Jangan Lagi Terjadi Parlementarisasi Presidensialisme

 
Hal itu disampaikan Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo saat diskusi publik, “RUU Pemilu, Telaah Kritis Terhadap Masa Depan Demokrasi Indonesia” di Ciputat, Tanggerang Selatan, Rabu (5/4).
 
"Terutama untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan sistem presidensiil dengan basis dukungan rakyat dan DPR sesuai amanat konstitusi,"tambah Eko.

Dengan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, imbuh Eko, Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, tapi juga basis dukungan dari DPR dalam rangka mewujudkan efektifitas pemerintahan. 

Revisi UU Pemilu kata Eko juga meningkatkan derajat  kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat. Selain itu, RUU Pemilu juga meningkatkan mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.

Eko mengakui bahwa selama empat kali pemilu demokratis paska reformasi memang telah terjadi konsensus bahwa pemilu satu-satunya mekanisme pergantian kepemimpinan secara regular dan damai (the only game in the town) yang menandai keberhasilan transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.  Namun kata dia, tujuan lain yang menjadi misi UU pemilu belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Misalnya menghasilkan pemerintahan yang kuat, DPR yang efektif, partisipasi yang meningkat dan menciptakan sistem kepartaian yang sederhana.

"Hal ini terjadi karena belum adanya kesesuaian antara tujuan dan misi UU Pemilu dengan amanat UUD 1945.  Pemilu 2004-2014 malah menghasilkan fenomena Parlementarisasi Presidensialisme, dimana presiden yang terpilih, tidak mendapatkan dukungan mayoritas kursi di DPR,"sesal Eko.

Hal ini menurut Eko berakibat pada efektifitas roda pemerintahan, khususnya kebijakan yang membutuhkan persetujuan atau pengesahan DPR. Kemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 secara mayoritas (53,15%), tapi peta dukungan kursi di DPR hanya kisaran (36,96%). Hampir satu tahun lebih masa pemerintahannya tidak ada satupun RUU yang diajukan pemerintah untuk di bahas di DPR.  Hal ini normal mengingat pemerintah tidak memiliki dukungan mayoritas di DPR saat itu. 

Munculnya problem kelembagaan antar Presiden dan DPR hasil pemilu ini menurut hemat Eko karena tidak adanya kesesuaian antara UU pemilu legeslatif dengan pemilu presiden. 

"Jika RUU Pemilu tidak mampu mencegah kembali “parlementarisasi presidensialisme” maka hal ini akan memperlemah demokrasi ke depan. Karena siapapun presiden yang terpilih akan melakukan tindakan semacam “kooptasi” parlemen maupun “kooptasi” non parlemen dalam upayanya mencapai dukungan signifikan (mayoritas) DPR,"tegas Eko. 

Upaya ini menurut Eko akan menimbulkan disinsentif bagi upaya pelembagaan sistem kepartaian dan memperlemah budaya dan pelembagaan oposisi dalam perpolitikan di Indonesia. Untuk itu, salah satu tantangan dalam pembahasan RUU Pemilu adalah bagaimana mendesain UU Pemilu yang mampu menjawab kebutuhan dan amanat konstitusi tersebut.[san]