Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 2 April 2026.
"Penerapan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh nasional dalam upaya efisiensi energi," kata Victor.
Menurut Victor, masih ada waktu untuk menyusun regulasi turunan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk mencegah ASN keluyuran saat WFH.
"Karena Jumat besok itu libur nasional, termasuk pemberian sanksi bagi ASN yang keluyuran atau menggunakan fake GPS," kata Victor.
Terkait ASN yang melaksanakan tugas pelayanan, seperti di sektor kesehatan hingga Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Victor menginginkan agar Pramono dapat memberikan insentif atau reward khusus karena mereka tidak bisa melaksanakan WFH.
"Saya kira ini penting juga untuk memenuhi rasa keadilan dan menjaga semangat ASN yang tetap harus bekerja Work From Office atau di lapangan dan tidak bisa WFH," kata Victor.
Victor juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang telah lebih dulu mendorong penggunaan transportasi umum bagi pegawai setiap hari Rabu.
"Kebijakan transportasi umum setiap hari Rabu menunjukkan bahwa Pemprov DKI sudah memiliki visi jangka panjang dalam efisiensi energi," kata Victor.
BERITA TERKAIT: