Seharusnya SBY Keluarkan Pernyataan Dukung Polri

Sebab, dukungan membela Polri itu akan menjadi spirit dan semangat bagi aparat dan institusi kepolisian alat negara ini untuk tetap menjaga keamanan masyarakat selama 24 jam.

"Ketika terjadi penembakan dengan target aparat kepolisian, seharusnya SBY sebagai presiden dan membawahi institusi Polri, mestinya dia berani menyatakan dengan tegas bahwa melawan aparat berarti harus berhadapan dengan saya. Pernyataan ini akan menjadi spirit bagi Polri dalam menjalakan keamanan masyarakat," tandas pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin dalam diskusi 'Kekerasan pada Aparat dan Wibawa Negara' di gedung DPR, Senin (23/9).

Terlepas ada konflik internal, terorisme, dan atau konflik lainnya menurut Irman, institusi Polri dan TNI tetap harus dipisah. Sebab, tugas dan fungsinya berbeda. Dimana tantangan keamanan masyarakat ke depan makin kompleks dan berat. Demikian juga tantangan pertahanan global ke depan makin berat, maka tak perlu lagi disatukan.

"TNI/Polri harus sama-sama menjadi intitusi negara yang profesional," ujarnya.

Berbarengan dengan itu dia tetap mendukung semua pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, Hakim Agung dan KPK dipilih dan atau diuji oleh DPR RI, karena semua pejabat tersebut akan berhadapan dengan rakyat.

Karena itu Presiden dan DPR RI harus ikut mengembalikan wibawa aparat kepolisian tersebut agar tetap percaya diri (pede) dalam menjalakan tugasnya sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

Hal yang sama disampaikan TB. Soemandjaja. Politisi PKS ini mengatakan,  Polri harus tetap profesional, dan independen dalam menjalankan tugasnya meski berada di bawah presiden.

"Saya harap Polri kerjanya dan lembaganya harus profesional, percaya diri, dan  independen dalam menjalankan keamanan masyarakat," tegas Soemandjaja. [rus]