DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Vice President Hukum dan Kepatuhan DAMRI sekaligus mantan Jaksa KPK, Andry Prihandono, menjelaskan piutang tersebut berasal dari kewajiban PT Mitra Patriot terkait kerja sama pengoperasian dan pemeliharaan armada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Patriot Koridor I Terminal Bekasi-Harapan Indah.

“DAMRI telah mengirim somasi kepada PT Mitra Patriot melalui surat tertanggal 21 Juni 2025 terkait kewajiban pembayaran utang pokok sebesar Rp840.533.431,” kata Andry, dalam pernyataannya dikutip Selasa, 23 Desember 2025.

Piutang ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 26 Desember 2019 dan terakhir diperpanjang melalui adendum kedua pada 8 November 2023.

Andry mengungkapkan, PT Mitra Patriot akhirnya melunasi seluruh utang pokok tersebut pada Jumat, 19 Desember 2025, sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor DAMRI, menjelang batas akhir somasi.

“Pembayaran dilakukan di menit akhir karena jika tidak dipenuhi hingga akhir Desember 2025, DAMRI akan menempuh gugatan perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Bekasi,” jelas Andry.

Pembayaran dilakukan tunai karena transaksi terjadi di luar jam operasional perbankan dan sebagai langkah menjaga reputasi manajemen PT Mitra Patriot.

“Jika KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, maka kami melakukan pemulihan piutang DAMRI melalui jalur non-litigasi,” ujar Andry.

Ia menegaskan keberhasilan penagihan ini merupakan hasil kolaborasi internal dan eksternal DAMRI dalam menegakkan kepatuhan hukum tanpa jalur litigasi.

“Kami mengedepankan upaya non-litigasi terlebih dahulu. Jika masih ada piutang lain, pendekatan serupa akan terus dilakukan,” pungkasnya.

Sebagai bentuk apresiasi, pada Senin, 22 Desember 2025, DAMRI yang diwakili VP Hukum dan Kepatuhan menyerahkan penghargaan kepada PT Mitra Patriot. Penyerahan dilakukan bertepatan dengan upacara peringatan Hari Ibu di lingkungan Pemkot Bekasi, di hadapan Walikota Bekasi, Tri Adhianto.