IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan menyatakan, buku saku yang disusun Kantor Staf Presiden (KSP) itu memiliki nilai strategis bagi publik maupun insan pers dalam menjaga kualitas pemberitaan.

“Buku ini menjadi instrumen penting memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta literasi publik terkait berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar Herik dalam keterangannya, Sabtu, 11 April 2026.

Menurut Herik, penyajian data dalam format ringkas sangat krusial di tengah derasnya arus informasi yang sering kali membingungkan. Kehadiran panduan yang kredibel dianggap menjadi solusi efektif untuk meminimalisir potensi disinformasi di ruang publik.

“Buku saku ini dapat menjadi rujukan bagi insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis data,” katanya.

Di tengah arus informasi yang semakin cepat, panduan yang jelas seperti ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui hak-haknya. Selain itu, publik bisa lebih memahami mekanisme penyaluran bantuan secara tepat dan akurat.

Lebih lanjut, Herik memandang keterbukaan informasi mengenai program kesejahteraan bukan sekadar urusan administratif, melainkan fondasi utama untuk membangun kembali kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, IJTI mendorong agar inisiatif KSP ini tidak berhenti di sini, melainkan terus diperbarui secara berkala mengikuti dinamika kebijakan yang ada agar tetap relevan sebagai rujukan utama.

“Semoga buku saku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga jembatan yang memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Buku Saku 0% diluncurkan pada Rabu, 8 April 2026 oleh tim editor yang terdiri dari tokoh-tokoh di lingkungan KSP. Tim dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, didampingi Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden bidang Analisa Data Strategis Agung Gumilar Saputra, serta Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono.