Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena menyatakan urusan reshuffle menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.
"Kami serahkan untuk masalah reshuffle kepada Presiden Jokowi karena kami sebagai partai penyeimbang hanya menuntut agar kebijakan yang diambil harus secara holistik," ungkap Michael kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/10).
Maksud dari kebijakan secara holistik ialah kebijakan yang berdasarkan data dan terintegrasi secara lintas kementerian/lembaga.
Michael melihat, kebijakan impor yang dilalaikan oleh Menko Darmin hanya mengandalkan dari satu data dan kementerian saja dalam hal ini Kementerian Perdagangan.
"Kementerian Pertanian kita lihat sudah luar biasa kerjanya. Perum Bulog yang baru Pak Buwas (Budi Waseso) juga sudah menyebut gudang-gudang Bulog penuh semua," ungkapnya.
Sehingga, menurut Michael yang dibesarkan dari rahim Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini menilai kebijakan impor sangat tidak tepat dilakukan.
"Intinya kami berharap agar pemerintah dalam menjalankan tupoksinya harus sesuai data," tandasnya.
[lov]
BERITA TERKAIT: