Di lain sisi, Kementan dan Bulog sebelumnya juga sudah mengingatkan hal tersebut namun digubris oleh Darmin.
Kemudian, setelah tahu data dari BPS soal stok beras yang berlebih, Menko Darmin baru menyadari kekeliruannnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian tidak bagus.
"Koordinasi sebagai menko tidak bagus akibatnya salah ambil kebijakan, yaitu impor beras yang kemudian merugikan petani," ujar Refrizal, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/10).
Dikatakan politisi PKS tersebut, sudah seharusnya Menko Darmin tidak hanya mengambil data dari satu sisi yakni Kementerian Perdagangan.
"Kalau masalah beras, gula dan lainnya ya itu Kementerian Pertanian dan Bulog yang punya kewenangan bukan Kementerian Perdagangan," tegasnya.
Refrizal menduga Kementerian Perdagangan memiliki motif untuk mencari keuntungan. Hal itu juga diduga ekonom Rizal Ramli yang hari ini melaporkan mafia pangan ke KPK.
"Akhirnya di sini Kemendag punya kepentingan untuk impor. Ini bukan hanya beras saja ya tapi komoditi lainnya sampai semen saja kita juga impor," tandasnya.
[lov]
BERITA TERKAIT: