"Menurut saya, pajak itu memang harus menjadi badan sendiri atau kementerian sendiri, di bawah presiden," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).
Dalam pendapat dia, dengan menyatukan pengeluaran dan pemasukan negara di satu departemen, yakni Kementerian Keuangan, hanya akan menambah rumit sistem keuangan di Indonesia.
"Iya dong karena nggak mungkin yang namanya pendapatan penerimaan sama dengan pengeluaran dalam satu kotak kementerian. Harusnya yang
ngeluarin sendiri yang nerima sendiri. Dalam manajemen apapun tidak mungkin disatukan dalam satu kotak. Ini manajemen," terang capres dari PDI Perjuangan ini.
Ia menjelaskan, di negara manapun rata-rata urusan pajak justru di bawah kontrol presiden.
"Karena ini penerimaan
lho hati-hati," imbuhnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: