Pemkab Bandung Lawan Arahan Jokowi

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/diki-trianto-1'>DIKI TRIANTO</a>

LAPORAN: DIKI TRIANTO

Jumat, 22 November 2019, 05:53 WIB

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung, Yudhi H (kiri)/RMOLJabar

Pemkab Bandung berencana menyusun rancangan peraturan daerah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Rencana tersebut tentu bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang melarang pemerintah daerah membuat Perda.

BERITA TERKAIT:

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, Yudhi H beralasan, Perda yang masih daam bentuk Raperda itu guna menyempurnakan Perda 12/ 2015 tentang PTSP yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.

"Perda (PTSP) juga selaras dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, di mana pelayanan perizinan berusaha harus terintegrasi melalui sistem OSS (online single submission)," ujarnya dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (21/11).

Yudhi berdalih, penataan kembali regulasi perlu dilaksanakan untuk memberikan dasar hukum penerbitan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Perda tersebut juga dinilai penting untuk menata kembali perizinan dan nonperizinan bagi pelaku usaha.

"Semoga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas investasi di Kabupaten Bandung. Saat terintegrasi dengan OSS, maka dapat mengakselerasi pelayanan perizinan dan nonperizinan," tutup Yudhi.