Gubernur Bobby Nasution Lantik Tiga Kepala Dinas di Hari Pertama Kerja 2026

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Minggu, 04 Januari 2026, 12:08 WIB
Gubernur Bobby Nasution Lantik Tiga Kepala Dinas di Hari Pertama Kerja 2026
Gubernur Sumatera Utara Bobby Naution menyalami pejabat eselon dua yang baru dia lantik. (Foto: repro @RMOLSumut)
rmol news logo Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengawali tahun baru dengan tradisi yang tidak biasa. Menantu Jokowi itu melantik empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut, tiga diantaranya kepala dinas.

Pelantikan digelar di hari pertama kerja tahun 2026, Jumat 2 Januari, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.

Empat pejabat yang dilantik yakni Rahmat Hidayat Siregar sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Nurbaiti Harahap sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Illyan Chandra sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Sri Suraiani Purnamawati sebagai Direktur UPTD Khusus RS Jiwa Prof Dr M Ildrem.

"Saya minta bekerja cepat dan tepat karena kita butuh percepatan, khususnya dalam pemulihan pascabencana," tegas Bobby dilansir RMOLSumut.

Bobby menekankan keempat organisasi perangkat daerah yang kini dipimpin orang baru memegang peran strategis dalam penanganan pascabencana. Dinas Perkim bertanggung jawab atas pembangunan hunian tetap, DPMPTSP mengawal pemulihan ekonomi yang terdampak, Dinas Sosial memperkuat perlindungan sosial bagi korban bencana, sementara RS Jiwa berperan dalam pemulihan kesehatan mental masyarakat.

Selain itu Bobby kembali mengingatkan pentingnya kerja kolaboratif di lingkungan Pemprov Sumut. Menurutnya, kolaborasi bukan sekadar bekerja bersama, tetapi memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Tahun 2026 banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kolaborasi harus dimaknai sebagai kecepatan dan ketepatan," ujarnya.

Secara khusus, Bobby menyoroti proses tender program pembangunan agar tidak berlarut-larut. Ia mengingatkan keterlambatan tender berpotensi menghambat penyelesaian pekerjaan, terutama saat memasuki musim hujan.

"Kalau masuk bulan delapan atau sembilan sudah musim hujan, pekerjaan bisa tidak selesai atau hasilnya tidak maksimal," tandasnya.rmol news logo article
EDITOR: ADE MULYANA

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA