Ini Sebagian Pekerjaan Rumah Bagi Presiden Baru Korea Selatan

Nama Moon Jae-in digadang-gandang sebagai kandidat kuat untuk menduduki kursi nomor satu Korea Selatan, mengakhiri kevakuman kekuasaan sejak Park Geun Hye dilengserkan dari posisi tersebut karena skandal suap.

Kendati dalam sejumlah survei, Moon unggul, namun tidak menutup kemungkinan kandidat lainnya akan bisa menang.

Tapi yang jelas, seperti dirangkup Channel News Asia, siapapun yang muncul sebagai pemenang, dan kemudian akan dilantik esok hari (Rabu, 10/5), ia akan menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, baik untuk urusan domestik maupun internasional.

Di dalam urusan domestik, konservatif negara telah terfragmentasi karena pemecatan Park Park dan hilangnya legitimasi politik partai yang berkuasa. Ini adalah fenomena baru dalam demokrasi 30 tahun di negeri ginseng.

Secara tradisional, kandidat konservatif telah mampu mengumpulkan lebih dari 45 persen suara. Selain sepuluh tahun dari tahun 1998 sampai 2007 ketika Kim Dae Jung yang progresif dari Kongres Nasional untuk Politik Baru dan Roh Moo Hyun dari Partai Demokrasi Milenium berkuasa, partai konservatif di negara tersebut telah mendominasi politik nasional, meskipun pernah terjadi sejumlah perubahan nama.

Tapi impeachment Park telah membuat perpecahan dan membaginya menjadi dua faksi. Mereka terdiri dari orang-orang yang menentang pemecatan Park dan tetap berada di Partai Liberal Korea yang namanya diperbaharui dan mereka yang memilih pemakzulan dan menciptakan Partai Bareun.

Hal ini telah membuat banyak pemilih konservatif bingung tentang partai dan kandidat mana yang akan didukung.

Dalam urusan internasional, presiden yang baru harus bisa mengelola aliansi negara tersebut dengan Amerika Serikat dan presiden baru yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Ketika pemerintahan Park Geun Hye mengumumkan penggelaran sistem Pertahanan-Altitude Area Defense (THAAD) anti-rudal pada bulan Juli 2013, hal itu memicu sebuah serangan balasan besar-besaran di masyarakat setempat.

Pengumuman tersebut juga melukai hubungan historis dengan Beijing, yang membalas dengan langkah-langkah ekonomi yang menargetkan bisnis Korea.

Sementara itu, pemerintah Trump ingin meninjau dan mereformasi perjanjian perdagangan bebas Korea-AS.

Disahkan oleh kedua negara pada tahun 2011, perjanjian ini adalah kesepakatan perdagangan terbesar untuk AS sejak North American Free Trade Agreement (NAFTA) pada tahun 1993.

Situasi ini menyebabkan kecemasan di kalangan bisnis Korea Selatan, terutama Karena ekonomi negara sedang melambat.

Hal lain yang juga tak kalah penting adalah sikap negara serumpun, Korea Utara yang dinilai meningkat ancaman dalam beberapa bulan terakhir, dengan uji coba rudal reguler dan pengembangan senjata nuklir yang terus berlanjut.

Prospek uji coba nuklir keenam negara dan pemogokan pre-emptive AS menyebabkan kekhawatiran di bagian selatan semenanjung Korea. [mel]