Pemerintah Iran telah mengajukan sekitar 160 visa untuk para delegasinya sejak dua bulan lalu, namun sekitar 20 visa ditolak. Demikian sebagaimana diberitakan
Fars (Minggu, 23/9).
Pemerintah Iran menduga para pejabatnya ini terkena larangan perjalanan terkait sanksi program nuklir Iran.
Namun hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri AS belum memberikan komentar resmi seputar masalah ini. Seorang pejabat AS yang tak disebutkan namanya hanya mengatakan bahwa visa yang dikeluarkan AS telah sesuai dengan prosedur yang ada.
"Visa untuk para pejabat asing guna menghadiri pertemuan PBB di markas besar PBB diputuskan sesuai dengan semua ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur termasuk hukum AS dan Perjanjian Markas Besar PBB, dan bagaimanapun, catatan visa itu rahasia," ujarnya.
Sebagai negara tuan rumah PBB, AS memiliki kebijakan untuk mengeluarkan visa bagi para anggota delegasi, hal ini sejalan dengan perjanjian 1947 dengan PBB, terlepas dari perselisihan dengan masing-masing negara.
Namun, terkadang AS menolak masuk bagi pejabat pemerintah dan profesional dari Iran terkait hubungan diplomatik sejak tahun 1979 dan yang teranyar adalah tuduhan membangun senjata nuklir.
[ian]
BERITA TERKAIT: