Dalam pertemuan tripartit yang difasilitasi oleh China pada Selasa (19/1), Bangladesh dan Myanmar setuju untuk memulai proses repatriasi, meski belum memastikan kerangka waktunya.
Pertemuan itu dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Chinna Luo Zhaohui, Menteri Luar Negeri Bangladesh Masud bin Momen, dan Wakil Menteri Kerjasama Internasional Myanmar Hau Do Suan.
"Kami perkirakan ini akan dimulai pada kuartal kedua (tahun ini)," ujar Momen, seperti dikutip
Arab News.
"Kami membahas memulai repatriasi Rohingya pada kuartal pertama. Tapi Myanmar mengatakan ada masalah terkait logistik dan pengaturan fisik, sehingga menangani itu akan memakan waktu," lanjutnya.
Upaya untuk merepatriasi lebih dari 1,1 juta pengungsi Rohingya yang saat ini tinggal di kamp-kamp di Cox's Bazar bukan kali pertama dilakukan.
Upaya repatriasi serupa pernah dicanangkan oleh pihak-pihak terkait pada November 2018 dan Agustus 2019. Namun para pengungsi menolak kembali dengan alasan masalah keamanan.
"Kami gagal dalam dua upaya terakhir. Kami ingin sukses kali ini. Saya sangat optimis," lanjut Momen.
Bangladesh menyebut telah berkoordinasi dengan badan pengungsi PBB, UNHCR, untuk melakukan repatriasi pada 84 ribu pengungsi Rohingya.
Tetapi selama pertemuan tripartit, Myanmar menyebut proses repatriasi dimulai dengan hanya 42 ribu pengungsi.
"Kami menegaskan angka itu tidak penting di sini. Yang penting adalah masalah kepercayaan di antara orang Rohingya sendiri," jelas Momen.
Rincian mengenai repatriasi pengungsi Rohingya akan dibahas oleh Bangladesh dan Myanmar pada awal Februari.
Komisaris Komisi Bantuan dan Pemulangan Pengungsi pemerintah Bangladesh di Cox's Bazar, Shah Rezwan Hayat mengatakan pihaknya siap untuk proses repatriasi setelah tanggal disepakati.
"Kami memiliki segala macam persiapan fisik untuk kelancaran proses pemulangan. Dua titik transit telah disiapkan sepenuhnya selama upaya sebelumnya," ucapnya.
Sementara itu, menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Dhaka, Prof Delwar Hossain, sebuah satuan tugas khusus perlu dibentuk untuk proses repatriasi tersebut guna membangun kepercayaan di antara para pengungsi.
“PBB harus dilibatkan dalam proses repatriasi untuk menciptakan kepercayaan di antara Rohingya,†tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: