Walau Dukung PM Muhyiddin, UMNO Ingin Pemilu Segera Digelar Setelah Covid-19 Terkendali

Hal tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dirilis setelah UMNO mengadakan rapat dewan tertinggi pada Kamis malam (29/10).

"Semua anggota kabinet yang mewakili UMNO akan terus berada di pemerintahan dan berkomitmen untuk melindungi kesejahteraan rakyat dan mempertahankan kehormatan partai," ujar Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, seperti dikutip CNA.

Pernyataan tersebut muncul di tengah pembicaraan tentang kemungkinan perombakan kabinet Muhyiddin, dengan beberapa menyarankan adanya wakil perdana menteri dari UMNO.

Lewat pernyataan itu, Ahmad Zahid mengatakan pihaknya akan terus fokus dan konsisten pada gencatan senjata politik dan agenda rekonsiliasi nasional, guna menanggulangi Covid-19 serta stabilitas politik.

Meski begitu, ia juga mengatakan pemerintah harus ingat pada amanat rakyat dengan menggelar pemilihan umum setelah pandemi Covid-19 terkendali.

"UMNO ingin mengulangi dengan jelas bahwa kami menjunjung tinggi keputusan raja dan dewan penguasa untuk memastikan administrasi negara dikelola dengan baik, berdasarkan supremasi hukum dan menghormati semangat yang diabadikan dalam Konstitusi Federal, dan tidak membawa negara ke dalam keadaan darurat seperti yang diusulkan pemerintah," terang Ahmad Zahid.

Selain itu, ia menambahkan, pihaknya telah membenahi berbagai pandangan dan harapan masyarakat terkait anggaran mendatang yang akan diajukan pada 6 November mendatang, dan akan diteruskan ke pemerintah.

Anggaran tersbeut juga termasuk perpanjangan moratorium pinjaman, bantuan hidup rumah tangga bagi mereka yang kehilangan pendapatan, bantuan untuk pemuda yang menganggur, pembayaran khusus untuk garis depan dan inisiatif lain untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Malaysia.

Meskipun UMNO tidak secara resmi terdaftar dalam koalisi Perikatan Nasional (PN) yang berkuasa, dukungan dari 39 anggota parlemennya merupakan blok penting dalam mendukung mayoritas tipis parlemen Muhyiddin.

Pada awal pekan ini, UMNO menegaskan kembali dukungannya kepada pemerintah PN, tetapi juga mendesak kerja sama yang lebih baik, dengan menyatakan bahwa hubungan politiknya harus didasarkan pada penghormatan dan konsensus politik.

Pengumuman itu menyusul keputusan raja dan dewan penguasa Malaysia untuk menolak proposal Muhyiddin pada 23 Oktober, untuk menyatakan keadaan darurat di tengah meningkatnya kasus Covid-19 dan ketidakstabilan politik.