“Sebenarnya, pihak yang paling diuntungkan dari pilkada tidak langsung ini adalah, pertama, partai penguasa, terutama Gerindra,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 30 Desember 2025.
Selain Gerindra, Nurul menyebut Partai Golkar sebagai salah satu pihak yang sejak awal cukup getol mendorong gagasan tersebut. Menurutnya, Golkar memiliki jejaring politik dan ekonomi yang kuat.
“Kemudian Golkar, karena sejak awal cukup getol mendorong wacana ini. Golkar memiliki relasi politik dan ekonomi yang kuat dengan para pengusaha, baik di tingkat lokal maupun nasional,” jelasnya.
Nurul juga menyoroti posisi PKB dan PAN yang dinilainya memiliki modal politik signifikan di DPRD berbagai daerah. Komposisi kursi yang cukup besar membuat kedua partai tersebut berada dalam posisi strategis jika pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat.
“Selain itu ada PKB yang memiliki komposisi kursi DPRD cukup besar di berbagai daerah, begitu juga dengan PAN,” katanya.
Atas dasar itu, Nurul menilai pertemuan empat elite partai yang berlangsung baru-baru ini memiliki konteks politik yang jelas. Ia menyebut pertemuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari wacana pilkada melalui DPRD yang belakangan paling lantang didorong oleh keempat partai tersebut.
“Maka tidak heran jika semalam ada pertemuan elite empat pimpinan parpol. Apalagi yang dibicarakan kalau bukan tentang kepala daerah dipilih DPRD, karena belakangan yang paling lantang mendorong kepala daerah dipilih DPRD ya keempat partai ini,” tegas Nurul.
Ia bahkan menilai, dengan konfigurasi kekuatan politik yang ada, empat partai tersebut sudah cukup untuk menguasai forum pengambilan keputusan.
“Dan cukup mereka saja, sudah menang mereka di forum,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, pertemuan sejumlah elite partai pendukung Prabowo-Gibran digelar di kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Pertemuan tersebut dinilai sarat makna politik karena dihadiri elite Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB.
Dalam pertemuan itu hadir Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara itu, sejumlah pimpinan partai pendukung pemerintah lain tidak tampak hadir, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun perwakilan Partai Demokrat.
Absennya Demokrat dalam pertemuan tersebut kemudian memunculkan spekulasi publik mengenai perbedaan sikap politik di internal koalisi pemerintah, khususnya terkait wacana pilkada melalui DPRD yang hingga kini masih menuai pro dan kontra.
Pengamat politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, memandang wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD berpotensi lebih menguntungkan partai-partai tertentu, terutama partai penguasa dan partai dengan kekuatan kursi signifikan di parlemen daerah. 
BERITA TERKAIT: