiskal dan ekonomi, seperti program kartu prakerja.
Syahganda Nainggolan dkk melaporkan SMI ke Ombudsman karena menyebutkan janji kampanye Jokowi pada Pilpres itu adalah asal janji. Misalnya kartu prakerja, belum ada perencanaan dan pembiayaan yang jelas terakit program itu. Tapi terus disosialisasikan dan gembar-gemborkan.
"Kami minta Ombudsman panggil SMI. Selain kartu prakerja, mungkin masih banyak lagi janji-janji palsu Jokowi," tutur Syahganda.
Selain SMI, aktivis Peduli Negara juga melaporkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Ombudsman.
Risma sapaan akrab politisi PDI Perjuangan itu dipersoalkan karena sebagai pejabat, yang bersangkutan terlalu baper dan terkesan anti kritik.
Sementara Ida Fauziyah, politisi senior PKB itu, aktivis Peduli Negara mempertanyakan terkait rencana perpanjangan 40 ribu visa kerja orang RRC.
Risma dan Ida Fauziyah seperti disampaikan Syahganda, Ombudsman sedang mempertimbangkan untuk memanggil keduanya.
BERITA TERKAIT: