Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata saat rapat koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara (Malut) di Kantor BPKP Perwakilan Malut, Kamis (11/11).
Dalam acara ini, Alex menyampaikan bahwa KPK menyoroti perlunya sinergitas dan koordinasi berkelanjutan antar instansi dalam menjalankan program pemberantasan korupsi.
"Salah satu penyebab tidak efektifnya program pemberantasan korupsi yaitu karena kurangnya koordinasi antar lembaga. Egosektoral itu masih ada. Padahal sistem pengawasan juga sudah berlapis-lapis. Yang perlu ditingkatkan itu sinergi," ujar Alex dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat petang (12/11).
Selain itu kata Alex, perlu perbaikan dari sisi kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia jika benar-benar ingin meningkatkan sistem pengawasan yang ada.
"Hasil kajian KPK, Indonesia saat ini kekurangan sekitar 20 ribu pegawai untuk ditempatkan di Inspektorat. Dapat dibayangkan betapa tidak maksimalnya fungsi APIP saat ini," ungkap Alex.
Diakhir sambutan, Alex meminta semua pihak untuk menjaga profesionalitas. Alex mencontohkan ketika KPK mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Saat itu KPK mendapat catatan dari BPK berkaitan dengan pengelolaan aset.
"Kalau memang BPK sudah secara profesional melakukan audit dan ada temuan di sana, ya kenapa tidak. Kami mengakui kalau pengelolaan barang rampasan itu bagian yang loose dari perhatian KPK. Bukan kesengajaan dan sudah kita perbaiki," pungkas Alex.
Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Indonesia saat ini dianggap tidak efektif dikarenakan kekurangan pegawai hingga mencapai 20 ribu orang. 
BERITA TERKAIT: