Airlangga: WFH ASN Diperpanjang Dua Bulan karena Perang Belum Berakhir

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/hani-fatunnisa-1'>HANI FATUNNISA</a>
LAPORAN: HANI FATUNNISA
  • Kamis, 21 Mei 2026, 15:30 WIB
Airlangga: WFH ASN Diperpanjang Dua Bulan karena Perang Belum Berakhir
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)
rmol news logo Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan ke depan. 

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian global yang masih berlangsung perang di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

“Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri ekonomi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Selain memperpanjang kebijakan WFH, pemerintah juga tengah merancang sejumlah insentif guna menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun ini. 

“Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” lanjutnya.

Sebelumnya, pemerintah telah memberlakukan skema WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN di instansi pusat maupun daerah setiap hari Jumat. 

Kebijakan yang diumumkan pada 31 Maret 2026 itu disebut sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital sekaligus respons terhadap dinamika global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Menurut pemerintah, kebijakan tersebut tidak hanya mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpotensi menghemat penggunaan bahan bakar minyak. 

Perhitungan pemerintah menunjukkan penghematan kompensasi BBM dalam APBN dapat mencapai Rp6,2 triliun, sementara pengeluaran BBM masyarakat berpotensi berkurang hingga Rp59 triliun seiring menurunnya mobilitas harian pegawai.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA