"Ini adalah tontonan yang kurang elegan buat masyarakat," tegas Bastian P. Simanjuntak, Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), dalam keterangannya (Senin, 8/5).
Dia mengingatkan seharusnya Menko Luhut menghormati keputusan pengadilan dan taat hukum serta menghormati wewenang Gubernur baru yang mempunyai kebijakan untuk menghentikan proyek reklamasi tersebut.
"Luhut tidak boleh memaksakan kehendaknya karena akan merugikan nama baiknya sendiri dan juga bisa merugikan kepentingan rakyat," ujarnya.
Lebih jauh dia menambahkan proyek reklamasi sejak sejak awal sudah menjadi polemik yang berkepanjangan. Dari penentangan nelayan teluk Jakarta, penggusuran masyarakat di pesisir pantai, masalah perizinan dan juga masalah suap-menyuap, yang diungkap KPK.
"Luhut harus menyadari bahwa kasus reklamasi ini sudah menjadi perhatian publik. Dimana publik sudah mengetahui secara detail permasalahan-permasalahan yang ada dibalik proyek reklamasi tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari media massa baik cetak, elektronik maupun online," tandasnya.
Sebelumnya Luhut mengaku akan mengundang semua stakeholder, termasuk yang menentang reklamasi itu untuk berbicara. "Biar jangan bicara di koran saja. Coba bicara secara ilmiah. Di mana salahnya, bawa datanya," tantang Luhut saat ditemui di kawasan Pelelangan Ikan Cilincing, Jakarta Utara, pada Sabtu (6/5).
Dia menegaskan pengerjaan proyek reklamasi bersama pembangunan tanggul raksasa di pesisir Jakarta yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini bukan proyek asal-asalan yang diajukan tanpa pertimbangan mendalam. Proyek tersebut dikerjakan karena pihaknya tidak ingin negeri ini rusak. "Jadi, jangan terus menuduh macam-macam. Asal ngomong saja," ujarnya.
Karena itu, dia menambahkan, kalau kajian yang dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dia akan undang gubernur-wagub terpilih untuk membicarakan keberlanjutan proyek tersebut. "Nanti kalau sudah selesai, saya akan undang," katanya.
[zul]
Kengototan Menko Maritim Luhut Pandjaitan untuk meneruskan proyek reklamasi disesalkan. Karena selain dibatalkan oleh PTUN, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih pun sudah sejak awal menyatakan akan menghentikan proyek tersebut. 
BERITA TERKAIT: